Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali tercoreng dengan penetapan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan suap dana alokasi khusus (DAK).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, kasus yang menimpa Wali Kota Tasikmalaya adalah masalah gratifikasi terkait lobi anggaran kepada pemerintah pusat yang hingga saat ini masih buruk. Lobi semacam itu menghasilkan budaya kurang baik dan harus ada perbaikan. 

"Untuk dapat APBN harus lobi, dan lobi itu menghasilkan sistem buruk. Kemarin Wali Kota Tasikmalaya dijadikan tersangka oleh KPK. Kalau baca kasusnya gratifikasi ke oknum pemerintah pusat untuk menurunkan APBN," kata dia.

Emil mengatakan, masalah seperti ini merupakan pekerjaan rumah dari semua elemen mulai dari pusat hingga ke daerah untuk menghilangkan praktik seperti ini. Jangan sampai hanya karena tidak melobi dan tidak mempermudah anggaran proposional tidak turun ke pemerintah daerah.

Terlepas dari itu, dia tetap mendukung dan menyerahkan pengusutan kasus yang menimpa Wali Kota Tasikmalaya kepada KPK apapun hasilnya. 

"Kita dalam hal ini selalu kita serahkan kepada upaya referensi dan hukum yang diselenggarakan dan ditindaklanjuti KPK. Mudah-mudahan apapun hasilnya kita hormati hasil dari proses hukum ini,"ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang masih berkaitan dengan suap eks-pejabat Kementrian Keuangan Yaya Purnomo.