KPU Bandung Waspadai Kerawanan Pemilu Usai Lengsernya Plh Wali Kota
Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung Suharti menilai kerawanan jelang pemilihan umum (Pemilu) bisa muncul usai selesainya masa jabatan pelaksana harian (Plh) pada pertengahan September. Masa transisi kepada penjabat (Pj) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) bisa memunculkan kerawanan tersebut.
"Perpindahan pemimpin sementara kepala daerah ini yang bisa jadi titik kerawanan tersebut," kata Suharti ditemui usai mengikuti Deklarasi Pemilu Damai, Rabu (16/8/2023).
1. Rentang waktu pencalonan presiden harus diwaspadai
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Menurutnya, dengan adanya pemilu serentak yang diselenggarakan maka peta kerawanan bisa makin meningkat karena promosi kepala daerah, presiden dan wakilnya, hingga anggota legislatif bakal dilakukan bersamaan.
Kekosongan pemimpin di daerah ini harus dijaga bersama termasuk partai politik, jangan sampai pendukung pihak tertentu melakukan provokasi yang bisa menyebabkan adanya keributan di masa pemilu.
"Harapannya kampanye, sosialisasi, oleh partai politik ini bisa berjalan dengan aman dan lancar, karena September ini kan mulai kosong pejabat daerah," paparnya.
2. Potensi konflik caleg juga bisa terjadi
Suharti mengatakan, salah satu potensi kerawanan juga bisa terjadi pada calon legislatif dari tingkat daerah hingga ke pusat. Rencananya pada 19 Agustus ini akan diumumkan daftar calon sementara (DCS) yang nantinya bisa diubah kembali mejadi daftar calon tetap (DCT).
Karena sekarang pencalonan caleg seluruhnya tergantung dari pimpinan pusat parpol maka semua masih bisa berubah. Termasuk mereka yang sudah mengiklankan diri lewat media sosial hingga banner bisa hilang namanya dalam DCT.
"Kita khawatir ada tanggapan dari masyarakat atau pihak lain mengenai ini," ungkap Suharti.
Dia sangat berharap seluruh forkopimda di Kota Bandung bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama masa pemilu 2024.
3. Ini lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi saat pemilu
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis hasil Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Hasilnya, dari 34 provinsi yang dijadikan unit analisis, setidaknya ada lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi terjadinya praktik politik uang.
"Kelima provinsi tersebut adalah Maluku Utara dengan skor tertinggi 100, kemudian disusul Lampung 55,56, Jawa Barat 50, Banten 44,44, dan Sulawesi Utara 38,89," kata Lolly dalam keterangannya, dikutip IDN Times.
Sementara itu, ada 29 provinsi lainnya masuk kategori rawan sedang terjadi politik uang. Data menunjukkan, tidak ada provinsi yang masuk kategori rawan rendah untuk potensi terjadinya politik uang.
"Hal ini menegaskan politik uang menjadi pemandangan umum yang terjadi di semua wilayah di Indonesia, dengan derajat dan gradasi kasus yang berbeda," tegas Lolly.
