Bangkit Pascapandemi, 3 Daerah di Jabar Dapat Bantuan dari Uni Eropa
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Tiga kepala daerah di Jawa Barat, yang termasuk dalam sepuluh kepala daerah di lima provinsi di Indonesia, baru saja mendeklarasikan dukungan terhadap percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Rabu (25/11/2020) secara virtual. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Peningkatan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil untuk Melokalkan dan Mencapai TPB (Peduli SDGs).
Peduli SGDs merupakan program hasil dari kerjasama antara Uni Eropa dengan sepuluh Pemerintah Kabupaten di Indonesia yang difasilitasi oleh Bandung Trust Advisory Group (B_Trust). Tiga kabupaten di Jawa Barat yang mendapatkan bantuan tersebut merupakan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka.
Selain tiga daerah tersebut, bantuan juga menyasar pada tujuh kabupaten lainnya di Indonesia seperti Cilacap, Grobogan, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bulungan, dan Berau.
Tak hanya itu, program Peduli SGDs juga melibatkan 30 organisasi masyarakat sipil di 10 daerah sasaran program, 30 pemerintah desa, dan 90 pendamping masyarakat di 30 desa selama 3 tahun (2020-2023).
Peduli SGDs dianggap sebagai salah satu program yang penting, mengingat Indonesia tengah memerlukan dorongan untuk bangkit setelah terpuruk karena wabah virus corona (COVID-19). Hal itu pula yang menjadi upaya pembangunan dalam deklarasi tersebut.
1. Uni Eropa memandang TPB penting dalam pemulihan ekonomi
Peduli SGDs (IDN Times/Zoom)Dalam pembacaan deklarasi yang digelar secara online lewat aplikasi Zoom pada Rabu (25/11/2020) ini, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket menyatakan bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Dukungan itu, kata dia, dikhususkan pada beberapa negara yang kini telah bermitra, termasuk Indonesia.
“Mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama agenda pembangunan Uni Eropa di Indonesia. Di masa ini, pencapaian SDGs menjadi sangat penting dalam menghadapi dampak sosial dan pembangunan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19,” tutur Vincent Piket, Rabu (25/11/2020).
2. Pemerintah daerah kunci kesuksesan TPB
Ratusan pengunjung rela kepanasan saat antre memasuki pusat perbelajaan Yogya Toserba di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (20/5). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)Bagi Vincent, pemerintah daerah menjadi kunci dalam pencapaian TPB di Indonesia. ”(Karena) Keberhasilan pencapaian TPB di daerah dapat memberikan dampak langsung dan positif bagi kehidupan masyarakat (secara umum),” tutur dia.
Menurut data terakhir, secara global, total pendanaan pembangunan Uni Eropa pada tahun 2019 berjumlah EUR75,2 miliar, naik 1,06 persen dibandingkan tahun 2018.
3. Pengentasan kemiskinan jadi tujuan utama
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Dukungan yang diberikan oleh Uni Eropa—yang difasilitasi oleh B_Trust, diberikan dalam bentuk bantuan teknis intensif kepada sepuluh kabupaten sasaran yang akan dilakukan secara online maupun tatap muka. Siswanda Harso Sumarto, Direktur Senior B_Trust, mengatakan jika tujuan besar dari TPB yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang ini adalah pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pelestarian lingkungan.
Ke depannya, B_Trust akan melakukan pendampingan pada daerah sasaran untuk mengadaptasi nilai-nilai TPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah. ”Deklarasi hari ini merupakan penegasan komitmen para pemimpin daerah untuk berkolaborasi dalam membangun daerahnya sesuai dengan arah pembangunan yang selaras dengan tujuan global TPB,” kata dia.
4. Nilai TPB harus tercantum jelas dalam rencana pembangunan daerah
ANTARA/Rivan Awal RinggaSetali tiga uang, Plt. Deputi Bidang Ekonomi/Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyasanti, juga percaya bahwa keberhasilan penerapan nilai-nilai TPB di tingkat daerah akan berbanding lurus pada pencapaian TPB 2030.
Nilai-nilai TPB, kata dia, harus dapat tergambarkan secara jelas dalam rencana pembangunan daerah. ”Di era otonomi, pemerintah kabupaten menjadi ujung tombak pembangunan nasional, sehingga kesuksesan pencapaian TPB secara nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan tujuan global TPB ke dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.