Pengamat: Soal Kerumuman, Ridwan Kamil Tak Hanya Bidik Mahfud MD
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara terang-terangan meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkompolhukam) Mahfud MD ikut bertanggungjawab atas kekisruhan yang muncul sejak Rizieq Shihab tiba di Indonesia. Emil menyebut kerumunan yang terjadi di beberapa provinsi tersebut diawali dengan pemberian izin dari pemerintah pusat dalam penjemputan Rizieq.
Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi menuturkan, pertanyaan Emil kepada Mahfud belum tentu bermuatan politik. Sebab, persoalan politik yang ada justru diungkap Emil, di mana tanggung jawab kerumunan massa Rizieq hanya dilimpahkan ke Pemprov DKI dan Jawa Barat.
"Ada akar persoalan yang terletak pada mereka yang harus bertanggung jawab tapi, tak mau mengambil tangung jawab dan menimpakan beban kesalahan kepada polda dan kepala daerah ya, di mana Mahfud MD sebagai salah satu pihak yang memberikan sinyal," kata Karim, Rabu (16/12/2020) petang.
1. Emil tidak hanya membidik Mahfud dalam persoalan kerumunan Rizieq
Massa simpatisan Rizieq Shihab memasuki kawasan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (10/11/2020) (IDN Times/Maya Aulia Aprilianti)Menurut Karim, penyambutan yang dilakukan massa pendukung Rizieq saat di bandara terkesan dibiarkan dan mendapat perizinan penuh dari Mahfud MD. Selain itu, pembiaran ini juga dilakukan lembaga pemerintah lainnya karena tidak ada ketegasan agar kerumunan massa justru masih terjadi.
Karim mengatakan, Emil juga tak hanya membidik Mahfud MD sebagai satu-satunya pihak yang harus ikut bertanggung jawab. Sejumlah pihak di lingkup istana negara dan otoritas keamanan yang lebih tinggi, tidak hanya di lingkungan Polda Jabar dan Polda DKI Jakarta.
"Saya tidak melihat ada motif politik di balik pernyataan Ridwan Kamil akan menembak siapa, menyeret siapa. Ridwan Kamil justru mengungkap fakta politk yang sebenarnya, jangan sampai ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab tapi menimpakan itu kepada polisi daerah dan gubernur, dalam hal ini gubernur DKI dan gubernur Jabar," katanya.
2. Pemerintah harus segera menuntaskan kasus yang menyeret Rizieq Shihab
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (13/12/2020) dini hari. Rizieq Shihab ditahan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Berbagai kasus yang menyeret Rizieq, lanjut Karim, seharusnya bisa segera dituntaskan. Sayangnya, persoalan tersebut justru semakin berlarut di mana ada penangkapan, hingga kasus penembahan kepada pengawal Rizieq.
Kasus kerumunan yang mengaitkan nama Rizieq pun berdampak pada pencopotan sejumlah polisi dari pangkatnya. Selain itu, salah satu Wali Kota di Jakarta pun harus akhirnya dicopot.
Menurutnya, tak tuntasnya permasalahan hukum yang menjerat HRS selama ini bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.
"Saya dan siapapun ingin melihat kasus ini dilihat secara hukum, objektif pendekatannya yuridis formal berkeadilan itu yang ingin saya lihat. Sehingga tidak merembet ke mana-mana dan hanya mengatasi gejala," kata dia.
3. Diskresi pemerintah saat pemulangan Rizieq dianggap kurang tepat
Instagram/Ridwan KamilSebelumnya, Emil telah meminta pertanggungjawaban Menkopolhukam atas kasus kerumunan Rizieq. Menurutnya, diskresi pemerintah di tengah PSBB di DKI dan Jabar membuat masyarakat justru tidak disiplin
"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statment dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," ujar Emil, Rabu (16/12/2020).
Dia menyebut, pernyataan Mahfud saat Rizieq akan pulang ke Indonesia menjadi multitafsir, dan membuat ribuan massa datang ke bandara untuk menjemput Rizieq. Alhasil pernyataan itu pun membuat adanya kerumunan yang sangat luar biasa.
Kondisi itu pun membuat diskresi terhadap program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) baik di Jakarta, Banten, dan daerah lainnya.
Baca Juga: Dicolek Kang Emil soal Kerumunan HRS, Mahfud MD: Saya Tanggung Jawab
4. Mahfud sebut diskresi pemerintah sebenarnya sudah benar
Pernyataan Pemerintah terkait Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan (Youtube.com/Kemenko Polhukam RI)Semalam, Mahfud memberikan jawaban melalui ciutan di akun Twitter miliknya. Mahfud pun siap bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi dan menyeret nama Rizieq di beberapa tempat.
Menurutnya, kepulangan Rizieq memang sudah tepat dan diperbolehkan. Kemudian untuk penjemputan pun tak masalah asalkan terti dan tidak melanggar protokol kesehatan.
"Saya juga minta HRS diantas sampai ke Petamburan (Jakarta Barat)," papar Mahfud.
Mahfud menyebut, diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. "Itu sudah berjalan tertib sampai HRD benar-benar tiba di Petamburan pada sore hari," paparnya.
Namun, untuk acara malam hari di petamburan dan kegiatan di Megamendung, Mahfud pastikan itu sudah di luar diskresi pemerintah.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Mahfud MD Harus Tanggung Jawab atas Kasus Kerumunan HRS
