Disebut Gubernur Terbodoh, Anies Baswedan Mesti Segera Bikin Kebijakan

Figur Anies terbentuk di medsos, dan kini keok di Twitter

Bandung, IDN Times – Pada Senin (6/1), warganet ramai-ramai membicarakan tentang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai “Gubernur Terbodoh”. Bahkan, kalimat “Gubernur Terbodoh” yang dikaitkan dengan Anies hingga berita ini diturunkan masih menjadi trending topic di media sosial Twitter.

Warganet ramai-ramai membicarakan hal tersebut tak lepas dari respons Anies terhadap banjir yang melanda Ibu Kota. Anies dianggap tidak berdaya merespons bencana tersebut, hingga janji-janji politiknya tentang Jakarta yang lebih baik hanya dianggap sebagai gimmick belaka.

Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Apa yang mesti segera dilakukan Anies dalam kondisi seperti ini? Pakar Komunikasi Politik Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Adiyana Slamet, mencoba mengupas fenomena tersebut.

1. Fenomena menarik untuk disimak

Disebut Gubernur Terbodoh, Anies Baswedan Mesti Segera Bikin KebijakanIDN Times/Galih Persiana

Di mata Adiyana, nama Anies yang limbung di Twitter merupakan fenomena menarik untuk disimak. Pasalnya, ia memandang bahwa Anies sendiri justru berhasil memenangi kontestasi Pilgub 2017 dari caranya mengemas diri di media sosial.

“Dalam kajian komunikasi politik berbasis media sosial, terkadang media sosial bisa dianggap sebagai kekuatan demokrasi yang baru. Medsos ini bisa memunculkan virtual politican (politisi virtual). Anies justru menang di sini (dalam Pilgub 2017), dengan mencoba mengedepankan gimmick, atau political image yang dibangun,” kata Adiyana, saat dihubungi IDN Times, Senin (6/1).

2. Masyarakat memantau via media sosial

Disebut Gubernur Terbodoh, Anies Baswedan Mesti Segera Bikin KebijakanGubernur Terbodoh jadi trending topic (Twitter.com)

Kehadiran media sosial juga sejatinya menjadi medium bagi masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah. Apalagi kinerja pemerintah DKI Jakarta, yang sementara ini masih menjadi Ibu Kota Indonesia.

“Di sana, masyarakat melakukan monitoring terhadap kebijakan siapa pun pemerintah, termasuk Gubernur DKI Jakarta. Jadi, ketika image seorang politisi dibangun di medsos, tidak ada jaminan bahwa ia memiliki kredibiltas untuk me-manage pemerintahan yang baik. Anies dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk me-manage ruang-ruang kekuasaannya,” kata dia.

Meski mengkritisi kemampuan Anies sejauh ini, Adiyana mengatakan bahwa Anies sesungguhnya merupakan sosok yang unggul di bidang pendidikan, sesuai dengan latar belakangnya sebagai rektor Universitas Paramadina selama delapan tahun lamanya (2007-2015).

3. Anies abai dalam membikin kebijakan tangani banjir

Disebut Gubernur Terbodoh, Anies Baswedan Mesti Segera Bikin Kebijakan(IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Adiyana melanjutkan, alih-alih siap dengan kebijakan banjir menjelang prediksi hujan akhir tahun, Anies malah masih disibukkan dengan narasi “naturalisasi banjir” yang tidak serius ia garap. Dalam meluncurkan kebijakan, seorang kepala daerah mesti mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Sementara kebijakan tentang antisipasi banjir, semestinya menjadi pekerjaan pemerintah dengan nilai urgensi yang tinggi alias harus segera ditangani.

“Misalkan, Jakarta ini dilalui oleh 13 DAS (daerah aliran sungai), juga memiliki permukaan tanah yang rendah, dan segala macam problema lainnya. Jakarta, dalam konsep ekologi, itu memang tidak bisa terhindar dari banjir,” tuturnya.

“Dalam perspektif itu, semestinya Anies segera mengambil kebijakan bagaimana mempercepat arus air, dan mempercepat penurunan arus air,” kata Adiyana.

4. Segera luncurkan kebijakan tanpa gengsi

Disebut Gubernur Terbodoh, Anies Baswedan Mesti Segera Bikin Kebijakan(IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Dengan pendapat itu, hal terpenting yang harus dilakukan Anies saat ini ialah membuat kebijakan tentang antisipasi banjir—yang kadung memakan korban meninggal dunia. Kebijakan itu bisa diambil Anies dengan banyak cara, antara lain memperbarui kebijakan lama yang dinamakan “normalisasi sungai”, atau membuat kebijakan baru versi dia dengan nama “naturalisasi sungai”.

“Jadi jangan semata-mata karena (gubernur) yang lama ini rival politiknya, maka kebijakan lama dikesampingkan. Ingat, ini adalah kepentingan orang banyak, maka jangan ada kepentingan politik di dalamnya,” ujar Adiyana.

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya