Ridwan Kamil Wajibkan Kendaraan Dinas Diganti Listrik pada 2021
Dok.Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta seluruh kendaraan dinas mulai mengganti kendaraan yang selama ini menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Peralihan kendaraan BBM ke energi listrik diminta Emil bisa mulai dilakukan mulai 2021.
Kebijakan konversi kendaraan dinas dari yang sebelumnya menggunakan BBM tersebut diambil sebagai bagian kampanye penyelamatan lingkungan sekaligus menekan potensi bencana alam yang diakibatkan oleh emisi gas buang yang berlebihan.
"Kita kampanyekan sebagai konversi energi karena semakin tingginya kebencanaan itu, seperti la nina, kebakaran hutan, itu akibat emisi gas buang yang selalu berlebih," ungkap Ridwan Kamil dalam peringatan Hari Listrik Nasional di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/11/2020).
1. Perubahan ini akan dimulai dari anggaran pengadaan kendaraan dinas
Dok.Humas JabarGubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan,, penyelamatan lingkungan dapat dimulai dengan mengubah gaya hidup masyarakat, salah satunya meminimalisasi pergerakan dan mengubah cara bergerak masyarakat menggunakan energi listrik. Harapannya, masa depan anak cucu bisa lebih lebih dalam hal kelestarian lingkungan.
Maka tidak salah ketika Pemprov Jabar coba menginisasi hal tersebut dengan mewajibkan seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar wajib menggunakan mobil dan motor listrik.
"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan, karena produksinya (mobil-motor listrik) sudah massal, maka mulai tahun depan, di anggaran-anggaran pembelian, mobil dinas itu wajib mobil listrik dan motor listrik, mulai kendaraan dinas Gubernur sampai level bawah," papar Emil.
2. Emil sudah pernah mencoba kendaraan listrik sampai Garut
Dok.Humas JabarTerkait merek kendaraan dinas yang bakal direkomendasikan untuk kendaraan dinas Pemprov Jabar, Emil menyebut salah satunya adalah Hyundai. Menurutnya, dengan kisaran harga Rp600-700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas.
"Kalau untuk (kendaraan pemerintah), kemungkinan Hyuandai," sebutnya.
Dengan menggunakan mobil-motor listrik, operasional kendaraan dinas, khususnya biaya bahan bakar dapat ditekan hingga tersisa seperlimanya. Dia menyebut, untuk jarak tempuh sejauh 350 kilometer, mobil listrik hanya perlu biaya Rp50.000.
"Saya sudah coba (mobil listrik Hyundai) ke Garut, ke jalan yang menanjak dan menurun, gak masalah. Dan tadi, gak perlu uang bensin karena biaya nge-charge hanya Rp50.000 untuk 350 kilometer," ungkapnya.
3. Kampanye penggunaan barang hemat energi harus terus dilakukan
Dok.Humas JabarKe depan, Emil berharap lewat penggunaan energi listrik yang bakal terus dikampanyekannya, Provinsi Jabar ke depan menjadi provinsi dengan tingkat polusi emisi gas buang paling kecil di Indonesia.
"Jadi, pada suatu hari, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling kecil memberikan polusi ke lingkungan di Indonesia," tandasnya.
