Yana Mulyana Disebut Intoleran Usai Resmikan Gedung Dakwah Anti Syiah
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Wali Kota Bandung Yana Mulyana telah meresmikan gedung dakwan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) di Jalan R.A.A. Martanegara No.30 Turangga. Peresmian oleh pejabat daerah itu pun menjadi polemik, karen selain wali kota, hadir juga perwakilan dari Dansesko TNI, Polsek Lengkong, hingga pejabat kecamatan.
Seta Insitute menilai peresmian gedung yang dilakukan Yana Mulyana merupakan langkah yang tidak tepat. Karena peresmian itu menandakan bahwa Pemkot Bandung memberikan dukungan pada golongan anti syiah yang bisa menimbulkan intoleransi di masyarakat.
"Setara Institute mengecam keras kehadiran wali kota dan aparatur negara di Kota Bandung serta dukungan mereka terhadap ANNAS. Apa yang dilakukan oleh wali kota Bandung dan aparat pemerintah di Kota Bandung jelas merupakan keberpihakan nyata dan fasilitasi aktif kepada ANNAS," dikutip dari siaran resmi Setara Institue, Selasa (30/8/2022).
1. Bandung seharusnya jadi kota yang toleran
Ilustrasi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat (IDN Times/Debbie Sutrisno)Dari data riset Setara Institute saat ini masih sering terjadi pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan pada kategori aktor non-negara. Dengan adanya wali kota Bandung dalam peresmian ini seakan membingkau kelompok-kelompok yang menjadi objek gerakan ANNAS seeperti tidak diakui negara.
Kehadiran dan apresiasi yang diberikan oleh wali kota Bandung telah menciderai rasa keadilan korban intoleransi, terutama komunitas syiah yang secara berulang menjadi korban intoleransi dan pelanggaran atas kebebasan beragama oleh ANNAS.
"Selain itu, wali kota juga telah memporak-porandakan agenda-agenda inklusi sosial dan penguatan kohesi sosial yang dengan kerja diupayakan jaringan masyarakat sipil dan komunitas lintas agama di Bandung," kutip keterangan tersebut.
2. Mendagri diharap tegur pemda yang intoleran
Ilustrasi toleransi. IDN Times/Sukma ShaktiSetara Institute mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan teguran kepada wali kota atas sikap dan tindakannya tersebut. Walikota dan aparatur Pemerintah Kota dan Kecamatan di sana.
Aparatur negara, termasuk DPRD, aparat TNI dan kepolisian setempat, serta perangkat kecamatan, harus bersikap netral dan patuh pada UUD Negara Republik Indonesia tahun di mana Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 (2) memberikan jaminan kesetaraan kepada tiap-tiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Demikian pula dengan Panglima TNI dan Kapolri. Mereka harus memberikan peringatan dan teguran keras kepada jajarannya yang mendukung kegiatan organisasi intoleran.
3. Frasa anti syiah harus dihilangkan
AFP/Hussein FalehBerkaitan dengan isu ini, Setara Institute juga mendesak Pemerintah pusat meninjau ulang penamaan organisasi ANNAS yang mengandung frasa “Anti Syiah”, dengan tetap menghormati hak berkumpul dan berorganisasi sesuai jaminan HAM dan hak konstitusional warga. Permusuhan terhadap sesama warga negara yang diekspresikan sebagai nama dan misi organisasi nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjamin kesetaraan warga negara.
"Frasa 'Anti Syiah' sebagai penciri utama ANNAS jelas bertentangan dengan Pasal 3 UU Ormas, yang berbunyi “Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kutip keterangan Setara Institute.
4. Wali Kota Bandung Yana Mulyana belum mau berkomentar
Wali Kota Bandung Yana Mulyana. IDN Times/Humas BandungIDN Times telah coba mewawancarai Yana Mulyana yang hadir dalam acara tersebut. Namun, dia belum mau memberikan komentar sama sekali atas kegiatan tersebut.
