KPU Depok akan Terapkan Hal Baru Dalam Pencoblosan Pilkada 2020
[Ilustrasi] Seorang disabilitas netra memasukkan surat suara kedalam kotak pada Pilpres 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok memastikan bakal menerapkan hal-hal baru dalam pemungutan suara saat pencoblosan di tempat pemungutan suara sesuai protokol kesehatan COVID-19.
Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna menjelaskan, sebelum pencoblosan semua lokasi tempat pungutanbsuara (TPS) akan disemprot disinfektan terlebih dahulu untuk memastikan benar-benar bersih. Kemudian, jumlah pemilih di TPS juga dibatasi hanya 500 orang dari sebelumnya yang mencapai 800 orang.
"Seluruh petugas KPPS dilakukan rapid test terlebih dahulu untuk memastikan kesehatan penyelenggara pilkada tersebut," kata dia dikutip dari ANTARA, Rabu (14/10/2020).
1. Kedatangan pemilihan ke TPS pun akan dijadwal
(Ilustrasi pemilu) IDN Times/Imam RosidinKPU juga akan melakukan pengaturan jadwal kedatangan pemilih ke TPS. Nanti pada jadwal pencoblosan, misalnya keluarga A pukul 08.00-09.00 WIB, keluarga B mulai pukul 09.00-10.00 WIB, dan seterusnya supaya tidak ada kerumunan.
"Seusai melakukan pencoblosan pemilih juga harus segera meninggalkan tempat TPS, tidak boleh lagi berkumpul supaya tak ada kerumunan," katanya pula.
2. Panitia akan siapkan sarung tangan sekali pakai
freepik.comKemudian, sebelum mencoblos pemilih diberikan sarung tangan sekali pakai untuk menghindari COVID-19, dan setelah melakukan pencoblosan maka tinta yang biasanya dicelup kini tidak lagi tapi dilakukan penetesan kepada pemilih usai mencoblos.
"Kami tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya klaster pilkada COVID-19 pada saat hari pencoblosan 9 Desember nanti," ujarnya.
3. Waspada penyebaran virus corona saat pilkada
Ilustrasi corona. IDN Times/Mardya ShaktiSementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia Dicky Budiman menyebut Pilkada 2020 bisa menjadi klaster penularan COVID-19 baru, jika tetap digelar tahun ini. Ia juga menjadi orang yang mendukung agar pesta demokrasi di daerah itu kembali ditunda sementara waktu, hingga pandemik mulai mereda dan pemerintah berhasil menanggulangi penyebaran kasusnya.
“Respons saya jelas dari awal, jangankan mengadakan konser atau bazar, mengadakan pilkada saja Indonesia belum dalam situasi yang aman. Menurut saya terlalu dipaksakan dan itu merupakan pengabaian. Artinya akan mengarah dan mendorong terjadinya klaster,” kata Dicky saat dihubungi IDN Times beberapa waktu lalu.
Menurut Dicky, KPU dan pemerintah salah kaprah dalam mengartikan aturan protokol kesehatan. Ia menyebut meskipun nantinya seluruh peserta telah menjalani protokol kesehatan secara ketat, bukan tidak mungkin penularan virus corona tetap terjadi, karena mereka abai menjaga jarak satu sama lain.
“Jadi yang namanya protokol kesehatan itu harus dipahami bukan peluru ajaib, sudah menjalankan protokol kesehatan maka aman. Ah itu salah sekali pemahaman seperti itu,” tutur dia.
Dicky menegaskan, protokol kesehatan akan berjalan efektif jika situasi di wilayah pandemik bisa dikendalikan dengan baik melalui jumlah testing, kontak tracing, dan tempat isolasi yang memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).
