2. Memandang peristiwa pungli sebagai maladministrasi

dok.IDN Times

Dari informasi yang diterima, Oded beranggapan bahwa peristiwa yang mencoreng nama SMP favorit itu tidak bermaksud untuk pungli. Artinya, kepala sekolah tidak berniat pungli, hanya saja administrasi yang tak sesuai dengan aturan membuatnya terjebak dalam indikasi maladministrasi.
 
“Kalau kemarin keterangan dari Pak Hikmat itu ya, begitu, ada maladministrasi. Hanya saya menyarankan kepada Pak Hikmat agar kasus ini betul-betul ditangani dinas terkait,” tuturnya.

3. Kepala sekolah mungkin diganti

(Ilustrasi pendidikan) IDN Times/Sukma Shakti

Saat ini, Oded mengaku masih menunggu kajian Inspektorat Kota Bandung terkait kasus tersebut. Seandainya terbukti melakukan pungli atau maladministrasi, kepala sekolah bisa dirotasi ke sekolah lainnya.
 
"Kita lihat dulu seperti apa pelanggarannya. Tentu kami akan berikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Sangat mungkin kepala sekolah dirotasi, tapi saya mau dapat laporan dulu dari dinas,” ujar Oded.

4. Berawal dari laporan masyarakat

klimg.com

Senin (18/2), tim Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersi Pungutan Liar) Jawa Barat menggeruduk SMP Negeri 2 Bandung di Jalan Sumatera, Kota Bandung. Dengan membawa bukti juga kesaksian yang telah dikumpulkan terkait pungutan liar, Satgas Saber Pungli langsung mendatangi Kepala Sekolah SMPN 2 Bandung, Agus Deni Syaeful.
 
Agus diduga melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
 
Tiga hari sebelum menggeruduk SMPN favorit di Kota Bandung itu, Ajun Komisaris Besar (AKBP) Basman Saleh, Kepala Tim Satgas Saber Pungli, sudah bekerja mengumpulkan barang bukti terkait pungli Kepala Sekolah SMPN 2 Bandung. Sebelum itu, Basman lebih dulu menerima laporan bahwa Agus memungut biaya dari orang tua murid untuk membangun taman di dalam sekolah.

"Itu kan laporan masyaraat, kemudian kami periksa dan mengumpulkan keterangan, kami runut buktinya. Kami telusuri, ternyata benar jadi pembangunan taman benar ada” kata Basman, kepada IDN Times lewat sambungan telepon, Selasa (19/2)

5. Kepala sekolah mengelola sendiri duit sumbangan

IDN Times/Sukma Shakti

Kurang lebih tiga jam, Basman menemui langsung pejabat SMPN 2 Bandung. Mulai dari dua staff di sana, hingga kepala sekolahnya sendiri. Hasilnya, dugaan soal duit pungutan ilegal semakin kuat.
 
“(Pungutan itu) ditangani langsung Kepala Sekolah dengan dua stafnya. Padahal Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, mengatur jika ada hubungan support dana masyarkat harus dikelola oleh komite sekolah. Lewat rekening komite, dan dilaksanakan oleh komite sekolah,” ujar Basman.
 
Dalam laporan tersebut, Kepala Sekolah menangani langsung pengelolaan taman sekolah. Tidak jelas berapa besar anggaran yang mereka perlukan. Yang terang, laporan tersebut membahas salah satu sumbangan sebesar Rp500 ribu yang ditransfer orang tua murid ke pejabat sekolah.
 
“Semestinya ke komite sekolah. Itu pun harus transparan dan dapat diaudit. Lagian kepala sekolah itu seharusnya bikin pintar muridnya, bukan mengurusi taman. Yang mengurusi taman itu Badan Pembangunan Daerah,” ujar Basman.

6. Kepala sekolah harus peduli etika

IDN Times/Galih Persiana

Atas kejadian tersebut, Oded berpesan jika setiap pemimpin mesti setia menggunakan manajemen kepemimpinan yang mengedepankan etika. Dengan begitu, kejadian serupa dapat dicegah.
 
“Ketika jadi pemimpin di tingkat apapun, apalagi kepala sekolah, pesan saya gunakanlah etika. Karena yang namanya kepemimpinan itu ada unusr logika, ada etika. Ini kadang-kadang secara logika itu baik, bener, tapi etikanya tidak diperhatikan sehingga jadi fitnah,” tuturnya, kepada IDN Times.