Keputusan MK Terkait Pilkada Penting untuk Demokrasi Indonesia
Ilustrasi pemilu. (IDN Times/Mhd Saifullah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Direktur Eksekutif Indonesia Politics Research & Consulting (IPRC) M Indra Purnama menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) penting dalam demokrasi Indonesia. Sebab, aturan ini makin mempermudah partai politik mengusung calon meski punya kursi lebih sedikit di legislatif.
"Saya melihat ada yang coba mengkerdilkan demokrasi dengan cara yang demokratis di mana pemilunya ada, pemilihnya tetap orang rakyat, tapi pasangan calonnya disiapkan oleh parpol dengan koalisi gemuk," kata Indra saat dihubungi, Rabu (21/8/2024).
1. Makin banyak sosok bisa mencalonkan diri
ilustrasi pilkada (IDN Times/Esti Suryani)Menurutnya, sebuah demokrasi dalam sebuah pemilihan umum (pemilu) akan lebih terasa ketika masyarakat punya banyak pilihan yang sesuai dengan keinginan mereka. Beda cerita ketika ada koalisi gemuk dalam pemilihan sehingga calon terbatas, artinya masyarakat dipaksa untuk memilih calon tersebut.
"Kita bisa dapatkan kader-kader terbaik termasuk dari partai politik," kata Indra.
2. Waspada penjegalan keputusan MK
Ilustrasi ruang sidang di dalam pleno Mahkamah Konstitusi (MK). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)Di sisi lain, saat ini DPR sedang membahas mengenai RUU Pilkada di Badan Legislatif. Pembahasan ini diperkirakan akan menganulir putusan MK dalam berbagai hal termasuk batas presentase partai politik mengajukan calon dan batas usia calon gubernur yang akan memudahkan langkah Kaesang maju dalam Pilkada.
"Hari ini ada percobaan untuk melawan keputusan MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi untuk menafsirkan proses konstitusi. Ini patut dipertanyakan siapa di balik ini sampai harus ada proses konsoldiasi di DPR," kata dia.
3. Ada tangan tidak terlihat yang atur semua ini
Ilustrasi pemimpin (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Dia menuturkan, penjegalan aturan MK sebenarnya sangat sulit karena lembaga ini menjadi yang tertinggi dalam memutus sebuah aturan. Jika ada yang menjegal maka publik akan melihat dan marah dengan keputusan tersebut.
Sebab, pengambilan keputusan di DPR yang mengahalangi MK sangat berbeda dengan langkah yang dilakukan KPU ketika ada keputusan MK yang membuat Gibran bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilihan presiden beberapa waktu lalu.
"Saya pikir tidak akan semulus itu (mengakali putusan MK) kecuali ada tangan tidak terlihat," ujarnya.
Baca Juga: Baleg DPR: RUU Pilkada Tak Bakal Melenceng dari Putusan MK
