Bekasi Kota Terbanyak yang Langgar Aturan Kampanye Libatkan Anak
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah sejak lama gembar-gembor terkait regulasi yang tak boleh dilanggar selama masa kampanye Pemilu Presiden dan Legislatif 2019. Namun, masih banyak pelanggaran yang terjadi salah satunya terkait larangan membawa anak di bawah usia Daftar Pemilihan Umum (Minimal 17 tahun) dalam kampanye rapat pertemuan terbatas.
Hingga saat ini di Jawa Barat, Zaki Hilmi, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, mengatakan jika masyarakat belum memahami betul aturan usia dalam kampanye politik. Di mana saja Zaki menemukan pelanggaran itu?
1. Bekasi jadi kota paling sering melanggar
facebook.com/yudha pwMenurut catatan Zaki, Kota Bekasi terdata sebagai wilayah dengan pelanggaran terbanyak di Jawa Barat, dalam regulasi batas usia kampanye rapat terbatas. Temuan-temuan bawaslu paling banyak diperoleh dari hasil kerja mereka di lapangan.
"Di Kota Bekasi ada lima pelanggaran rapat kampanye pertemuan terbatas. Itu yang terbanyak," kata Zaki, kepada awak pers setelah rapat koordinasi kampanye di kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (18/3).
Namun, sayangnya, Zaki tak dapat menyebutkan jumlah pelanggaran batas usia dalam rapat kampanye pertemuan terbatas di kota atau kabupaten lainnya.
2. Sudah berkoordinsasi dengan Komnas PA
IDN Times/Imam RosidinGuna meningkatkan pengawasan hingga ke pelosok Jawa Barat, Zaki mengaku telah menjalin kerja sama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Ia berharap, Komnas PA dapat membantu memberi laporan bila mana menemukan anak di bawah 17 tahun ikut dalam kegiatan kampanye politik.
"Sejauh ini kami sudah koordinasikan beberapa kegiatan dengan Komisi Perlindungan Anak. Jadi, jangan lagi bawa anak yang belum memiliki hak suara ke dalam kegiatan kampanye," tutur dia.
3. Lemahnya tingkat partisipasi masyarakat
PixabaySecara umum, sejauh ini Bawaslu sudah menindak 407 pelanggaran kampanye, di mana 404 di antaranya merupakan hasil temuan Bawaslu. Sisanya, berasal dari laporan masyarakat.
"Dengan data itu, jadi tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat memang masih sangat rendah," tuturnya.
Hal itu bertolak belakang dengan pelayanan penerimaan laporan yang sejauh ini sudah diselenggarakan Bawaslu Jabar. Zaki mengklaim, selain bisa memberi laporan langsung, masyarakat pun bisa mengirim surat elektronik atau menelepon Bawaslu untuk menyampaikan laporan.
"Selama ini kami terbuka 24 jam untuk menerima langsung laporan," kata Zaki.
4. Bawaslu tengah telusuri kelayakan lokasi kampanye
idntimes.comDi sisi lain, saat ini bawaslu juga tengah sibuk menelusuri titik-titik lokasi yang diizinkan KPU Jabar untuk menyelenggarakan kampanye rapat umum pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Bawaslu, kata Zaki, akan fokus pada penilaian kelayakan fasilitas tersebut.
"Misalnya, fasilitas tidak merupakan milik pribadi. Kami juga mengimbau pada partai politik agar disiplin dan tertib membuat laporan kegiatan pada Polisi Daerah Jawa Barat sehari sebelum kegiatan kampanye rapat umum," katanya.
