Sepekan PPKM Darurat: Mobilitas Masyarakat di Bandung Belum Terkendali

Pemkot Bandung ajak warga kurangi mobiltas demi tekan COVID

Bandung, IDN Times - Kota Bandung jadi salah satu daerah yang dianggap mobiltas warganya masih tinggi. Padahal, peraturan daerah sudah dikeluarkan agar para pekerja bisa lebih banyak melakukan aktivitas dari rumah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 20 Juli 2021.

Wakil Wali Kota Yana Mulyana pun heran bukan kepalang. Dia tak habis pikir mengapa warga Bandung masih banyak melakukan pekerjaan di luar rumah. Sementara, segala hal sudah dilakukan untuk menekan mobilitas tersebut termasuk dengan penyekatan yang diperpanjang jamnya.

"Pengawasan yang mobilitas untuk pekerja terutama, (kecuali) kritikal dan esensial yah," ujar Yana, Senin (12/7/2021).

1. Jangan kucing-kucingan dengan aparat

Sepekan PPKM Darurat: Mobilitas Masyarakat di Bandung Belum TerkendaliPenyekatan bagi pemudik di Boyolali Senin (24/5/2021). Jatengprov.go.id

Kunci untuk menekan penyebaran COVID-19 sehingga PPKM atau pengetatan lainnya bisa dikendorkan, adalah kepatuhan warga dalam menerapkan aturan di rumah saja untuk beberapa waktu ke depan. Jangan lagi ada perorangan atau perusahaan yang kucing-kucingan dengan aparat.

"Sekarang ada karyawan amsuk pas kepergok di pabrik bilangnya tamu. Jadi hayu (ayo) masyaraka ikut (terapkan PPKM)," papar Yana.

Jika protokol kesehatan selama PPKM tidak diterapkan maka bisa jadi kasus penyebaran virus corona masih tinggi. Ketika itu terjadi bisa jadi PPKM bisa diperpanjang oleh pemerintah pusat.

2. Selain Bandung, Kota Depok dan Kabupaten Sukabumi juga masih tinggi mobilitasnya

Sepekan PPKM Darurat: Mobilitas Masyarakat di Bandung Belum TerkendaliSuasana penyekatan PPKM Darurat di Lenteng Agung pada Senin (5/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Selama satu pekan PPKM Darurat, pengendalian mobilitas masyarakat di Jawa Barat (Jabar) masih belum mencapai standar mobilitas nasional. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah pusat memiliki sistem penilaian mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat dengan menggunakan teknologi Facebook Mobility, Google Traffic, hingga Night Light dari NASA.

"Mobilitas dari berbagai aplikasi itu ada pewarnaanya, hitam, kuning, merah, dari warna ini ada persentasenya, misal, hitam ini penurunan mobilitas kirang dari 10 persen, merah penurunan dari 10 hingga 20 persen, kuning 20 sampai 30 persen," ujar Emil.

Ada tiga daerah di Jabar dinyatakan masuk dalam zona hitam. Emil bilang, zona itu menandakan bahwa pengendalian mobilitas masyarakat belum maksimal tidak seperti daerah-daerah lain di Jabar.

"Jabar mayoritas sudah ada di angka 23, 15 persen tapi masih ada tiga wilayah yang tentunya belum terkendali yaitu Depok, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bandung," katanya.

3. Pemda diminta lebih tegas terapakan aturan PPKM

Sepekan PPKM Darurat: Mobilitas Masyarakat di Bandung Belum TerkendaliInfografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)

Bupati dan wali kota di tiga daerah itu diharapakan bisa lebih baik menangani mobilitas masyarakat. Sebab, data ini dikatakan Emil, langsung terpantau oleh pemerintah pusat, bukan hanya Pemprov Jabar.

"Tiga daerah ini dari sisi mobiltas masih kurang dari 10 persen. Makin tinggi penurunan mobilitas maka pengendalian bisa jauh lebih baik," jelasnya.

Standar mobilitas nasional sendiri berada di angka 30 persen. Emil menambahkan, Pemprov Jabar harus mengejar kekurangan itu hingga berakhirnya masa PPKM Darurat, 20 Juli 2021.

"Selain itu, kita juga daapt kabar baik, keterisian tempat tidur di Jabar sudah 87,6 persen dari 90,69 persen, mudah-mudahn terus menurun," kata dia.

Baca Juga: 7 Langkah agar Kesehatan Mental Tetap Terjaga selama PPKM, Semangat!

Baca Juga: Kerja dari Rumah Malah Boros? Siasati dengan Cara-cara Ini

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya