Masih Ada 26,6 Persen Anak di Jabar Masuk Kategori Stunting
Ilustrasi pencegahan stunting. (ANTARA FOTO/Maulana Surya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai skema untuk menekan angka stunting atau gagal tumbuh pada anak-anak. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya menuturkan saat ini angka stunting di Jabar masih sekitar 26,6 persen.
Meski angka ini menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 31,1 persen, tapi angka ini masih terbilang tinggi. Salah satu upaya yang dijalankan sekarang adalah menyebarkan 5.000 paket ayam untuk kabupaten/kota di Bandung Raya guna sebagai upaya pencegahan kecebolan pada anak atau stunting menuju Jabar Zero Stunting 2023.
Dalam 5.000 paket tersebut 50.000 butir telur ayam kaya protein untuk diberikan kepada anak. "Diharapkan ini menjadi stimulus keluarga menjaga kebutuhan protein pada anak-anaknya hingga besar," ujar Atalia melalui siaran pers dikutip Minggu (30/5/2021).
1. Ada empat daerah yang coba ditekan angka stuntingnya untuk tahap awal
Dok. Humas JabarSaat ini ada 14 daerah rawan stunting di Jabar. Atalia menyebut untuk program kali ni target awal menyasar masyarakat di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat. Masing- masing mendapat 1.000 paket ayam.
Menurutnya, upaya seperti ini perlu konsisten dilakukan di kabupaten/kota guna menurunkan angka stunting di daerah masing-masing. Ada tiga hal yang perlu disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat, yakni pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi.
Pembagian 5.000 paket ayam ini masuk aspek pola makan. Menurutnya, asupan protein pada anak harus tetap terjaga dan tidak kalah penting 1.000 hari pertama kehidupan bayi.
Mulai dari hamil, menyusui diberikan air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu diberikan makanan pendamping air susu ibu (MPASI), lalu Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP).
2. Atalia minta pendataan kesehatan anak diperbaiki
Dok. Humas JabarPendataan ibu dan anak terintegrasi dan terdigitalisasi, kata Atalia, juga harus dimiliki kabupaten/kota. Data harus terbuka ke publik sehingga transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
“Seperti di Sumedang, kemarin saya lihat datanya sudah baik sekali. Mereka punya e-Government (Sumedang ommand Center) yang sangat mumpuni sehingga (data stunting) dapat diketahui by name by adress,” tuturnya.
Atalia juga meminta kabupaten/kota memperkuat posisi posyandu secara kelembagaan dan kader- kadernya supaya militan memgedukasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya posyandu bekerja sama dengan PKK kecamatan/kelurahan.
“Penggerakannya bisa dilakukan bersama dengan stakeholders karena jejaring di masyararakat itu banyak sekali termasuk karang taruna, teman-teman dari dinsos,” kata dia.
3. Stunting bisa ditekan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat
Ilustrasi kegiatan posyandu. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus KhoirunasMenurutnya, stunting bukan hanya persoalan desa atau kota tapi pengetahuan masyarakat perihal kesehatan ibu dan anak. Wilayah metropolitan seperti Kota Bandung sekalipun, sebut Atalia, masih ditemukan kasus stunting.
“Ini lebih kepada pengetahuan keluarga dan kebiasaan yang diberikan keluarga,” tutupnya.
