Pemprov Jabar Pastikan Realokasi APBN untuk Tangani COVID-19

Bantuan sosial untuk warga kurang mampu akan ditambah

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (24/3).

Dalam ratas terkait penanganan COVID-19 itu, Jokowi meminta seluruh gubernur untuk melakukan mitigasi terhadap masyarakat dengan refocusing dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan COVID-19 baik terkait isu kesehatan maupun bantuan sosial (bansos) untuk atasi isu ekonomi.

Hal itu tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan pada Jumat, 20 Maret lalu.

Menanggapi arahan tersebut, Ridwan Kamil mematikan Pemprov Jabar bersama DPRD Provinsi Jabar telah berkoordinasi untuk refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami sudah melakukan rapat dengan DPRD (Jabar). Semua yang bapak (presiden) sampaikan sudah kami siapkan, pergeseran-pergeseran dana sudah kami sepakati," ucap Emil melalui siaran pers.

Saat ini pihaknya tinggal menyelesaikan persoalan teknis pendistribusian karena ada fenomena baru, miskin baru, yang tadinya tidak masuk dalam kategori subsidi, tidak terdaftar namanya, tiba-tiba mendadak dia masuk kategori itu.

1. Emil minta pemerintah pusat untuk alokasi kluster baru in

Pemprov Jabar Pastikan Realokasi APBN untuk Tangani COVID-19Dok.Humas Jabar

Untuk itu, Kang Emil pun berharap pemerintah pusat melalui APBN bisa membantu daerah untuk alokasi anggaran terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori miskin baru.

“Itu yang akan menjadi tantangan, kami sedang mengatur. Mohon izin, kami akan fokuskan,mungkin yang miskin lama oleh APBN dan miskin baru akan kami coba hitung dari APBD provinsi,” paparrnya.

2. Jokowi minta seluruh Kementerian dan Lembaga memangkas anggaran

Pemprov Jabar Pastikan Realokasi APBN untuk Tangani COVID-19Ilustrasi rupiah (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Dalam ratas ini, Jokowi juga meminta semua kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memangkas rencana belanja yang tidak diprioritaskan.

“Saya perintahkan kepada semua kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat harus dipangkas, karena kondisi fiskal kita sekarang bukan kondisi yang enteng,” ujar Jokowi.

3. Terdapat tiga hal penting untuk penanganan kasus virus corona

Pemprov Jabar Pastikan Realokasi APBN untuk Tangani COVID-19Dok.IDN Times/istimewa

Selain itu, Jokowi menekankan tiga hal yang menjadi fokus dalam penanganan COVID-19 di Tanah Air, yakni:
1. Keselamatan dan kesehatan sebagai hal yang utama 2. Menyiapkan Bantuan sosial
3. Menghitung dampak ekonomi dan memastikan ketersediaan stok pangan.

Jokowi pun mengingatkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan memperhatikan para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, serta para pengusaha mikro dan kecil.

“Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota diarahkan agar menjadi program padat karya tunai. Ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19,” kata dia.

4. Jokowi pastikan bantuan untuk warga kurang mampu ditambah

Pemprov Jabar Pastikan Realokasi APBN untuk Tangani COVID-19IDN Times / Larasati Rey

Untuk mengatasi dampak COVID-19, presiden juga mengatakan bahwa pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan terkait penambahan bantuan sembako bagi penerima manfaat serta memulai program Kartu Pra Kerja untuk antisipasi karyawan yang terkena PHK, pekerja harian yang hilang penghasilan, dan pekerja mikro yang kehilangan pasar.

“Dan saya minta agar pemerintah provinsi bisa ikut mendukung ini, siapa yang harus diberi agar mulai didata dengan baik,” katanya.

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya