Laman Pemkot Bandung Unggah Berita PDI-P hingga Pemenangan Ganjar
Dokumen IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Laman resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengunggah artikel politik yang berisi pemberitaan tentang PDI Perjuangan dan Pemenangan Ganjar Pranowo.
Setidaknya ada dua artikel yang diunggah di laman bandung.go.id dengan judul berita 'Pakta Integritas Yan Piet Moso: Sorotan Terhadap Kemendagri dan Kecurangan Politik' dan Amin Tidak Mau Tau, PDIP Merasa Tekanan Kekuasaan.
Dua artikel tersebut diunggah di hari yang berbeda. Satu artikel diunggah pada Sabtu 18 November 2023 dan berikutnya diunggah pada Senin 20 November 2023.
1. Belum dipastikan apakah unggahan ini resmi dari Diskominfo
Dokumen IDN TimesPada artikel pertama, isi berita menyinggung soal pakta integritas yang melibatkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso terkait pemenang Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebesar 60 persen di Sorong, Papua Barat.
Sedangkan pada artikel kedua, narasi berita berisi tentang adanya elite PDI Perjuangan yang menyinggung tekanan terhadap Ganjar-Mahfud di beberapa daerah termasuk soal pencopotan baliho. Belum diketahui, apakah dua artikel tersebut merupakan unggahan resmi Pemkot Bandung atau merupakan aksi peretasan.
2. Bakal telusuri kasus ini
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan M Brilyana mengatakan, tengah menelusuri penyebab munculnya dua artikel tersebut di laman resmi Pemkot Bandung.
"Lagi dicari penyebabnya," kata Yayan melalui sambungan telepon, Selasa 21 November 2023.
Dari pantauan pada pukul 11.15 WIB, dua artikel tersebut telah dihapus dari laman bandung.go.id.
3. Kontras ragu pemilu tahun ini bakal netral
Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meragukan Pemilu 2024 bakal berlangsung jujur dan adil. Mereka khawatir pesta demorasi diwarnai berbagai pelanggaran sehingga mencoreng nilai demokrasi.
“Pemilu 2024 akan diragukan berjalan secara netral dan imparsial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo," tulis KontraS dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).
"Potensi ketidaknetralan pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi,” tambah KontraS.
Baca Juga: Ciptakan Pemilu Damai 2024, Ini 3 Strategi Diseminasi Kominfo
