Sekda Jabar: Operasional TPPAS Lulut Nambo Bisa Jalan Juni 2024
ilustrasi limbah yang bisa didaur ulang (unsplash.com/Nick Fewings)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) masih mengupayakan agar penggunaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo di Kabupaten Bogor, bisa segera dilakukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Herman Suryatman menuturkan, dia telah
melihat pelaksanaan uji coba pemrosesan sampah menggunakan teknologi Mechanical Biological Treatment (MBT) untuk mengonversi sampah menjadi Refused Derived Fuel (RDF) dan kompos.
"Saya ditugaskan Pak Gubernur untuk mengakselerasi operasional TPPAS Lulut Nambo. Ini yang kelima dan uji coba terakhir. Alhamdulillah bisa kita laksanakan hari ini, kurang lebih 50 ton kita olah," ucap Herman Suryatman, Jumat (17/5/2024).
1. Bisa tampung sampah dari empat daerah
MongabayDari kacamata Hermna, Lulut Nambo diperkirakan akan beroperasi secara bertahap pada akhir Juni 2024. TPPAS Lulut Nambo dapat menampung sampah dari wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan satu wilayah di luar Provinsi Jabar, yaitu Tangerang Selatan.
Herman menjamin bahwa TPPAS Lulut Nambo ini dihadirkan untuk kepentingan masyarakat karena didalamnya ada irisan fungsi kesehatan, sosial, dan ekonomi.
"Mudah-mudahan operasionalisasi Lulut Nambo bisa lancar dan sukses, semata-mata untuk kepentingan masyarakat," tuturnya.
2. TPA Galuga sudah penuh dan butuh alternatif
Dok. Humas Pemkot BandungDia menuturkan, TPPAS Lulut Nambo harus segera beroperasi karena TPA yang saat ini digunakan yakni Galuga sudah penuh dan butuh alternatif pembungan sampah dari masyarakat. Demi kepentingan masyarakat luas, maka tempat ini diharap bisa segera beroperasi mengolah sampah.
"Ada fungsi sosial kepada desa-desa yang berada di wilayah Lulut Nambo, yang paling utama adalah layanan pengelolaan sampah untuk masyarakat. Maka ini harus sukses demi kepentingan masyarakat," kata dia.
Pada area 55 hektare TPPAS Lulut Nambo ini diproduksi RDF diestimasikan 35 persen dari potensi sampah yang masuk ke plant, produk tersebut langsung digunakan oleh PT. Indocement sebagai offtaker.
3. Gelontorkan Rp3,5 miliar untuk pengolahan sampah di Bandung
Dok. Humas Pemkot BandungPemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk pengelolaan sampah teknologi RDF (Refuse Derived Fuel) di Kota Bandung tepatnya wilayah Babakan Siliwangi.
"Provinsi menyiapkan di Baksil itu nilainya Rp3,5 miliar, yang lain juga kita pikirkan bagaimana, apakah keterlibatan swasta atau bagaimana. Intinya kita ingin sampah itu tuntas di tahun ini, minimal di Kota Bandung dan jadi percontohan untuk kota lainnya," ujar Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Selasa (14/5/2024).
Selain itu, Bey juga sedang mempertimbangkan untuk menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat memberikan sanksi pada masyarakat membuang sampah sembarangan. Sebab sampai saat ini Jabar membutuhkan adanya aturan tersebut.
"Juga dibahas Perda yang bisa menghukum mereka yang buang sampah sembarangan," katanya.
Baca Juga: Satgas Pengelola Sampah Bandung Raya Bakal Maksimalkan Teknologi RDF
Baca Juga: Kelola Sampah, Sederet TPS di Bandung Terapkan Teknologi RDF
