PLTU Batubara Indramayu Disorot, WALHI Desak Jepang Batalkan Pendanaan
Ilustrasi PLTU. (Dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Aktivis lingkungan di Indonesia melakukan aksi dengan memakai kostum cosplay di depan kedutaan Jepang dan menyerahkan petisi penolakan negara tersebut untuk pembangunan pembangkit batubara baru PLTU Indramayu 2. Petisi penolakan ini bahkan sudah ditandatangani oleh 10.002 orang dari 114 negara.
Bersama dengan para aktivis hadir perwakilan warga Indramayu yang menyerahkan surat terbuka untuk duta besar Jepang dari 62 organisasi di berbagai negara.
Dikutip dari laman WALHI, dalam surat terbuka tersebut ditekankan bahwa Jepang saat ini telah ‘tertinggal’ dari negara-negara Asia lainnya seperti Korea Selatan yang sudah berkomitmen tidak lagi membiayai proyek pembangkit listrik berbahan baku batubara. Begitu juga dengan China yang baru saja mengumumkan bahwa mulai Oktober 2021 akan menghentikan pendanaan PLTU batu bara di luar negeri.
1. Proyek PLTU Batubara harus dihentikan
Ilustrasi PLTU batu bara. earth.comAktivis Extinction Rebellion (XR) Indonesia Melissa Kowara menuturkan, jelang pertemuan internasional tingkat tinggi tentang perubahan iklim (COP26) Glasgow, aktivis lingkungan di 7 negara (AS, Italia, Jepang, Bangladesh, Indonesia, Inggris dan Australia) melakukan aksi serentak selama seminggu dari tanggal 1-6 Oktober 2021. Aksi serentak ini meminta pemerintah Jepang untuk menghentikan pendanaan PLTU batu bara.
Rangkaian aksi serentak ini diawali dengan penerbitan iklan satu halaman penuh di surat kabar AS, The New York Times pada tanggal 1 Oktober 2021. Pemasangan iklan ini diadaptasi dari lukisan Jepang yang paling terkenal, ‘The Great Wave’.
"Dengan pesan yang sangat jelas meminta pemerintah Jepang untuk menghentikan rencana pendanaan pembangunan proyek PLTU batubara baru di Indonesia dan Bangladesh," ujarnya dalam laman WALHI dikutip IDN Times, Selasa (5/10/2021).
2. Jika proyek ini berlanjut, pemerintah Jepang berniat menghancurkan masa depan
Dokumen WalhiMenurutnya, trend dunia saat ini menuju energi yang lebih bersih. Tetapi pemerintah Jepang masih berencana untuk mendanai proyek pembangunan PLTU dengan energi fosil di Indonesia dan Bangladesh.
Pembangunan ini bertolak belakang dengan komitmen negara-negara G7 bulan Mei lalu untuk menghentikan segala pendanaan PLTU batubara. Jepang yang termasuk di dalamnya, sepakat untuk menghentikan pembiayaan pembiayaan PLTU batubara baru.
PLTU Indramayu 1 sudah beroperasi sejak 2010 sebesar 990 MW. Untuk pembangunan tahap 2, lembaga pemerintah Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA), berencana untuk memberikan pendanaan pembangunan unit baru sebesar 1000 MW tersebut. Pembangunan unit baru ditentang oleh penduduk setempat. Pembangunan telah berdampak pada mata pencaharian dan lahan-lahan pertanian mereka. Rencana pembangunan ini juga menggusur lahan-lahan produktif pertanian dan pangan.
Meskipun Presiden Biden dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan peringatan 'kode merah' tentang krisis iklim tahun ini, Jepang tampaknya bertekad untuk terus-terusan memperparah krisis iklim dan menghancurkan satu-satunya planet tempat kita hidup.
"Jika pemerintah Jepang tetap merencanakan pembangunan PLTU batubara ini berarti mereka juga merencanakan penghancuran masa depan kita semua termasuk generasi yang akan datang,” kata Melissa.
3. Masyarakat butuh udara bersih
zyto.comWahyudi, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat menuturkan, data dari BNPB menyebut pada 2021 sudah ada 6 juta masyarakat Indonesia yang harus mengungsi dan menderita akibat krisis iklim. Jika proyek seperti ini dilanjutkan maka jumlah masyarakat yang rugi dengan keberadaan PLTU batubara bakal semakin banyak.
“Masyarakat Indonesia butuh energi bersih dan udara bersih, bukan debu batubara yang membuat sulit bernafas,” kata Wahyudi, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat.
“Pemerintah Jepang terus berencana untuk menambah polusi di negara kami demi keuntungan dari industri batu bara yang saat ini sudah sekarat. Keuntungan yang diambil dari pajak yang dibayar oleh warga Indonesia. Jepang harus mendengarkan suara warga Indonesia dan menghentikan pendanaan untuk PLTU batubara Indramayu 2.” Tegas Wahyudi.
Baca Juga: China Janji Tak Biayai PLTU Batu Bara di Luar Negeri
