Peran Universitas di Tanah Air Penting Dalam Kemudahan Proyek KPBU
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan, universitas menjadi salah satu kunci dalam mempermudah pemerintah dalam menentukan proyek mana yang bisa digunakan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Sebab, universitas selalu memiliki inovasi dan gagasan yang paling tepat mengenai kebutuhan masyarakat sekitar.
"Kita kadang sulit turun ke semua daerah, makanya kita lewat kampus," ujarnya usai membuka Infrastructure Summit 2019 dengan tema tema “Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government”, di Universitas Padjadjaran, Jumat (26/4).
Armand menuturkan, sejauh ini saat investor ingin melihat kondisi suatu daerah maka yang pertama dilihat adalah keberadaan universitasnya. Kemudian mereka juga ada tidaknya badan pemeriksa keuangan daerah (BPKD). Jika dua hal ini sudah matan maka investor akan semakin mudah untuk masuk.
1. Kampus punya teori, PII miliki para ahli
IDN Times/Debbie SutrisnoMenurut Armand, selama ini sudah banyak universitas di sejumlah daerah yang diajak bekerjasama untuk memberikan masukan proyek apa saja yang sebenarnya diperlukan. Namun, apa yang mereka sampaikan memang baru bersifat teori dan kajian ilmiah.
Untuk memastikan proyek yang diajukan tepat, PT PII memiliki para praktis untuk mengkaji lebih dalam apakah ajuan tersebut sudah tepat dijalankan dengan skema KPBU. "Sekarang antara teori dan praktis ini sudah bisa terjembatani sehingga proyek KPBU bisa berjalan lebih cepat," papar Armand.
Dia mencontohkan, salah satu kerja sama antara universitas dan PT PII telah berjalan di Yogyakarta. Di mana pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengajukan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), pelabuhan ikan, hingga technopark.
2. Sejumlah proyek KPBU di Jabar juga telah diajukan
unsplash/Saad SalimKhusus di Provinsi Jawa Barat, Armand menyebut ada beberapa proyek seperti tempat pembuangan sampah di daerah Legok Nangka, Depok. Kemudian ada juga pembangunan kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang di Cirebon.
"Unpad juga rencana mau bangun teaching hospital dan rumah sakit," paparnya.
Dia menyampaikan, pembangunan berbagai proyek memang masih banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Meski demikian, saat ini pemerintah juga mendorong agar sistem KPBU bisa dilakukan di seluruh daerah.
3. Ada 30 persen proyek yang tidak biasa didanai pemerintah
IDN Times/Arifin Al AlamudiSetiap tahun pemerintah memang tidak bisa menggarap seluruh proyek yang diajukan baik oleh Kementerian dan Lembaga maupun pemerintah daerah. Setidaknya ada 30 persen kebutuhan infrastruktur yang tidak bisa didanai anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBN).
Dengan anggaran yang tidak mencukupi maka berbagai skema pembangunan harus masuk tidak terkecuali KPBU. Selama ini memang ada skema lain yakni penugasan kepada BUMN (badan usaha milik pemerintah). Namun skema KPBU dinilai paling menguntungkan karena mendapat keamanan dari pemerintah sehingga risiko gagalnya minim.
"Berapa persen pun itu walau hanya 10 persen pasti akan kita ambil. Kalau tidak dilakukan KPBU siapa lagi yang akan melakukannya (pembangunan infrastruktur)," ungkap Armand.
Baca Juga: Infrastruktur Pertanian Mendukung Program #SERASI
Baca Juga: Jokowi: APBN 2020 Harus Bisa Berikan Stimulus untuk Investasi
4. UNIID jadi ajang diskusi universitas mendukung KPBU
IDN Times/Debbie SutrisnoSementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, akademisi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Ia berharap para akademisi dapat memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan infrastruktur bangsa melalui pengembangunan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan infrastruktur khususnya di daerah.
“Universitas sebagai Perguruan Tinggi harus memiliki kompetensi dan atensi yg baik terhadap hal ini. Akademisi, swasta, dan pemerintah adalah triple helix yang mampu menciptakan perubahan pada suatu negara," ujar Sri Mulyani.
Dengan adanya University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), Sri Mulyani berharap bisa mempertemukan universitas‐universitas terkemuka di Indonesia agar dapat saling berdiskusi serta membahas berbagai ide dan masukan terhadap pengembangan infrastruktur baik nasional maupun regional, utamanya melalui skema KPBU.
