Membangun Kemandirian Kaum Perempuan dan Difabel di Tanah Pasundan

Ekonomi inklusif bisa berdampak positif para perekonomian RI

Bandung, IDN Times - Waktu menunjukkan pukul 14.00 WIB kala ibu-ibu di RW 08, Kelurahan Kebon Gedang, Kota Bandung, satu per satu berdatangan naik ke lantai dua Musala Al-Mannar. Merapat ke sisi tembok, mereka bersila di ruangan atas tersebut.

Di tengah musala sudah tersaji berbagai camilan mulai dari sale pisang, lanting, gorengan, serta air minum kemasan. Sementara di depan mereka terdapat sebuah televisi yang terhubung dengan jaringan internet.

"Nanti jam setengah 3 baru mulai. Ini sesi yang ke-20 kita belajar di Sekoper Cinta lewat Youtube. Sekarang pembelajarannya tentang literasi digital bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga," kata Erni salah satu koordinator program Sekoper Cinta di RW 08 saat berbincang dengan IDN Times, Jumat (22/7/2022).

Sambil menanti waktu penayangan pelatihan di Youtube, para ibu-ibu asyik bercengkrama membicarakan banyak hal. Mulai dari sekolah hari pertama anaknya, hingga harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.

Memasuki pukul 14.30 WIB ketika tayangan video dimulai semua peserta memulai aktivitasnya dengan bernyanyi bersama lagu program tersebut. Tanpa aba-aba, mereka yang sudah hapal gerakan menari bersama mengikuti alunan lagu.

Yo ayo ayo perempuan hebat, perempuan bermartabat
Bersama kita kuat bersama bersahabat dengan Sekoper Cinta
Sekoper Cinta, sekolah perempuan capai impian dan cita-cita
Sekoper Cinta dari jabar juara, juara lahir batin

Selesai dengan lagu pembuka, tayangan video tentang literasi digital pun disuguhkan. Video itu memperlihatkan cara agar para ibu rumah tangga bisa tidak cepat termakan pemberitaan yang heboh di media sosial. Hingga pukul 16.00 barulah pelatihan itu tuntas.

Erni mengatakan, pelatihan literasi digital hanya sebagian dari program Sekoper Cinta yang diusung Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Selama dua bulan ke belakang 100 ibu-ibu yang berlatih di 6 titik di RW 8 mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan ekonomi dan penguatan keluar. Mulai dari memasak, memangkas rambut, merias, hingga tata cara mengasuh anak disajikan dalam program tersebut.

Sejak 2019, Pemprov Jabar menginisiasi program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita atau yang lazim disebut Sekoper Cinta. Ini merupakan wadah perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas hidup. Wadah ini merupakan bentuk upaya perempuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi serta mempermudah perempuan dalam mengakses bantuan maupun pinjaman yang tidak mencekik kala membangun sebuah usaha.

Manfaat program ini pun terasa betul oleh Cucun (46), salah satu alumni program Sekoper Cinta pada 2019. Tinggal di kawasan RW 13, Kelurahan Babakan Ciparay, perempuan dua anak ini biasanya sehari-hari membantu membuat wadah kupat untuk nantinya dijual ke sejumlah pasar tradisional.

Selama mengikuti pelatihan, Cucun mendapat banyak ilmu mulai dari memasak, membuat kue, hingga mengatur keuangan. Hal yang sangat dirasakan manfaatnya oleh Cucun adalah keahliannya dalam membuat kue. Sebelum ikut pelatihan dia sudah sempat membuat kue ulang tahun. Namun jumlah pembelinya tidak begitu banyak.

"Pas pelatihan kan diajarin bikin kue yang enak dan bagus. Jadi kue dihias-hias gitu biar enak dilihat juga. Sekarang kue cake saya banyak yang beli karena hiasanya bagus dan bisa sesuai orderan yang mau. Ya alhamdulillah ada manfaatnya," kata dia.

Kue ulang tahun yang dijualnya pun tidak begitu mahal. Harga termurah Rp75 ribu dan termahal kisaran ratusan biru. Dia tidak mengambil untuk besar, asalkan bisa menambah pemasukan untuk belanja harian dan uang jajan anak-anaknya.

Tidak hanya berjualan dari mulut ke mulut, kue cake yang dia jual pun sudah mulai dipasarkan lewat media sosial. Alhasil dalam sepekan dia bisa membuat dua hingga empat kue ulang tahun.

"Paling banyak kalau hari raya lebaran atau natal ada juga yang suka pesan kue. Jadi lumayan kalau hari raya itu orderan banyak," ungkapnya.

Baca Juga: B20 WiBAC Ingin UMKM Perempuan Berperan dalam Ekonomi Global

Perempuan punya peran vital dalam perbaikan ekonomi

Membangun Kemandirian Kaum Perempuan dan Difabel di Tanah PasundanSejumlah pekerja perempuan tengah membuat lontong di kawasan Kampung Ketupat di kawasan Caringin, Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Ketua Umum Sekoper Cinta Atalia Praratya mengatakan, pengaplikasian program ini diharap bisa menghadirkan kesetaraan untuk kaum perempuan. Artinya, ke depan tidak hanya laki-laki saya yang bisa berpartisipasi dalam berbagai hal termasuk perekonomian keluarga.

Pada 2021 ada lima bidang yang kami coba sebagai pembelajaran, yaitu menjahit, memasak, kecantikan, information technology (IT), dan e-commerce. Atalia berharap, kegiatan vokasional tersebut dapat menjadi pilot project agar dapat dilakukan oleh berbagai daerah lain di Indonesia, sehingga cakupannya akan lebih besar.

"Hingga 2021 peserta program Sekoper Cinta di Jabar sudah mencapai 35.000 perempuan. Dengan total peserta yang dihadirkan, saya berharap semakin banyak perempuan yang akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan (untuk menghasilkan pendapatan)," kata Atalia.

Di Jawa Barat jumlah perempuan memang belum lebih banyak daripada laki-laki. Dari data Badan Pusat Statistik, jumlah laki-laki di Jabar mencapai 24.758.980, sedangkan perempuan berada di angka 24 023 422. Meski demikian, sumbangsih perempuan pada perekonomian di Jabar belum sebanding dengan laki-laki.

Dia mengatakan, dengan program ini bukan hanya perekonomian yang coba ditingkatkan, melainkan juga kualitas hidup keluarga. Karena para perempuan diberikan modul terkait cara menghadapi masalah-masalah yang biasa hadir di kehidupan rumah tangga maupun diri mereka sendiri.

Untuk perempuan yang belum mengikuti pelatihan secara langsung, Pemprov Jabar juga telah membuat aplikasi Sekoper Cinta. Salah satunya modul Sekoper Cinta dapat diakses oleh semua perempuan, baik di Jabar maupun luar Jabar.

"Jadi semua bisa mengakses. Siapapun boleh mengakses baik di dalam Jabar, luar daerah, hingga kawasan nasional bahkan internasional," papar Atalia.

Program untuk memandirikan perempuan dalam segi perekonomian mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI). Kepala Bank Indonesia Jabar Herawanto menuturkan, kegiatan seperti ini dipastikan bisa memberikan dampak positif pada banyak hal.

Menurutnya, dalam membangun sebuah perekonomian yang merata dan baik, tidak hanya bisa mengandalkan peran laki-laki semata. Perempuan pun memiliki peran vital.

Mengutip data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, tingkatan angkatan kerja perempuan presentasenya terus meningkat. Pada 2017 jumlahnya berada di kisaran 43,89 persen. Angka tersebut terus bertambah hingga pada 2021 berada pada 47,88 persen.

Herawanto menuturkan, dengan jumlah penduduk perempuan yang tinggi, seharusnya mereka bisa berperan aktif dalam perekonomian dengan beragam cara yang dilakukan baik bekerja formal maupun informal.

"Peran perempuan sekarang strategis sekali. Dengan jumlah demografi perempuan yang besar maka ketika mereka digerakkan bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang berdampak secara nasional," ujar Herawanto saat berbincang dengan IDN Times.

Melalui program yang diinisiasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ibu-ibu rumah tangga yang selama ini mengasuh anak dan menghabiskan waktu di beranda rumah bisa mengasah ilmu untuk mendapatkan penghasilan mereka berbisnis dari rumah.

Dengan perekonomian keluarga yang baik, maka anak-anak yang ada di rumah tersebut pun bisa mendapat asupan makan bergizi hingga pendidikan yang tinggi. Kondisi tersebut nantinya bisa dirasakan manfaatnya oleh generasi Indonesia 20 hingga 30 tahun ke depan.

Baca Juga: Perempuan-Perempuan Tangguh dari Kampung Bandeng Tambakrejo Semarang 

Baca Juga: Dana Urunan G20 untuk Penanganan Pascapandemik Tembus Rp19,1 Triliun

Hilangkan stigma minor perempuan dan difabel

Membangun Kemandirian Kaum Perempuan dan Difabel di Tanah Pasundan

Peran serta masyarakat lintas gender dianggap penting dalam pemulihan ekonomi usai gelombang pandemik COVID-19 menerjang semua negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif ini juga yang coba digaungkan pemerintah dalam gelaran Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, perempuan Indonesia memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pascapandemik COVID-19. Menurutnya, perempuan sekarang menjadi tulang punggung pemulihan global dari pandemik.

Perbaikan ini bisa melihat catatan Pemprov Jabar di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini sekitar 90 persen berasal dari kalangan perempuan. Sementara dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2021, sektor UMKM secara nasional 53,76 persen dimiliki perempuan, dengan 97 persen karyawannya adalah perempuan. Mereka mampu berkontribusi pada perekonomian mencapai 61 persen.

"Ini terbukti karena perempuan yang diberdayakan secara ekonomi akan membawa efek riak, di mana perempuan dapat menyediakan nutrisi, kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, serta membawa pembangunan masyarakat yang berkelanjutan,” ujar Bintang dalam Opening Ceremony W20 Summit.

Menurutnya, pandemik COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perempuan akibat kehilangan mata pencaharian, terlebih banyak perempuan yang bekerja di sektor informal, rentan, dan upah rendah. Hal ini pun menyebabkan lebih banyaknya perempuan yang mengalami kemiskinan ekstrem serta memperlebar kesenjangan gender. Tak hanya itu, persoalan ini juga menyebabkan meningkatnya pekerjaan perawatan tidak dibayar atau unpaid care work yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan.

“Situasi perempuan dengan kerentanan ganda, seperti perempuan penyandang disabilitas atau perempuan yang tinggal di pedesaan pun lebih buruk karena mereka memiliki akses yang terbatas terhadap informasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan formal,”  ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Bintang menyebut bahwa W20 akan berfokus pada empat isu utama dalam Presidensi G20 Indonesia yang mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger", yaitu bebas dari diskriminasi; UMKM yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan sebagai kunci pertumbuhan inklusif; promosi respons kesehatan untuk pulih bersama secara merata; dan pertumbuhan ekonomi inklusif untuk membangun ketahanan yang berfokus pada perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas.

Persoalan mengenai difabel di Indonesia memang tak kalah menarik. Salah satu yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia dan para peserta G20 adalah perlindungan tenaga kerja disabilitas dan strategi penyediaan tenaga kerja kompeten.

Di masa pandemik COVID-19, penyandang disabilitas adalah kelompok paling rentan ketika kehilangan pekerjaan. Pasalnya beban yang mereka rasakan akan terasa dua kali lipat lebih berat dibanding pekerja normal pada umumnya.

Hal ini juga menjadi sorotan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut, bagi penyandang disabilitas kehilangan pekerjaan bisa sangat memukul perekonomian. Situasi ini akan menimbulkan beban yang tidak proporsional mengingat mereka perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menunjang keterbatasan fisiknya. Mereka membutuhkan perawatan khusus seperti peralatan atau jasa tertentu guna mendukung aktivitas sehari-hari

Maka,  penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif menjadi salah satu solusi terbaik untuk melindungi penyandang disabilitas. Lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif akan menjamin akses mereka untuk masuk ke dunia kerja.

