Diduga Terima Jatah Meikarta, 20 Anggota DPRD Bekasi Bakal Jadi Saksi
Ilustrasi suap dan politik transaksional (Pixabay/Geralt)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Sidang kasus suap Meikarta terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi pekan depan akan berlangsung menarik, setelah jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan memanggil 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi ke persidangan.
Kehadiran 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu tak lain untuk bersaksi atas para terdakwa pejabat Bekasi, termasuk bekas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Sidang tersebut akan digelar pada Senin (1/4).
1. Membahas jalan-jalan ke Thailand
IDN Times/Galih PersianaSejak awal penyidikan dilakukan KPK, muncul dugaan sejumlah nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi mendapatkan suap proyek Meikarta yang dibangun di daerah mereka. Bentuk dari dugaan tersebut tak lain adalah paket jalan-jalan ke Thailand bersama keluarganya masing-masing.
“Iya membahas itu (Paket perjalanan wisata ke Thailand). Kami juga akan menghadirkan satu orang pegawai travel," kata I Wayan Riyana, Jaksa KPK, di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/3).
2. Mengapa DPRD menjadi terlibat?
IDN Times/Galih PersianaDalam proses penyidikan terhadap Neneng sebelumnya, KPK sebenarnya sempat memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi. KPK juga menduga sejumlah anggota DPRD menerima uang suap Meikarta untuk beberapa kepentingan.
Di antaranya yakni pembahasan legislatif soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih punya keterikatan dengan mega proyek Meikarta. Dalam perkembangan kasus Meikarta, KPK juga telah menerima pengembalian fulus senilai Rp180 juta dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
3. DPRD Bekasi aktif bantu Meikarta
IDN Times/Galih PersianaSelain pembahasan RDTR, DPRD Kabupaten Bekasi sebenarnya aktif membantu perizinan Meikarta salah satunya ketika rekomendasi Gubernur Jawa Barat atas proyek tersebut tak kunjung diterbitkan. Soleman, salah satu anggota DPRD Kab. Bekasi, dimintai pertolongan oleh Pemkab Bekasi untuk mengurusi hal tersebut.
Soleman kemudian menghubung anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto, rekan satu partainya (PDIP), untuk menjembatani komunikasi dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. Singkat cerita, ada dugaan aliran dana Rp900 juta dari Soleman hingga masuk ke kantong Iwa.
Pada Rabu (5/2), Soleman, Waras, dan Iwa dikonfrontir di tengah persidangan oleh majelis hakim di PN Bandung. Namun ketiganya kompak tidak merasa menerima uang tersebut.
Baca Juga: Ketika Konsultan Meikarta Pura-pura Dibuntuti KPK
