Teriak Pedagang Kecil di Bandung yang Terdampak PPKM Darurat
IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021 mendapat respons negatif dari pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendapatan yang anjlok bahkan nihil dalam tiga pekan sejak pemberlakukan kebijakan ini membuat pelaku UMKM meradang.
Kondisi tersebut membuat pelaku usaha enggan mengikuti arahan pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat. Mereka berharap penutupan jalan hingga pelarangan pedagang menjajakan usahanya tidak diberlakukan kembali. Mereka pun membentangkan spanduk bertuliskan keluhan atas pemberlakukan PPKM Darurat.
"Kami menyuarakan permohonan kepada pemerintah pusat, wali kota Bandung, gubernur, mudah-mudahan mereka melirik ke bawah dengan kebijakan yang mereka buat. Kami yang menjadi korban di sini," ujar Koordinator PKL Cikapudung Barat, Nandang Mulyana, Senin (19/7/2021).
1. Ratusan pedagang kehilangan penghasilan
IDN Times/IstimewaMenurutnya, ada sekitar 104 pedagang di Cikapundung Barat yang selama ini berwirasusaha. Sejak PPKM Darurat, mereka harus menutup usahanya karena ada penutupan jalan dan pelarang aktivitas masyarakat.
Dalam satu hari, pedagang di sekitar Cikapundung Barat ini bisa mendapatkan pendapatan kotor lebih dari Rp100 ribu. Namun, sekarang sepeserpun pedagang tidak bisa mendapat penghasilan.
"Sekarang enggak ada pisan. Bingung jualan gimana, yang ada juga jual barang di rumah kaya televisi, kulkas, buat sekolah karena kan tetap harus bayar kalau sekolah," ujarnya.
2. Pemerintah harus berikan solusi jangan asal larang pedagang berjualan
Bantuan PPKM untuk pedagang terdampak di Banyuwangi. IDN Times/IstimewaNandang menuturkan, selama pandemik COVID-19 banyak hal yang tetap harus dibayar mulai dari kontrakan rumah, listrik, sekolah anak, dan lainnya. Sayangnya bantuan dari pemerintah baik pusat atau daerah tidak banyak diterima pedagang.
Seharusnya dalam menjalankan kebijakan seperti PPKM Darurat ini pemeritah bisa memberikan soluasi atas kondisi ekonomi rakyat kecil.
"Jangan sampai seperti ini. Kita pedagang Cikapundung total mati ga ada pergerakan ekonomi," ujarnya.
3. Sektor informal jadi korban kebijakan PPKM Darurat yang tidak efektif
instagram.com/solidaritas.yogyakartaSebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar III Tobias Ginanjar mengatakan, aturan dalam PPKM kali ini berdampak cukup besar pada sektor perekonomian masyarakat, karena banyak sektor-sektor ekonomi yang tidak bisa menjalankan aktifitasnya untuk sementara waktu.
Selain itu akibat menurunnya aktivitas ekonomi berimbas pada para pekerja di sektor informal seperti para pedagang kaki lima hingga petani mengalami penurunan pendapatan.
"Ini yang menjadi perhatian yang harus kita pikirkan bersama ke depan. Karena memang sektor informal ini sangat banyak, sehingga kita tidak bisa meminta mereka untuk terus berdiam diri di rumah tanpa memberikan solusi terkait penghasilan mereka," ujar melalui siaran pers, Minggu (18/7/2021).
4. Kebijakan PPKM tidak tegas dalam penerapannya
Seorang pengendara yang tidak mengenakan masker harus mendapat hukuma disiplin dari petugas di posko penyekatan Medan-Deliserdang, Jalan SIsingamangaraja, Kota Medan, Senin (12/7/2021). (IDN Times/Prayugo Utomo)Menurutnya, efektifitas pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Barat belum cukup mampu menekan mobilitas masyarakat. Dari pemantaunnya, masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah. Banyaknya pekerja sektor informal di Jabar membuat mereka harus keluar rumah mencari uang karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah.
"Karena kalau mereka tidak keluar rumah tentunya mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan," ujarnya.
Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana menyebut pemerintah perlu melakukan evaluasi secara terbuka terkiat PPKM Darurat agar masyarakat lebih paham dengan kondisi yang terjadi. Kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat disinyalir membuat masyarakat semakin kesusahan.
Dia mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka terkait pelaksanaan PPKM Darurat. Selain itu dalam evaluasi juga diharapkan warga dilibatkan.
"Kami sarankan ada evaluasi terbuka, meminta pendapat masyarakat tentang PPKM yang pertama. Karena PPKM Darurat ini menimbulkan keresahan yang ada di masyarakat dan benturan yang cukup kuat antara aparat dengan masyarakat, terutama para pelaku ekonomi," ucapnya.
Baca Juga: Epidemiolog: Mau Gak Mau, PPKM Darurat Harus Diperpanjang
Baca Juga: Wali Kota Bandung Berharap Evaluasi PPKM Darurat Lebih Rasional
