Persoalan UMK Belum Usai, Buruh dan Pemprov Jabar Segera Rekonsiliasi
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Persoalan kepastian pembayaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Barat belum usai. Buruh dari berbagai aliansi menilai pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar masih tidak memihak buruh di mana keputusan gubernur (Kepgub) yang sudah dikeluarkan mengindikasikan adanya permainan antara Pemprov Jabar dan pelaku usaha.
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto menuturkan, 18 serikat pekerja dari berbagai wilayah Jabar belum sepakat sepenuhnya dengan Kepgub karena menolakan atas poin 7 huruf D yang tertulis dalam Kepgub.
Rencananya pada 6 Desember 2019, aliansi buruh bakal melakukan rekonsiliasi kembali dengan Dewan Pengupahan dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota. "Nanti kita akan adakan rapat lagi, di sana kita akan lihat hasilnya seperti apa," ujar Roy ketika dihubungi, Senin (2/12).
1. Belum akan menggelar aksi susulan
IDN Times/Debbie SutrisnoRoy pun memastikan, buruh tidak akan menggelar aksi pada tanggal 3 dan 4. Sementara, pada tanggal 6 aksi digelar tentatif. Apabila rapat koordinasi batal digelar, maka buruh akan kembali menggelar aksi. Adapun aksi yang diadakan hari ini berlangsung tertib dengan mendapat kawalan dari polisi.
"Tanggal 6 kita lihat kondisi kalau memang tanggal 6 itu ada pertemuan tentu tidak akan ada aksi tapi kalau ga ada pasti kita akan turun lagi. Kita untuk tanggal 6 masih tentatif," kata dia.
Terkait poin 7 huruf D dalam Kepgub, Roy menjelaskan, poin tersebut berisi soal penangguhan upah minimum bagi buruh perusahaan padat karya. Buruh, sebut dia, memprotes poin tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2013. Menurut dia, pengajuan penangguhan mestinya didasarkan persetujuan gubernur.
"Yang poin D itu tidak sesuai karena penangguhan itu pengajuannya kepada gubernur surat keputusannya dari gubernur tidak ada persetujuan dari kepala dinas," ucap dia.
2. Kalau poin ini tidak dihapuskan buruh siap demo besar-besaran
IDN Times/Debbie SutrisnoApabila poin 7 tidak dihapuskan, Roy menambahkan, buruh akan menggelar aksi mogok massal sebagaimana yang sempat diwacanakan. Dia pun menilai ada perlakuan diskriminatif terhadap buruh yang bekerja di industri padat karya dengan buruh yang bekerja di perusahaan lain.
"Pertama, pasti kita akan melakukan penolakan mungkin rencana yang kemarin kita batalkan mogok daerah akan kita lakukan," tegas dia.
3. Ridwan Kamil bersikukuh enggan melakukan revisi aturan
Dok.Humas JabarSementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menolak dilakukannya revisi atas SK yang sudah diterbitkan. Dia pun menilai apapun format surat yang diterbitkan, demo akan tetap ada.
"Enggak mau. Udah itu saja," kata dia.
Emil mengaku sudah sesuai dengan tuntutan buruh dan juga permintaan dari asosiasi perusahaan. Poin D dalam Diktum ketujuh menurutnya sudah paling tepat karena bisa mengantisipasi persoalan lain seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan atau penangguhan pembayaran dari perusahaan yang meluas.
"Poin D itu untuk perlindungan industri padat karya. Jadi nanti mereka bisa melakukan negosiasi tanpa ada ancaman macam-macam nantinya," ujarnya.
Baca Juga: Ribuan Buruh Tuntut Ridwan Kamil Perbaiki SK Soal UMK 2020
Baca Juga: Rincian Lengkap UMK Jateng 2020, Kenaikan Upah Tertinggi di Kota Tegal
