RSUD Bandung Siapkan Strategi Jika Pengguna BPJS Menumpuk di Kelas 3
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Isu penurunan level pengguna badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan masih menyeruak. Hal ini terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen yang dimulai 2020.
Mengantisipasi penurunan kelas BPJS, Kepala UPT Rumah Sakit Kota Bandung Exsenveny mengatakan, telah melakukan komunikasi secara internal. Satu hal yang mungkin dilakukan ketika ada penumpukan pasien kelas 3 pengguna BPJS yang membutuhkan kamar adalah dengan menggunakan kamar kelas 2 yang diubah fasilitasnya mirip kamar kelas 3.
"Apabila memang membutuhkan, kami bisa mengatur ini dari kelas dua diatur sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk kelas 3. Itu tinggal nanti pada operasionalnya saja, tidak sulit ko," ujar Exsenveny dalam diskusi Bandung Menjawab di Pemkot Bandung, Kamis (14/11).
Saat ini jumlah kamar yang ada di RSUD Kota Bandung mencapai 232. Untuk kelas tiga hampir 108 kamar, kelas 2 mencapai 91 kamar dan kelas 1 ada 16 kamar. Sisanya digunakan untuk VIP, VVIP, dan ICU.
1. Jumlah pasien yang menggunakan BPJS terus bertambah
IDN Times/Asrhawi MuinDia mengatakan, sejak adanya penyelenggaraan BPJS masyarakat semakin banyak yang datang ke rumah sakit. Baik mereka yang kelas 3 sampai kelas 1 jumlahnya tidak pernah menurun.
Ini berdampak pada pemanfaatan kamar tidur yang jarang sekali kosong, bahkan hampir penuh khusus untuk pasien dari kelas 3. Sejauh ini pemanfaatan kamar pun kerap harus mengantri, sehingga ketika ada kamar kosong sudah ada yang siap mengisi.
"Pemanfaatan kamar kita sejauh ini bagus mencapai 75 hingga 80 persen. Ini sudah lebih dari angka ideal," kata Exsenveny.
Untuk masyarakat yang dirawat, setiap harinya mencapai 400-500 pasien. Sedangkan pasien yang masuk ke UGD bisa mencapai 150 per harinya.
2. BPJS berhutang Rp40 miliar ke RSUD Bandung
IDN Times/Debbie SutrisnoTerkait dengan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sejauh ini RSUD Bandung belum menerima bayaran terkait dengan penanggulangan pasien yang mencapai Rp40 miliar. Angka ini merupakan akumulasi tunggakan dari Mei sampai Oktober.
"Jadi kami baru dibayar itu sampai Mei saja," kata dia.
Menurutnya, untuk pembayaran seperti ini mestinya BPJS Kesehatan bisa membayarnya dua bulan sekali. Ketika lebih dari dua bulan maka keuangan fasilitas rumah sakit bisa jadi tidak sehat.
Meski demikian, hal ini merupakan kewajaran karena tunggakan dari BPJS Kesehatan saat ini tidak hanya dilakukan ke RSUD Bandung atau beberapa rumah sakit, melainkan mayoritas fasilitas kesehatan di Indonesia.
3. Berikan pelayanan terbaik
Pixabay.com/rawpixelDengan kondisi seperti ini, Exsenveny memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Masalah anggaran tidak jadi soal untuk RSUD Bandung karena rumah sakit ini memiliki cadangan keuangan yang mencukupi setidaknya sampai Desember 2019.
Exsenveny menyebut, pihaknya berupaya melakukan terobosan untuk mencari pendanaan lain seperti penggunaan sejumlah alat oleh rumah sakit lain. Kemudian ada pemanfaatan tenant untuk berjualan di sekitar RSUD dan lain sebagainya.
"Sekarang keinginan masyarakat (untuk mendapat akses kesehatan) semakin membludak di kami (RSUD Bandung). Tapi kami coba untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin," paparnya.
Baca Juga: Sehari, 200 Peserta BPJS Kesehatan di Palembang Ajukan Turun Kelas
Baca Juga: Ini Ajakan Menko PMK, Terkait Kemungkinan Iuran Kelas 3 BPJS Disubsidi