Kepastian hak atas akses pekerjaan penyandang disabilitas merupakan penghormatan dan perlindungan di bidang ketenagakerjaan yang merupakan amanat pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2 persen dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta juga wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

"Forum G20 yang luar biasa ini harus dapat menemukan formula terbaik dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan inklusif, sebagai bagian dari upaya untuk membantu kelompok rentan menghadapi tantangan di dunia kerja,” ujar Menaker Ida.

Dia mengatakan, saat ini tengah terjadi fenomena tren pertumbuhan dunia kerja global yang cepat, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia telah memiliki strategi penciptaan tenaga kerja kompeten yang sanggup beradaptasi dengan perubahan dunia kerja akibat disrupsi teknologi.

“Kami menyadari penciptaan lapangan kerja yang berkualitas harus dibarengi dengan penyediaan tenaga kerja kompeten. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan (skilling), pelatihan keterampilan baru (reskilling), dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan dunia kerja," papar Ida.

Langkah ini penting untuk meyakinkan para pekerja bahwa kompetensi dan keterampilan mereka relevan dengan dunia kerja yang cepat berubah.

Kemanker pun telah menutup penyelenggaraan Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (4th Employment Working Group) secara virtual di Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan, peserta forum telah menyelesaikan pembahasan dua Annex. Annex I yaitu dokumen tambahan tentang output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan Annex II, dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang terampil. Yakni penciptaan lapangan kerja berkelanjutan melalui penguatan peran BLK Komunitas (community based vocational training)

"Ini luar biasa, dua dokumen Annex tadi bisa diselesaikan sesuai target yang sudah direncanakan. Pertemuan selama tiga hari menghasilkan draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan dan dokumen-dokumen tambahan. Alhamdulillah bisa kita selesaikan malam ini," ujar Anwar Sanusi dikutip dari laman Kemnaker.go.id.

Selama pembahasan draf deklarasi, Anwar Sanusi mengatakan banyak hal yang didiskusikan, misalnya isu yang ingin ditambahkan indikator-indikator terkait self assesment. Yakni pengukuran secara mandiri bagaimana policy inisiatif negara G20, untuk memberikan kesempatan yang sama atau terbuka kepada para penyandang disabilitas.

"Indikator yang tadi dibahas akan menjadi referensi dari setiap negara G20 untuk melakukan assesment. Ini masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan mudah-mudahan hingga pertemuan akhir Menteri Ketenagakerjaan, akan menjadi dokumen yang sudah selesai," kata dia.

Peserta forum G20 telah mencapai kesepakatan dalam penyusunan draf deklarasi. Draf deklarasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada seluruh peserta setelah dibacakan Menaker pada Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Anggota G20 di Bali, pada September 2022 mendatang.

Baca Juga: Merajut Mimpi Siswa Difabel Intelektual di Tengah Himpitan Pandemik

Penyandang disabilitas punya hak untuk berkarya dan bekerja

Membangun Kemandirian Kaum Perempuan dan Difabel di Tanah PasundanSeorang difabel rungu tengah memaparkan produk jualannya kepada seorang pembeli. IDN Times/Debbie Sutrisno

Upaya untuk memperluas akses penyandang disabilitas dalam dunia kerja coba dilakukan Pemprov Jabar dengan menggelar Festival Garuda Jaya (Gerakan disabilitas berdaya dalam bekerja dan berkarya). Bertempat di Plaza Gedung Sate belasan sekolah luar biasa (SLB) berkumpul menampilkan berbagai karya dari teman-teman difabel.

Hadir juga sejumlah perusahaan negara (BUMN) dan swasta yang hadir dalam gelaran ini. Harapannya dari kegiatan ini komunikasi antara SLB yang menyelenggarakan pendidikan dan perusahaan yang membutuhkan pekerja bisa berkolaborasi. Sehingga ke depannya dunia pendidikan bisa memberikan vokasional yang dapat diserap perusahaan.

Kepala SLB Cicendo Wawan mengatakan, pameran dan bursa kerja bagi penyandang disabilitas ini bisa memberikan pandangan kepada perusahaan bahwa siswa difabel pun bisa melakukan banyak hal termasuk bekerja. Pameran ini juga bertujuan mewadahi kompetensi yang dimiliki peserta didik dengan menyuguhkan hasil belajar yang kreatif dan inovatif.

