Warga Kabupaten Sumedang Paling Sering Langgar Protokol COVID-19
Satpol PP Kota Semarang melakukan operasi yustisi protokol kesehatan COVID-19 di Kawasan Kota LamaSemarang. Dok. Satpol PP Kota Semarang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan sejumlah pihak terus melakukan operasi yustisi untuk mendisiplinkan para pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Hal in dilakukan agar masyarakat bisa lebih patuh memenuhi protokol guna meminimalisir penyebaran virus corona.
Berdasarkan data dari Satpol PP Jawa Barat, dari 29 Agustus sampai 25 September sudah ada 28.869 pendisiplinan baik kepada aparatur negara, warga sipil, dan badan usaha atau badan hukum. Penegakan ini dilakukan di 13 Kabupaten/kota di Jawa Barat.
Untuk daerah paling banyak tercatat melanggar terdapat di Kabupaten Sumedang dengan jumlah 11.235 pelanggaran. Pelanggaran ini dilakukan seorang aparat negara, 11.288 warga sipil, dan 6 badan hukum/usaha.
Di bawah Kabupaten Sumedang, terdapat Kabupaten Kuningan dengan jumlah 3.925 pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Seluruh pelanggaran di Kuningan dilakukan warga sipil.
1. Ada 637 ribu pelanggaran di Jabar
Tim Monitoring Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Medan Binjai Deli Serdang (Mebidang) memberikan sanksi kepada warga yang tidak memakai masker saat berlangsungnya razia masker di kawasan Kecamatan Marelan, Kota Medan, Sabtu (19/9/2020) malam. (Humas Sumut/Fahmi Aulia)Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melaporkan, hingga 26 September 2020, terdapat 637.102 pelanggaran protokol kesehatan, baik perorangan maupun lembaga.
Jumlah itu dirangkum sejak Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan COVID-19 di Daerah Provinsi Jabar, ditetapkan.
"Di mana 90 persen (pelanggaran tertib kesehatan) dilakukan oleh perorangan," kata Emil dalam konferensi pers, Senin (28/9/2020).
2. Lakukan operasi gabungan secara masif di 10 daerah
(Kondisi buka tutup jalan pasca AKB diperketat Kota Bandung) IDN Times/Azzis ZulkhairilKepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jabar M Ade Afriandi mengatakan, pihaknya akan melaksanakan operasi gabungan secara masif di 10 daerah pada 28 September-3 Oktober 2020. Kesepuluh daerah tersebut yakni Kota Depok, Bogor, Bekasi, Cirebon, Cimahi, Bandung, Kabupaten Bogor, Bekasi, Karawang, dan Cirebon.
"Operasi secara masif tidak hanya dilakukan di jalan maupun fasilitas publik. Kami akan melakukan operasi ke titik-titik yang berpotensi menyebabkan kerumunan," kata Ade.
Menurut Ade, operasi penegakan bakal melibatkan banyak pihak. Mulai dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar sampai Satpol PP kabupaten/kota.
3. Edukasi penggunaan masker pun bakal ditingkatkan
instagram.com/khofifah.ipSelain operasi penegakan, Satpol PP Jabar akan melaksanakan Operasi Patroli Edukasi Masker di Lembur (SIPELEM) dengan mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat dan menjelaskan secara komprehensif Pergub Jabar Nomor 60 Tahun 2020.
"Sejauh ini Satpol PP Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, dan Kota Depok, sangat intensif dalam melakukan operasi. Operasi digelar tiap hari. Mereka juga sudah menerapkan sanksi berat (terhadap pelanggar)," ucapnya.
Sanksi administratif sendiri, lanjut Ade, diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan dan teguran tulisan. Sanksi sedang meliputi jaminan kartu identitas, kerja sosial, dan pengumunan secara terbuka.
Sedangkan sanksi berat berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin usaha sampai rekomendasi pencabutan izin usaha.
Ade berharap, dengan adanya regulasi dan masifnya operasi penegakan, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan meningkat. Sebab, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19.
"Jangan karena ada regulasi, masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat harus sadar betapa pentingnya protokol kesehatan bagi diri sendiri, keluarga, dan rekan terdekat, di tengah pandemi COVID-19," katanya.
Baca Juga: Razia Masker di KI Diprotes, Warga: Jogging Pakai Masker Kan Sesak
Baca Juga: Ridwan Kamil Pastikan Surat Cerai Soekarno-Inggit Batal Dijual
