Mengenal Kabupaten Sukabumi dan Politiknya yang Diisi Wajah Lama
Pemandangan kawasan wisata Ciletuh Geopark, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (28/9). (ANTARA FOTO/Nurul Ramadhan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kabupaten Sukabumi, IDN Times – Indonesia akan kembali menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada September 2020 mendatang. Sebanyak 32 kabupaten/kota akan menggelar pesta politik dengan dinamikanya masing-masing, tak terkecuali Kabupaten Sukabumi, yang mana merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi.
Sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, para calon yang akan maju dalam kontestasi politik mesti mengantongi dukungan minimal 20 persen dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Syarat itu sedikit-banyak membikin dinamika politik semakin bergejolak, karena partai-partai tengah bergeliat mencari koalisi.
Sementara untuk calon independen di Kabupaten Sukabumi mesti memiliki dukungan minimal dari 118.691 Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau sebanyak 6,5 persen dari total DPT dan harus tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Namun sejauh ini belum ada calon independen yang secara serius menunjukkan minat untuk maju sebagai orang nomor wahid di Kabupaten Sukabumi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, yang terletak di Jalan Siliwangi No.92 Cibadak, akan membuka penerimaan berkas bagi calon independen mulai tanggal 19 sampai 23 Februari 2020, sekitar pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB.
Bagaimana sebenarnya peta politik di Kabupaten Sukabumi?
1. Bupati dan calonnya yang segera pisah ranjang
Pamflet pasangan Marwan-Adjo (Instagram/adjosardjono)Ada dua nama terkuat yang ingin maju sebagai Calon Bupati Sukabumi periode 2020-2025. Mereka adalah wajah-wajah lama yang tak lain merupakan Bupati Sukabumi dan wakilnya saat ini, Marwan Hamami dan Adjo Sardjono, yang akan segera pisah ranjang.
Di panggung politik Sukabumi, nama Marwan tidaklah asing. Dia merupakan Wakil Bupati Sukabumi 2005-2010, yang kemudian menjadi Bupati Sukabumi periode 2016-2021.
Untuk Pilkada 2020, Marwan sudah dipastikan akan mendapat dukungan penuh dari Partai Golkar. Ada pula sejumlah partai lain yang sudah menunjukkan minat untuk menjadi koalisi daripada Golkar, ialah Partai Demokrat dan PAN.
Meski demikian, menurut berbagai sumber, PAN sebenarnya belum sepenuhnya mendukung Marwan. Besar kemungkinan ia akan minggat dari koalisi karena beberapa alasan, salah satunya jika kepentingannya tak ditampung Marwan.
Sementara Adjo Sardjono baru saja mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai Calon Bupati Sukabumi di Pilkada 2020. Dalam dukungan tersebut, ada beberapa partai yang sepertinya akan menjadi koalisi daripada PKB. Mereka adalah partai Gerindra, Nasdem, PPP, dan PDI Perjuangan.
Tapi, sama seperti poros Marwan, PPP dan PDI Perjuangan bisa jadi berpindah haluan jika kepentingan mereka tak tertampung koalisi.
2. Mungkinkah ada poros kuda hitam?
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami (Instagram/marwan.hamami)Belum solidnya koalisi dari dua poros yang sudah eksis membuka kemungkinan adanya poros baru yang menjadi kuda hitam. Poros baru itu bisa melibatkan partai yang masih belum menentukan arah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS yang menggenggam tujuh kursi di DPRD Sukabumi dan telah memiliki dua calon internal, bisa saja mengambil hati partai-partai yang belum sepenuhnya memberi dukungan pada koalisi seperti misalnya PAN, PPP dan PDIP. Di sisi lain, ada pula Gerindra dan Nasdem yang hingga berita ini diturunkan belum mau terang-terangan mengungkap dukungannya.
Dengan peta politik yang dapat disimak sejauh ini, Marwan dan Adjo belum semestinya merasa lebih kuat daripada yang lain. Berbagai partai politik masih bergeliat untuk duduk di koalisi terkuat.
3. Jarang diisi bupati dua periode
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami (Instagram/marwan.hamami)Sejak resmi berdiri sendiri dan lepas dari wilayah Kabupaten Cianjur pada 1921, Kabupaten Sukabumi telah memiliki 16 bupati. Bupati pertama mereka adalah R.A.A Soerianatabrata, yang dipilih secara langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Dirk Fock.
Sejak kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Sukabumi tidak pernah memiliki bupati dua periode, kecuali pada zaman kepemimpinan Sukmawijaya. Ia menjadi Bupati Sukabumi dua periode sekaligus, yakni pada 2005-2010 dan 2010-2015.
Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Sukmawijaya sempat maju sebagai calon anggota DPR RI dari PKS. Namun ia terpaksa gigit jari karena tidak memperoleh suara memuaskan dibanding para pesaingnya.
Sejak 17 Feburuari 2016, Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh Marwan yang mana merupakan wakil daripada Sukmawijaya ketika memimpin Kabupaten Sukabumi di periode pertamanya.
4. Mengenal Sukabumi dan tantangannya
Ratusan bagan nelayan berada di perairan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (10/12/2018). (ANTARA FOTO/Nurul Ramadhan/kye)Sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi, yakni seluas 4.128 km persegi, Sukabumi memiliki 47 kecamatan, 381 desa, dan 5 kelurahan. Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang dikenal akan pariwisatanya, karena 40 persen wilayahnya berbatasan dengan lautan.
Merujuk data KPU pada 2019, Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah DPT sebanyak 1.838.414 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 927.215 pemilih laki-laki dan 911.199 pemilih perempuan.
Pusat peradaban di Kabupaten Sukabumi terletak di beberapa daerah, meski tetap berpusat di Kota Pelabuhan Ratu—pusat pemerintahan mereka.
Salah satu tantangan bagi para pemimpin Kabupaten Sukabumi selanjutnya adalah menuntaskan kemiskinan di sana yang telah memiliki tren positif dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi mencatat adanya 17,66 persen masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tergolong sebagai warga miskin pada 2006. Jumlah itu menunjukkan penurunan yakni menjadi 8,04 persen pada 2017 (data terakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Sukabumi).
Tak hanya itu, ada pula tantangan lain yang mesti diemban Bupati Sukabumi ke depannya, yakni mempersempit angka putus sekolah. Angka partisipasi sekolah tingkap SMP (usia 13-15 tahun) di Kabupaten Sukabumi menunjukkan angka yang baik, yakni 91,96 persen (laki-laki) dan 95,09 persen (perempuan) tercatat masih mengenyam pendidikan (Data BPS tahun 2017).
Namun, memasuki SMA (kategori usia 16-18 tahun), tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Sukabumi mengalami kemerosotan, yakni hanya 58,83 persen (laki-laki) dan 59,51 persen (perempuan) yang masih mengenyam pendidikan formal.
