Wagub Uu Imbau Jangan Ada Demo di Jabar Saat Pelantikan Presiden
IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Informasi mengenai aksi massa besar-besaran pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober nanti ramai dihembuskan di media sosial. Aksi ini dianggap menjadi lanjutan dari sejumlah aksi yang sebelumnya telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghargai setiap aspirasi dari masyarakat. Memang selama ini banyak pihak yang merasa harapan dan keinginan mereka tidak bisa dilaksanakan para pemimpin baik ekskutif maupun legislatif. Namun, Uu menyebut tidak semua orang termasuk yang menjadi pemimpin negeri sempurna.
"Itu yang harus dipahami bahwa tidak semua mahluk dan pemimpin sempurna, tapi semua (berusaha) menuju ke sana," ujar Uu usai menghadiri kegiatan Hari Penglihatan Sedunia di Gedung Sate, Selasa (15/10).
1. Sampaikan aspirasi dengan cara yang benar
IDN Times/Debbie SutrisnoUntuk melampiaskan bentuk kekecewaan atas kebijakan tertentu, Uu meminta masyarakat tidak melakukan demonstrasi atau aksi lainnya yang bisa merugikan banyak pihak.
Pun dengan ketidakpuasan atas kinerja sebaiknya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang benar, aman, dan tidak melanggar hukum.
"Termasuk pada saat pelantikan presiden jangan sampai ada gejolak, tidak ada demo, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," kata Uu.
2. Presiden lambang negara yang harus dijaga
IDN Times/Teatrika Handiko PutriMenurut mantan Bupati Tasikmalaya ini, presiden dan wakil presiden merupakan lambang negara. Dengan demikian citra presiden dan wakilnya harus dijaga seluruh elemen masyarakat.
Ketika citra ini dibuat jelek oleh masyarakatnya sendiri, maka Presiden Indonesia, maka negara luar bisa menilai jelek Indonesia. "Citra ini penting karena bisa memberikan kepercayaan dari negara luar dan investor," papar Uu.
Dengan demikian, Uu mengimbau dan berharap agar seluruh masyarakat tidak melakukan demonstrasi yang merusak nama baik negara.
"Saya mohon kalau pas pelantikan ini diimbau tidak ada (demo). Hoyong Jabar te aya kegiatan yang tidak diinginkan
3. Isu aksi di Jakarta sempat membuat polisi menutup sebagian jalan raya
IDN Times/Margith Juita DamanikSenin(14/10), lalu lintas di depan Gedung MPR/DPR RI dari arah Semanggi masih ditutup di bawah flyover Senayan atau di dekat Gedung Jakarta Covention Center (JCC), Senin (14/10).
Pantauan IDN Times sampai pukul 10.00 WIB di lokasi, kendaraan yang dapat melalui jalanan di depan Gedung MPR/DPR menuju arah Slipi maupun Palmerah hanya kendaraan yang keluar dari pintu tol. Sementara kendaraan yang melalui jalur non-tol dari arah Semanggi masih dialihkan ke jalan Asia Afrika.
Bus TransJakarta juga masih melintas normal di jalur Busway depan Gedung MPR/DPR. Sempat tersebar kabar bahwa akan kembali ada massa aksi yang datang untuk berdemonstrasi di depan gedung parlemen.
Baca Juga: Bupati Indramayu Kena OTT KPK, Wagub Jabar Ikut Prihatin
Baca Juga: MUI Pastikan Musyawarah Ulama di Bandung Tidak Jelas