Kepala Disnakertrans Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, dari data sistem informasi bahwa penyandang disabilitas dari Kementerian Sosial RI tahun 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat sebanyak 23.566 orang. Dari jumlah tersebut 1.478 orang penyandang disabilitas yang bekerja sekitar 6,5 persen.

"Selebihnya sebanyak 22 ribu orang belum mendapatkan pekerjaan. Nah ini tentunya PR (pekerjaan rumah) kita bersama bagaimana dari 22 ribu orang ini bisa bekerja,” kata Rachmat.

Rachmat menyebut, banyak difabel yang sudah mulai bekerja di perusahaan khususnya industri tekstil dan produk tekstil. Di salah satu perusahaan bahkan ada yang mempekerjakan 151 penyandang disabilitas.

Itu menunjukkan bahwa mereka mampu mendorong  mendorong produktivitas dan mendorong daya saing perusahaan, sehingga tidak menjadi beban tapi justru menjadi salah satu sumber daya yang bisa mendorong peningkatan perusahaan.

Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Sosial Angkie Yudistia mengapresiasi pameran dan bursa kerja ini. Menurutnya, pemerintah mendukung penuh Indonesia yang lebih ramah untuk seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Saat ini jumlah difabel di Jawa Barat terbesar kedua. Jumlahnya masih belum bisa dipastikan karena banyak orang tua yang belum mau mendaftarkan anaknya sebagai difabel. Padahal data tersebut sangat penting dalam pemenuhan haknya.

Di luar itu, Angkie ingin menekankan agar dunia pendidikan bisa memberikan pelatihan yang sesuai dengan dunia usaha, tanpa meminggirkan pembentukan karakter. Sehingga ketika lulusan nanti mereka punya masa depan yang cerah.

Angkie mengatakan, ada lima ragam penyandang disabilitas, yaitu sensorik, motorik, intelektual, mental, dan ganda. Setiap masing-masing difabel pun memiliki kemampuannya masing-masing. Sehingga perlu ada pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka.

"Kita (dunia pendidikan) harus bisa menyesuaikan (vokasional) dengan kebutuhan perusahaan yang ada. Ini untuk pekerjaan formalnya.

Sementara di sektor informal, pemerintah tengah mempersiapkan koperasi khusus difabel.  Unit ini dibentuk agar penyandang disabilitas yang berkecimpung dalam UMKM bisa mendapatkan permodalan yang lebih mudah.

"Kami mempertimbangkan Provinsi Jawa Barat untuk jadi percontohan. Supaya provinsi lain bisa mengimplementasikan juga ke depannya," kata Angkie.

Sementara itu, Chief of Program Implementation–Save the Children Indonesia Erwin Simangunsong mengatakan, kegiatan Festival Garuda Jaya bisa menjadi batu loncatan memperkenalkan budaya kesiapan kerja bagi SLB yang sudah memiliki bursa khusus kerja agar dapat memfasilitasi para alumninya dengan Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) untuk dapat bekerja di sektor formal maupun non-formal.

Kegiatan seperti ini harus bisa dicontoh setiap daerah karena sangat penting bagi anak muda dengan disabilitas, di mana mereka dapat dipertemukan secara langsung dengan para pelaku dunia industri. Harapannya para difabel bisa tersalurkan ke dunia kerja sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.

"Kita harus memiliki pendekatan dan strategi program untuk anak muda dengan disabilitas. Menjadi hal penting untuk memastikan mereka memiliki hak yang sama termasuk untuk pendidikan atau pelatihan dan dunia kerja, baik dari sisi akses, kualitas, partisipasi dan kebijakan, kata Erwin.

Baca Juga: Mirisnya Perempuan Desa dan Disabilitas yang Sering Tertinggal

Baca Juga: Kisah Elmi Sumarni Ismau, Sahabat Difabel yang Mantap untuk Mengabdi

Baca Juga: Mendorong Stunting, Wasting dan Underweight Dibahas dalam KTT G20

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya