DPRD Minta Pj Majalengka Perhatikan Masalah Perizinan dan Birokrasi
Inin Nastain IDN Times/ Wakil Ketua DPRD Majalengka
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Majalengka, IDN Times - DPRD Kabupaten Majalengka meminta Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi terus melakukan perbaikan reformasi birokrasi dan persoalan perizinan yang dinilai belum optimal.
Wakil Ketua DPRD Majalengka Asep Eka Mulyana atau yang akrab disapa Jipep menilai, langkah Dedi Supandi yang sudah dua bulan menjabat Pj Bupati Majalengka sudah melakukan langkah positif. Namun, selama kepemimpinannya tentu dibutuhkan percepatan reformasi birokrasi dan perbaikan perizinan yang saat ini kurang optimal.
"Catatan ini berdasarkan hasil pemantauan dari DPRD Kabupaten Majalengka, khususnya Fraksi Partai Golkar dalam menjalankan fungsi controling-nya," kata Jipep, yang juga ketua DPD Partai Golkar Majalengka.
1. Tercipta komunikasi dua arah
Inin Nastain IDN Times / Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi (pakai jaket) bersama Jipep (kedua dari kanan) saat Mambo RebornSejak menjabat sebagai Pj Bupati, Jipep menilai Dedi mampu menghadirkan komunikasi yang baik, tidak hanya dengan birokrasi. Di luar itu, Dedi dianggap sukses menciptakan komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Komunikasi itu salah satunya dilakukan Dedi lewat media sosial (medsos). Dalam beberapa kesempatan, Dedi cukup cair dalam menjalin komunikasi itu.
Tidak berhenti pada komunikasi. Jipep juga melihat Dedi mampu menindaklanjuti komunikasi yang dilakukannya itu.
"Dalam dua bulan ini, kami melihat Pj Bupati berani mengeksekusi untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan di masyarakat," kata dia.
Salah satu kebijakan sebagai tindak lanjut dari komunikasi dengan masyarakat, kata dia yakni berkaitan dengan Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan. Pada masa awal menjabat, banyak warga mengadukan kondisi jalan rusak.
2. Program tersebut mungkin warisan dari Bupati
inin nastain / berkunjung bersama orang tercintaJipep menjelaskan, tidak menutup kemungkinan sejumlah program telah dicanangkan di bawah kepemimpinan Bupati Karna Sobahi. Namun, dia mengapresiasi langkah Dedi yang dinilai cukup cepat dalam mengeksekusi program itu.
Salah satu yang senantiasa menjadi perbincangan masyarakat yakni terkait isu calo bagi pencari kerja di sejumlah pabrik. Isu tersebut bahkan kerap menjadi perbincangan masyarakat Majalengka di media sosial (medsos).
"Aplikasi Sidirut Gaya Artis yang diluncurkan untuk mencegah praktik percaloan dalam perekrutan tenaga kerja di sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Majalengka," jelas dia.
Jipep juga memberi catatan terkait ekonomi masyarakat. Program Mambo Reborn, diharapkan mampu mendongkrak geliat ekonomi kalangan masyarakat.
"Artinya, dari sisi programnya juga berani memberikan harapan untuk Majalengka yang lebih baik di masa depan. Seperti bisa langsung dibuktikan hasil kerjanya," kata dia.
Dia juga mengapresiasi rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Majalengka. Dengan adanya MPP, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Reformasi birokrasi dan perizinan harus jadi perhatian Pj Bupati
gettyimagesDi luar apresiasi yang diberikan, Jipep juga mengingatkan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius Pj. Reformasi birokrasi, menjadi hal yang harus segera mendapatkan penanganan cepat dari Pj Bupati.
Jipep menegaskan, reformasi birokasi sudah seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai slogan semata. Sehingga reformasi birokrasi tersebut tidak hanya untuk kepentingan tertentu.
"Dinamika tatanan birokrasi di Kabupaten Majalengka harus segera dibenahi secepatnya. Aar tidak berdampak terhadap pelayanan masyarakat," tegas dia.
Hal serupa juga disampaikan Jipep dalam hal perizinan untuk calon investor. Di tengah serbuan investor, jelas dia, perlu adanya pembenahan dalam hal perizinan.
"Kami menilai perizinan juga masih ada yang perlu dibenahi. Sehingga investasi di Kabupaten Majalengka bisa meningkat dan dampak positifnya akan memajukan daerah," tegas dia.
Baca Juga: Satu Anggota KPPS di Majalengka Meninggal, Puluhan Sakit
Baca Juga: Sumarsih: Reformasi Terwujud Jika Presiden Bawa Kasus 98 ke Pengadilan
