Pemprov Jabar ubah 1.000 Hektare Tanah PTPN Jadi Peternakan Sapi Perah
Dok.Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan PTPN VIII akan mengalihfungsikan lahan seluas 1.000 hektare untuk menjadi lokasi peternakan sapi susu perah dan pertanian terpadu. Selain itu, lahan tersebut rencananya juga dikembangkan menjadi destinasi pariwisata.
Hal ini diungkapkan Ridwan Kamil usai meninjau lahan milik BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Desa Ciparay, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Selasa (8/9/20).
Emil menyebutkan, pemanfaatan lahan tersebut menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Selain membawa dampak ekonomi, peternakan sapi susu perah dan pertanian terpadu juga bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan di Jabar.
"Lahan seribu hektare di Rancabali akan kita fungsikan menjadi peternakan sapi susu perah dan pertanian terpadu sehingga bermanfaat untuk petani dan peternak serta membawa swasembada pangan," kata Emil melalui siaran pers.
1. Pemanfatan lahan juga untuk menekan impor susu
prevention.comSelain itu, pemanfaatan lahan di Desa Ciparay menjadi peternakan sapi susu perah juga dilakukan demi bantu menekan impor susu di Indonesia.
"Kami melihat masih banyak impor susu ke Indonesia, tercatat nilainya hampir Rp17 triliun dari luar negeri untuk kebutuhan susu nasional," paparnya.
2. Peternakan ini akan manfaatkan teknologi digital
magazine.fbk.euAlih fungsi lahan pun berkaitan dengan komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam meningkatkan sektor pertanian, salah satu sektor yang tidak terpengaruh oleh disrupsi pandemi COVID-19. Nantinya, peternakan di sini akan ditunjang dengan pemanfaatan teknologi digital dan Sumber Daya Manusia (SDM) muda dan kompeten.
"Setelah (pandemi) COVID-19 ini, orientasi kami akan lebih banyak kepada pertanian yang dilengkapi dengan teknologi digital," kata Emil.
3. Alih fungsi lahan dilakukan mulai Desember 2020
Dok.Humas JabarDalam alih fungsi ini Pemda Provinsi Jabar menunjuk dua BUMD yaitu PT Agro Jabar dan PT Jaswita Jabar sebagai pelaksana teknis. Ia pun menargetkan proses kerja sama alih fungsi lahan ini akan selesai pada Desember 2020 agar di awal tahun 2021 perekonomian bisa lebih bergerak.
"Mudah-mudahan Desember 2020 beres kerja samanya dan 2021 bisa langsung di eksekusi sehingga ekonomi bisa gerak lagi," pungkas Emil.
