Ridwan Kamil Bakal Evaluasi atau Bubarkan SMK Jika Tak Bisa Bersaing
IDN Times/Daruwaskita
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik pengurus Dewan Pendidikan Jawa Barat Periode 2019-2014 ei Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu(17/7). Dalam sambutannya, Ridwan Kamil meminta Dewan Pendidikan meninjau ulang keberadaan seluruh sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jawa Barat. Sebab, berdasarkan informasi yang dihimpun, masih banyak lulusan SMK yang belum langsung mendapat pekerjaan karena ilmu di lembaga pendidikannya kurang menunjang industri.
"Kita harus mengevaluasi keberadaan SMK. Karena secara statistik masih penyumbang pengangguran terbesar pada 2019," ujar Ridwan Kamil di kantornya, Rabu (17/7).
1. SMK bisa dibubarkan atau direposisi
IDN Times/DaruwaskitaEmil, sapaan akrabnya, berharap ada perubahan dalam pendidikan SMK agar para lulusannya bisa langsung bekerja di berbagai sektor industri. Perubahan ini bisa dijalankan dengan membubarkan atau mengubah SMK tersebut akan sesuai dengan arah perekonomian sekarang.
"Sekarang makin digital, berarti arah ekonomi ke sana. Mudah-mudahan ke sini pendidikan di Jabar semakin maju," ungkapnya.
2. Dewan pendidikan harus turut andil dalam perbaikan ini
IDN Times/Debbie SutrisnoMenurut Emil, dewan pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan nasihat dan mengkritisi kebijakan dan program pemerintah daerah hingga tingkat provinsi. Dengan demikian tidak jadi soal jika Dewan Pendidikan mengecek lebih jauh bagaimana kondisi pendidikan di Jawa Barat dan lulusannya.
"Dewan pendidikan harus meningkatkan inovasi dan melakukan evaluasi, khususnya lembaga pendidikan SMK," paparnya.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Februari lalu mencapai 7,73 persen. SMK menjadi penyumbang terbanyak pengangguran dibandingkan jenjang pendidikan lainnya mencapai 12,22 persen.
Sementara dari data Pusdalisbang Pemprov Jawa Barat tahun 2015-2016 jumlah SMK negeri ada 276 unit, sedangkan SMK swasta ada 2.436 unit.
3. Kemenperin ikut susun kurikulum dan silabus SMK
IDN Times/DaruwaskitaKementerian Perindustrian (Kemenperin) menyusun kurikulum dan silabus SMK untuk menyelaraskannya dengan kebutuhan industri sebagai tindak lanjut dari program pendidikan vokasi yang terhubung dan sesuai dengan industri.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Eko SA Cahyanto menyampaikan bahwa dari hasil penyelarasan kurikulum tersebut, Kemenperin bersama jajaran yang lain telah selesai menyusun materi pembelajaran tambahan sebanyak 34 kompetensi keahlian bidang industri bagi siswa SMK.
“Hasilnya ini sudah kami sampaikan kepada Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi terkait dan SMK yang bersangkutan,” kata Eko lewat keterangan resmi diansir dari Antara.
Hingga saat ini, Kemenperin menggandeng 855 industri dan 2.612 SMK dalam program pendidikan vokasi yang mengusung konsep link and match. Dari hasil ini, sebanyak 4.997 perjanjian kerja sama telah ditandatangani antara pihak industri dan SMK. Satu perusahaan bisa membina lebih dari satu SMK.
“Langkah berikutnya yang sudah kami jalankan, yaitu peningkatan kompetensi guru produktif. Tujuannya adalah agar kurikulum hasil penyelarasan dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Eko.
Baca Juga: Kemendikbud RI Gelar Lomba Kompetisi Siswa SMK Tingkat Nasional di JEC
Baca Juga: Duh, 5 Persen Siswa SMAN dan SMKN di Jakarta Ingin Bunuh Diri
