Pemprov Jabar Kembali Upayakan Perda Keberpihakan Bagi Pesantren
Dok.Humas Jabar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pada peringatan Hari Santri Nasional, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali menegaskan keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk ikut serta memberikan keberpihakan bagi para santri. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda).
Pergub ini merupakan langkah kedua karena sebelumnya Pemprov Jabar berkeinginan mengeluarkan peraturan daerah (Perda). Sayang Perda Pesantren ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Melalui Pergub tersebut diharap melahirkan aspek legalitas kegiatan pondok pesantren (ponpes) dan payung hukum untuk ponpes.
"Dulu alasan membuat Pergub kan karena UU (undang-undang) belum ada. Sekarang ada UU berarti Perda itu bisa diwacanakan kembali," ujar Ridwan dalam peringatan HSN di Lapangan Gasibu, Selasa (22/10).
1. UU Nomor 18 tahun 2019 jadi pelecut adanya aturan penguat di daerah
Dok.Humas JabarPemerintah dan DPR sebelumnya telah mengesahkan UU nomor 18 Tahun 2019. Aturan ini salah satunya bertujuan mempersempit perbedaan antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam, termasuk dalam hal kebijakan anggaran.
Emil pun menyambut baik hadirnya UU tersebut. Menurutnya, keberadaan aturan ini menjadi nilai istimewa dalam perayaan Hari Santri 2019.
Regulasi ini kemudian dapat menjadi sarana negara untuk lebih dapat memfasilitasi kebutuhan pesantren dan para santrinya yang selama ini dinilai kurang atensi.
"Ini menandakan negara akan memfasilitasi kewajiban dari program maupun anggaran yang selama ini berbeda-beda dan ada yang terlewat, karena pendidikan pesantren khususnya yang tradisional seringkali kurang mendapat atensi," ungkapnya.
2. English for Ulama jadi upaya untuk perdamaian dunia
Humas Pemprov JabarMenurut Emil, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang memiliki banyak pesantren sekitar 12 ribu. Keberadaan para santri di pesantren harus dioptimalkan dengan berbagai program dari pemerintah daerah.
Salah satu yang sudah berjalan adalah program English for Ulama. Program ini mendukung misi pemerintah pusat untuk menjadikan pesantren sebagai laboratorium perdamaian dunia.
English for Ulama merupakan program keumatan Pemprov Jabar yang mengirimkan lima ulama untuk berdakwah di sejumlah kota di Inggris dan menyiarkan Islam yang damai. Lima lulusan tahap pertama ini akan terbang ke Inggris pada 2 November 2019.
"Insya Allah yang akan membawa perdamaian dunia adalah santri dan ulama Indonesia, asal Jawa Barat," tutur Emil.
3. Ada juga program satu pesantren satu produk
IDN Times/Humas JabarSementara untuk mendorong ekonomi keumatan, Pemprov Jabar memberikan bantuan modal maupun alat untuk berbisnis kepada 1.001 pesantren lewat program One Pesantren One Product (OPOP).
Program tersebut diharapkan menghadirkan kemandirian ekonomi umat sekaligus menjadikan pesantren Jawa Barat sebagai pesantren teladan dan contoh kemandirian bagi pesantren lainnya di Tanah Air.
4. Pesantren tempat ajaran Islam yang moderat
IDN Times/Debbie SutrisnoSementara itu, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyebut pengesahan Undang-undang tentang Pesantren sebagai kado istimewa di Hari Santri. Menurutnya, para santri dan kiai di masa perjuangan telah mengambil peran dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan.
"Jas Hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama," kata Uu.
Mantan Bupati Tasikmalaya ini mengatakan, perdamaian diangkat karena pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam Rahmatanlilallamin atau Islam ramah dan moderat dalam beragama.
"Sikap moderat, dengan cara seperti inilah keragaman dapat disikapi dengan bijak, inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia," ucap Uu.
Baca Juga: Asal Usul Kata Santri, Kiai, dan Sarung yang Banyak Tidak Diketahui
Baca Juga: Hari Santri 2019, GP Ansor Bandung Bikin Seribu Liwet Kastrol
