Tak Ada Istilah Lockdown, yang Ada Hanya Karantina Wilayah Parsial
Warga yang akan menjalani karantina (IDN Times/ istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan untuk sementara tidak akan ada kebijakan lockdown (penguncian suatu daerah). Meski demikian, pengurangan aktivitas masih diizinkan dengan cara memberlakukan karantina wilayah parsial (KWP).
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan kebijakan lockdown hanya bisa dilakukan atas seizin presiden. Sampai saat ini, belum ada keputusannya yang membolehkan kebijakan tersebut dilakukan.
Berbeda dengan sistem lockdown, KWP merupakan penutupan yang bisa dilakukan mulai dari tingkat RT hingga kecamatan dengan kondisi tertentu. Salah satunya adalah mendapat persetujuan dari warga karena ada lonjakan kasus. Daerah di Sukabumi disebut sudah ada yang memberlakukan kebijakan tersebut.
“Jadi jangan ada istilah lockdown. karantina wilayah ini tidak ada izin untuk melakukannya di level kabupaten Kota atau provinsi tanpa seizin presiden,” kata Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3).
1. Karantina bisa dilakukan ketika penyebaran COVID-19 cukup masif
pexels.com/Two DreamersMenurut Emil, sistem karantina wilayah parsial bisa dilakukan ketika ada daerah tertentu yang penyebaran virus corona (COVID-19)-nya cukup masif. Misalkan, di daerah kelurahan atau kecamatan tertentu banyak yang terindentifikasi positif corona, maka kepala daerah bisa memberlakukan sistem ini.
"Saya ulangi lagi tidak ada karantina wilayah (lockdown), yang ada adalah karantina wilayah parsial (KWP),” paparnya.
2. Ketika itu dilakukan pergerakan pun dibatasi
IDN Times/Dwi AgustiarIa menekankan, dalam suatu wilayah yang melakukan karantina parsial, tidak boleh ada pergerakan keluar masuk warga. Kecuali untuk keperluan distribusi logistik pangan dan kegiatan kesehatan.
“Tidak boleh ke mana-mana kecuali urusannya beli pangan atau emergency kesehatan,” ujar Emil.
3. Bandung sudah mulai menerapkannya
Doc Polrestabes BandungPemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaku masih melakukan koordinasi dengan beberapa daerah lain seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
"Untuk antar wilayah, Kota Bandung sudah berdiskusi dengan Cimahi, Sumedang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kami berdiskusi dengan kepala daerah yang lain. Kita sedang melihat situasi perkembangan seperti apa," ujar Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Pendopo Kota Bandung, Senin (30/3).
Oded mengatakan, koordinasi diperlukan lantaran wilayah Kota Bandung berbatasan dengan wilayah lainya. Secara geografis, ada tiga daerah lain yang berbatasan dengan Kota Bandung. Ketiganya yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
"Pemkot Bandung sudah berdiskusi dengan Forkopimda (Forum koordinasi pimpinan daerah) tentang wilayah karantina terbatas. Kita akan kaji dulu dari mulai sebaran wilayah yang terpapar, dan untuk waktunya belum ditentukan," ungkapnya.
Baca Juga: Sukabumi Jadi Kluster Baru Penyebaran COVID-19 di Jabar
Baca Juga: Khawatir Corona, 14.000 Orang Jabodetabek Pulang ke Jabar hingga Jatim
