Pemkot Bandung Berharap Ada Relaksasi Jika PPKM Diperpanjang
IDN Times/Humas Bandung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung berharap ada relaksasi kembali jika pemerintah pusat memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Relaksasi ini penting untuk menumbuhkan perekonomian di daerah.
Sekda Kota Bandung Ema Sumarna menuturkan, kondisi ekonomi di Kota Bandung menghadapi tantangan berat selama pandemik COVID-19. Saat ini, angka pekerja yang dirumahkan terus bertambah khususnya ketika penerapan PPKM Darurat dan PPKM Level 4. Banyak pelaku usaha tidak sanggup melakukan kegiatan karena penutupan mal hingga kafe dan restoran.
"Kalau tidak dirumahkan ya di-PHK (pemutusan hubungan kerja)," ujar Ema, Senin (2/8/2021).
1. Makan di tempat baiknya diperbolehkan
taramilktea.coTerlebih untuk kafe dan restoran yang selama ini dilarang menyediakan makan di tempat sangat kerepotan. Sejauh ini pelaku usaha baik dari PHRI, pebisnis di mal, dan pemilik kafe-restoran sangat berharap bisa menyediakan makan di tempat minimal untuk 25 persen kapasitas pengunjung.
"Mereka siap (menerapkan) prokes (protokol kesehatan). Mereka juga siap (pengunjung) adalah yang sudah divaksin, di Jakarta sudah seperti itu," ungkap Ema.
Asprasi ini pun sudah mereka sampaikan kepada Pemkot Bandung, Polrestabes Bandung, Kementerian Dalam Negeri, bahkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Ekonomi tidak bisa dibiarkan terpuruk
IDN Times/IstimewaMenurutnya, dengan berbagai pembatasan yang ada sekarang ekonomi sudah pasti turun.Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena nantinya bisa makin terpuruk.
Pemkot Bandung tidak ingin membiarkan sisi kesehatan memburuk di tengah pandemik ini, tapi ekonomi pun harus diberdayakan. Contoh yang sudah dilakukan adalah pembukaan pusat perbelanjaan tertentu yang memang bisa menerapkan protokol kesehatan dan tidak untuk berkerumun dalam waktu lama.
"Pak Wali Kota sudah menyampaikan aspirasi ini, tapi secara politik Pak Wali juga taat pada aturan Inmendagri," kata dia.
3. Siap terapkan prokes ketat agar bisa sediakan makan di tempat
IDN Times/IstimewaAsosiasi Kafe dan Restoran Indonesia (AKAR) Jawa Barat sangat berharap tempat makan mulai besok bisa menerima pengunjung untuk makan di tempat. Dalam sebulan ke belakang kafe dan restoran hanya diperbolehkan menjual makanan secara daring (online). Kondisi ini tak ayal membuat banyak pelaku usaha merugi.
Ketua Harian Akar Jabar Gan Bonddilie mengatakan, dengan sistem berjualan makanan secara online, tidak semua kafe dan restoran bisa melakukannya. Contoh untuk restoran yang memiliki konsep memasak sendiri jelas kesulitan menerapkan sistem tersebut.
"Harapannya kami bisa buka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang sudah lama dijalankan. Jadi tolong dipertimbangkan," ujar Bonddilie saat dihubungi, Senin (2/8/2021).
4. Jika memang dibatas maka 45 menit jadi waktu ideal
Ilustrasi kafe dan restoran. IDN Times/Reza IqbalBonddilie memang belum tahu pasti apakah PPKM Level 4 ini akan diperpanjang dengan aturan sekarang, atau justru ada relaksasi. Namun, jika ada pembatasan waktu makan di kafe dan restoran maka waktu 20 menit tidak akan cukup.
Dia mencontohkan, ketika seseorang datang ke kafe dan restoran mereka akan disajikan buku menu untuk dipesan. Pemesanan ini saja membutuhkan waktu bisa tiga sampai lima menit.
Setelah dipesan, maka makanan akan disiapkan untuk kemudian disajikan. Waktu persiapan ini bisa lima hingga delapan menit.
"Idealnya ini 45 menit. Jadi bisa santai sambil pilih menu dulu. itu masih bisa ditoleransi. Lah kalau 20 menit, saya aja coba makan keselek (tersendak)," ungkapnya.
Baca Juga: Setelah PPKM Level 4, Jabar Diminta Terapkan PPKM Mikro
Baca Juga: PPKM Diperketat, Restoran atau Kafe yang Melanggar Terancam Disegel
