KPU Bandung Mulai Lakukan Rekapitulasi Pemilu
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mulai melaksanakan rekapitulasi hasil pencoblosan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang sebelumnya telah dilakukan panitia pemilu tingkat kecamatan.
Ketua KPU Bandung Suharti mengatakan, pihaknya menargetkan empat hari ke depan rapat pleno dan rekapitulasi sudah selesai. Namun, jika penghitungan bisa lebih cepat dengan sistem yang efisien maka hanya dalam tiga hari, atau pada Sabtu (4/5), diharap rekapitulasi ini rampung.
"Asumsinya satu kecamatan sekitar satu jam hingga satu jam setengah. Tapi kita harus memprediksi hal-hal yang non-teknis," ujar Suharti dalam rapat pleno KPU Bandung di Hotel Horison, Kamis (2/5).
1. Kesalahan teknis dalam memasukan data bisa terjadi
IDN Times/Debbie SutrisnoMenurut Suharti, KPU Kota Bandung dalam hal ini hanya berkewajiban untuk merekap raihan dari seluruh kecamatan yang ada. Sebab penghitungan juga sudah dilakukan di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga kecamatan.
Kendala non-teknis pun masih mungkin terjadi baik di tingkat TPS hingga kecamatan dalam memasukan data pemilu baik presiden-wakil presiden hingga legislatif. Meski demikian, Suharti memastikan setiap panitia masing-masing tingkatan memiliki hard copy yang bisa dijadikan bukti dan bisa digunakan jika ada laporan kesalahan memasukan data.
"Makanya kita juga selalu sampaikan ke parpol (partai politik), ketika hadir saksi tidak hanya sekedar hadir tapi juga melakukan cek and ricek dengan data yang ada di mereka," papar Suharti.
Dokumen yang dimiliki KPU dan yang dipunyai saksi ini kemudian bisa disandingkan jika memang ada saksi keberatan atas data yang direkapitulasi. "Jadi semuanya by data. Jangan ada kata penggelembungan kalau tidak ada data," paparnya.
2. Keberatan diperbolehkan asal ada bukti
IDN Times/Debbie SutrisnoDalam rapat pleno rekapitulasi ini, lanjut Suharti, para saksi atau perwakilan dari parpol bisa mengajukan keberatan atas data yang diberikan petugas tingkat kecamatan. Keberatan ini pun akan difasilitasi oleh KPU Bandung selama dilakukan sesuai dengan prosedur dan tertib administrasi.
"Kalau buktinya mencukupi itu akan dilakukan perubahan. Tetapi kita tidak bisa menerima keberatan kalau tanpa didukung bukti," kata Suharti.
Baca Juga: Rekapitulasi Suara KPU Tapteng Sempat Molor karena Kunci
Baca Juga: KPU Optimistis Rekapitulasi Suara Nasional akan Sesuai Jadwal
3. KPU Bandung berharap petugas yang meninggal dapat santunan pemkot
Ilustrasi jenazah. (IDN Times/Sukma Shakti)Terkait dengan sejumlah petugas pemilu di Bandung yang meninggal dunia, Suharti menuturkan pihaknya sudah melayangkan surat ke Pemkot Bandung agar keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan santunan. Jumlahnya saat ini sudah mencapai sembilan orang, walaupun ada satu petugas meninggal yang datanya masih dilengkapi.
"Kita sudah mendorong ke Pemkot Bandung, suratnya sudah disampaikan ke Wali Kota, mudah-mudahan ada perhatian dari pemkot," papar Suharti.
Jika tidak memberikan santunan untuk keluarga yang ditinggalkan, KPU Bandung berharap pemkot bisa memberikan bantuan kepada petugas yang saat ini mengalami sakit, baik yang dirawat maupun tidak. Karena sudah pasti mereka membutuhkan biaya perawatan.
4. Pemkot Bandung masih rumuskan besaran bantuan
IDN Times/Debbie SutrisnoSementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan, pihaknya sudah pasti akan memberikan perhatian kepada petugas yang tengah dirawat, maupun keluarga panitia yang meninggal setelah menjadi petugas pemilu. Namun, pemkot masih merumuskan besaran bantuan tersebut dengan Sekretaris Daerah.
Untuk petugas yang masih dirawat, Pemkot tengah memetakan tempat mereka dirawat karena memang tidak berada dalam rumah sakit yang sama.
"Kita akan lihat dulu ya. Tapi pada dasarnya pasti akan bentuk perhatian dari pemerintah. Apa bentukny? Kita masih perlu kaji," paparnya.
