Marak Calo Pabrik, Pj Bupati Majalengka Luncurkan Si Dirut Gaya Artis
Inin Nastain IDN Times/ Pj Bupati Majalengka bersama Kadis K2UKM saat acara MABAR
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Majalengka, IDN Times- Di tengah menjamurnya pabrik, persoalan baru muncul di kalangan masyarakat Kabupaten Majalengka. Banyak warga yang mengeluh harus menyiapkan sejumlah uang, agar bisa masuk sebagai karyawan di pabrik tertentu.
Kabar tersebut kerap menjadi perbincangan hangat, khususnya di kalangan warganet Majalengka. Warganet mengaku, jumlah uang yang harus disetor cukup beragam, tetapi yang pasti di atas Rp1 juta.
Menyikapi hal itu, Pj Bupati Dedi Supandi meminta Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas K2UKM) untuk melakukan terobosan, guna menghilangkan tradisi itu. Sebagai tindak lanjut dari instruksi Pj, Dinas K2UKM akhirnya resmi mengeluarkan program Si DIRUT GAYA ARTIS (Sistem Digital Rekrutmen Tenaga Kerja Yang Transparan dan Gratis).
"Pemerintah harus hadir menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Yang salah satunya adalah indikasi tentang calo. Diciptakanlah dengan inovasi sidirut gaya artis," kata Pj, saat agenda Majalengka Berbicara (MABAR) di Pabrik Nabati Group, Selasa (6/2/2024)
1. Si DIRUT GAYA ARTIS diharapkan menghilangkan tradisi calo
Inin Nastain IDN Times/ Pj Bupati Majalengka didampingi Kadis K2UKM dan Kadis KominfoDedi menyebutkan, kehadiran pabrik di Majalengka, sudah seharusnya memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu dampak yang diharapkan bisa dirasakan masyarakat sekitar.
"Potensi lokal bisa dilindungi. Hanya kami melakukan keadilan. Misalnya begini ya, potensi-potensi lokal minta bantuan Pak Kades atau Karang Taruna untuk dimasukkan ke salah satu perusahaan. Potensi lokal ini tinggal komunikasi, Kades nya tinggal komunikasi, Karang Taruna nya tinggal komunikasi dengan LPK," kata Dedi.
"Justru di situ, Disnaker memfasilitasi di desanya untuk melakukan pendaftaran secara online," lanjut Pj.
Kehadiran LPK, kata Dedi, sejatinya bisa menjadi perantara agar bisa mengakomodir warga sekitar untuk bisa bekerja. Lewat LPK, nantinya calon tenaga kerja bisa dilatih, sesuai dengan kriteria dari pabrik yang bersangkutan.
"Yang paling sulit, secara kemampuan tidak ada, tapi tetap ingin masuk. Itu yang sulit. Makanya LPK itu bagian dari penjaringan untuk mengusahakan bagaimana warga potensi lokal ini juga bisa direkrut untuk bisa bekerja," jelas dia.
2. Pj persilakan masyarakat viralkan jika ada hal yang diduga menyimpang
ilustrasi melihat medsos (pexels.com/Plann)Pj menjelaskan, pemerintah harus mampu membuat kebijakan, untuk memberi jaminan kepada warganya. Ditegaskannya, uang yang diserahkan calon pencari kerja kepada pihak-pihak tertentu, tidak bisa dipertanggung peruntukannya.
"Yang beredar kan warga masyarakat ingin mendapat pekerjaan, tapi harus lewat A, B, C dengan menyerahkan sejumlah uang. Uang yang diserahkan itu untuk apa?" kata dia.
"Berbeda dengan saat kita melakukan rekrutmen. BLK, misalanya, ini misalnya kalau ada, memungut tarif uang itu untuk melakukan biaya pelatihan. Sebagai bagian dari persiapan. Saya pun (kalau) sebagai pemimpin perusahaan, pengin tahu juga potensi calon karyawan. Jangan sampai direktur, tapi nggak bisa apa-apa," lanjut dia.
Dedi menegaskan, dengan statusnya sebagai Pj Bupati, ingin mengubah isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat, termasuk di dalamnya terkait fenomena calo tenaga kerja.
"Saya hanya ingin membuat budaya warga Majalengka naik kelas. Bagiamana kita mengubah budaya yang lebih baik," tegas dia.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga mempermasalahkan ketika ada kasus penyelewengan menjadi viral.
"Saya minta juga teman-teman media , viralkan. Jadi pada saat ada yang seperti itu, viralkan juga. Karena sekarang itu, sanksi itu lebih kepada sanksi sosial ya. Misalnya ada pelaku begini-begini, tolong viralkan. Saya minta bantuan teman-teman media," tegas dia.
3. Perusahaan Nabati tegaskan tidak ada calo
Ilustrasi suap dan korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)Dalam kesempatan itu, Corporate HC Opertional Senior Manager Nabati Group Muhammad Ferry Rosadi menegaskan, pihak manajemen senantiasa melakukan pengawasan terkait kinerja dari para karyawan.
"Kami secara informal dari perusahaan pun akan melakukan proses random monitoring. Artinya, kami pun melakukan pengecekan secara periodik. Ataupun dengan tidak kita informasikan," kata dia.
Dengan demikian, bisa ketahuan sejauh mana kualitas dari para karyawan yang ada. Dia juga menegaskan, pihaknya menerima karyawan, dengan perantara yang masuk.
"Jadi kita tetap berkomitmen untuk menghilangkan pungutan-pungutan liar itu," lanjut dia.
Lebih jauh dijelaskan Ferry, pihaknya selama ini senantiasa berkolaborasi dengan pemerintah setempat dalam hal proses perekrutan calon karyawan. Langkah tersebut untuk memastikan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk keuntungan pribadi.
"Salah satunya dengan berkolaborasi dengan Disnaker. Kami pun sudah membuat sistem pelatihan terpadu. Jadi kami sudah membuat arahan. Saat ini menggunakan barcode sistem," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas K2UKM Arif Daryana menjelaskan, dalam Si DIRUT GAYA ARTIS nantinya akan diketahui asal dari calon pelamar.
"Nanti di sistem juga, nanti teridentifikasi. Misalkan pendaftar ini dari mana. Itu sudah dilakukan pemilahan secara langsung di sistem," jelas dia.
Arif juga mengaku, selama ini pihaknya senantiasa merespons aduan dari masyarakat. Namun, Arif menegaskan, dinasnya butuh beberapa informasi, untuk kemudian menindaklanjuti laporan itu.
"Kalau ada yang DM,atau mention, kami konfirmasi ulang. Itu kejadian di mana, di perusahaan mana. Kami ingin agar semua bisa memberikan kontribusi positif Sehingga jelas kami mem-follow up lebih lanjutnya," jelas dia.
Baca Juga: Pemilu Semakin Dekat, Tunanetra di Majalengka Belum ada Sosialisasi
Baca Juga: Sektor Pertanian Majalengka Kian Tergerus di Tengah Menjamurnya Pabrik
