Rapat dengan Luhut, Ridwan Kamil Usul Manajemen Koordinasi 3 Provinsi
Dok.Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan COVID-19 di 8 Provinsi Utama melalui video conference di Kantor Wali Kota Bogor, Selasa (15/9/20).
Rapat tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) sekaligus Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam rapat tersebut, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa kawasan Bodebek, yakni Kota Depok, Bekasi, dan Bogor, serta Kabupaten Bogor dan Bekasi, yang berdekatan dengan DKI Jakarta menyumbang hampir 70 persen kasus COVID-19 di Jabar.
Untuk itu, lewat rapat ini Emil meminta adanya manajemen koordinasi, termasuk bersama Provinsi Banten, sehingga penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek optimal dengan frekuensi yang sama.
“Saya usulkan koordinasi itu dilakukan bukan hanya berdasarkan isu yang ada saja, namun berunding agar satu frekuensi dengan DKI Jakarta maupun Banten,” kata Emil melalui siaran pers.
1. Jangan sampai DKI jalan sendiri dalam menerapkan aturan di saat pandemik COVID-19
Suasana mall Senayan City, Jakarta pada Senin (14/9/2020) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Menurutnya, kebijakan di Jabodetabek harus diberlakukan oleh satu manajemen koordinasi. Jangan sampai DKI Jakarta jalan dengan aturannya sendiri, dan provinsi penyangga seperti Jabar dan Banten pun miliki aturan masing-masing.
"Mari kita bentuk koordinasi yang rutin,” tambahnya.
Kepada para peserta ratas yang salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Emil berharap bahwa Bodebek siap berkoordinasi dan mendukung PSBB di Jakarta.
2. Minta bantuan kemenkes dalam proses penyembuhan pasien COVID-19
unsplash/javier-matheuSelain itu, dalam ratas tersebut, mantan Wali Kota Bandung ini juga melaporkan mengenai angka kematian di Jabar yang rendah yaitu di angka 2,4 persen. Namun, tingkat kesembuhan di Jabar juga masih rendah yakni sekitar 51-53 persen dan belum sesuai tingkat kesembuhan ideal di angka 70 persen.
“Jadi, kami di Jabar ingin meminta bantuan kepada Menteri Kesehatan dalam meningkatkan angka kesembuhan di Jabar,” ujarnya.
3. Semua pihak harus terlibat termasuk TNI/Polri
Petugas kepolisian memegang papan imbauan saat Operasi Yustisi penerapan protokol kesehatan di Jalan Jhon Aryo Katili di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (14/9/2020). Operasi terpadu Polri dan Satpol PP tersebut dilakukan agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19. (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)Sementara itu, Menko Marves Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, termasuk TNI/Polri, agar bersama-sama mendukung para gubernur, khususnya delapan provinsi utama yang perlu dikawal dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di daerahnya.
Delapan provinsi utama tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
“Saya ditunjuk sebagai koordinator delapan provinsi utama (penanganan COVID-19 di Indonesia) oleh Pak Presiden Jokowi untuk memantau perkembangan COVID-19,” ujar Luhut.
Maka, lanjutnya, semua pihak harus menjaga tingkat kesembuhan dan angka kematian karena pandemi global ini hingga vaksin resmi diberikan kepada warga untuk menyetop penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19.
“Pemimpin itu harus menjadi panutan, contohnya terjun langsung sebagai relawan uji klinis vaksin COVID-19, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil,” kata Luhut.
Baca Juga: Terimbas PSBB, Ikatan Pedagang Pasar Minta Pemerintah Berikan Insentif
Baca Juga: Yuk, Bantu Tenaga Medis dengan Patuhi Protokol Kesehatan!
