Setahun COVID-19, Apa Saja Inovasi Teknologi yang Dibuat Pemerintah?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Perusahaan konsultasi McKinsey & Company pada 2020 merilis hasil penelitian yang cukup menjawab pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh digitalisasi bagi manusia. Data yang mereka punya menyebutkan bahwa pandemik COVID-19 membuat kunjungan ke aplikasi telemedis melonjak drastis hingga 600 persen.
Artinya, bisa dilihat bahwa ancaman tertular COVID-19 yang menghantui di luar rumah membuat masyarakat mau tak mau mesti melek digital. Begitu pula para pejabat di Indonesia, mulai dari kepala daerah hingga menteri, ramai-ramai memanfaatkan betul fasilitas digital.
Pandemik COVID-19 memang membuat sebagian pekerja mesti meliburkan diri dan meninggalkan pekerjaannya, namun tidak dengan para pemangku kepentingan. Bagaimana mungkin, mereka tetap harus memastikan kesehatan, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, dan pemulihan ekonomi, sekali pun negara tengah dilanda pandemik.
Bagaimana dunia digital membantu para pejabat di Indonesia dalam menuntaskan pekerjaannya?
1. Menghemat anggaran pemerintah hingga triliun rupiah
Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Akbar Aprilio)Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Suharso, mengaku bahwa ia benar-benar mempelajari dunia digital pada masa pandemik COVID-19. Dalam menunaikan pekerjaanya, ia memanfaatkan inovasi transformasi digital yang diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
“Transformasi digital dalam pemerintahan ditandai berbagai pembangunan infrastruktur pusat data yang dapat menghemat (anggaran) secara signifikan,” kata dia, dalam Diskusi Kebijakan “Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional” yang digelar secara online, Rabu (3/3/2021).
“Penghematan dengan konsolidasi 2.700 aplikasi instansi pemerintah ini dapat memotong biaya pemeliharaan sebesar Rp2,7 triliun per tahun, dan penghematan pengembangan aplikasi pemda yang dapat mencapai Rp12 triliun rupiah,” tuturnya.
2. Pengumpulan data pemerintah masih bertahap dilakukan
Ilustrasi memindahkan data dari handphone ke laptop (IDN Times/Umi Kalsum)Tak cuma Kementerian PPN/Bappenas, Satgas Penanganan COVID-19 juga mengklaim betul-betul memanfaatkan transformasi digital dalam menangani pandemik ini. Salah satunya ialah ketika mereka meluncurkan aplikasi digital bernama Sistem Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) untuk melacak perubahan perilaku melalui data real time, terintegrasi, dan sistematis, dengan melibatkan koordinasi antar dan lintas sektor.
“Presiden telah menyampaikan pentingnya integrasi data nasional. Tidak hanya mengumpulkan data, melainkan juga harus dengan definisi yang sama dan satu sistem, sehingga bisa langsung dibaca semua pihak dan dianalisis,” ujar Juru Bicara Penanganan Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam acara yang sama.
Namun, ia melanjutkan, transformasi digital ini belum sampai kepada tujuan besar itu. “Data harus dikumpulkan secara bertahap, (dan kini) belum sampai ke situ,” kata dia.
3. Apa yang dilakukan Anies Baswedan dalam transformasi digital?
IDN Times/Gregorius Aryodamar PDi sisi lain, selama masa pandemik COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih untuk membangun database melalui website corona.jakarta.go.id yang dapat diakses melalui aplikasi JAKI.
Aplikasi tersebut diisi oleh berbagai layanan masyarakat Jakarta, di antaranya ialah Jakarta Tanggap Covid, Jakwifi, Jaklapor, JakPangan, dan JakSurvei. "Khusus (masa) Covid ini, jadi dibangun secara cepat. Kami manfaatkan momentum ini untuk membuat platform berisi data, informasi, dan fasilitas pendukung," kata Anies.
Anies memaparkan, Jakarta Tanggap Covid dilengkapi fitur sosial assistance: data monitoring yang menggambarkan tentang situasi pandemi di Jakarta, map of the spread: yang berisi gambaran pergerakan COVID-19 di berbagai tempat dan wilayah terkendali, Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), JakCLM, contact tracing, monitoring isolation, dan Google timeline.
4. Transformasi digital sering terganjal masalah anggaran
ANTARA FOTO/Reno EsnirSetali tiga uang, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga mengatakan bahwa instansinya telah menerapkan transformasi digital dalam penanganan kasus COVID-19. Pemanfaatan transformasi digital ini dilakukan Pemprov Jateng untuk memotong ribetnya jalur birokrasi.
"(Kami punya) Strategi transformasi digital, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia di bidang IT, pembangunan infrastruktur TIK, kerjasama antar pemerintah daerah yang mulai didorong, hingga literasi digital masyarakat. Misalnya lewat transformasi digital, Humas bisa berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebaruan yang perlu disebarluaskan,” tuturnya.
Namun, Ganjar menambahkan jika proses transformasi digital seringkali terganjal berbagai masalah, antara lain terbatasnya anggaran dan kuatnya ego sektoral.
Masing-masing pejabat yang hadir dalam acara tersebut sepakat bahwa transformasi digital tetap harus diakselerasi. Dengan memanfaatkan situasi ini, ketika suatu hari pandemik berakhir, pemerintah dapat dengan mudah memperbaiki tata kelola, proses, dan ribetnya birokrasi masa lalu.