2. Peta suara tak beda jauh dengan Pilpres 2014

IDN Times/Prayugo Utomo

Pada persaingan Pilpres 2014, di Jawa Barat pasangan Prabowo-Hatta mampu meraup suara mencapai 14.167.381 atau 59,78 persen dengan unggul di 22 kabupaten/kota. Sedangkan pesaingnya, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) hanya berhasil mendapat suara 9.530.315 atau 40,22 persen, dan hanya menang di empat kabupaten/kota yakni Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, dan Kota Cirebon.

Adapun keunggulan Jokowi-Jusuf Kalla yakni,

1. Kabupaten Cirebon

Prabowo-Hatta: 415.517
Jokowi-JK: 653.687

2. Kabupaten Indramayu

Prabowo-Hatta: 371.044
Jokowi-JK: 540.832

3. Kabupaten Subang

Prabowo-Hatta: 413.671
Jokowi-JK: 447.818

4. Kota Cirebon

Prabowo-Hatta: 78.359
Jokowi-JK: 91.079

Sementara pada Pilpres 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga kembali  unggul ketimbang Jokowi yang menggandeng Ma-ruf Amin. Meski raihan suara Jokowi meningkat dan daerah yang berhasil memenangkannya bertambah dari empat menjadi enam, tapi total peningkatan suara masih berpihak pada Prabowo.

Berikut perolehan enam daerah yang berhasil dikuasai Jokowi:

1. Kota Banjar

Jokowi-Amin: 63.295
Prabowo-Sandiaga: 55.732

2. Kabupaten Pangandaran

Jokowi-Amin: 164.073
Prabowo-Sandiaga: 96.943

3. Kabupaten Indramayu

Jokowi-Amin: 707.324
Prabowo-Sandiaga: 282.349

4. Kabupaten Subang

Jokowi-Amin: 537.114
Prabowo-Sandiaga: 392.882

5. Kota Cirebon

Jokowi-Amin: 103.878
Prabowo-Sandiaga: 93.036

6. Kabupaten Cirebon

Jokowi-Amin: 823.900

Prabowo-Sandiaga: 449.455

Dengan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari 70 persen menjadi 79 persen, pertambahan suara Prabowo di Jabar berhasil mencapai 1.910.65 suara. Sedangkan pesaingnya Jokowi hanya bertambah 1.220.253 suara.

Baca Juga: Percaya Mana, Real Count KPU 82 Persen vs Data BPN 54 Persen?

Baca Juga: Klaim Kemenangan Pemilu 54 Persen, Kubu 02 Akan Tarik Saksi di KPU

3. Kepala daerah kurang maksimal dalam berkampanye

IDN Times/Debbie Sutrisno

Pengamat Politik Firman Manan menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan perolehan suara Jokowi-Amin di Jabar gagal menyalip suara untuk Prabowo-Sandiaga. Pertama, kepala daerah yang mendukung paslon 01 kurang maksimal dalam berkampanye.

Menurutnya, kepala daerah baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Jabar yang mendukung Jokowi-Amin sebenarnya banyak. Namun, tidak semua daerah tersebut mampu memenangkan pasangan tersebut.

Saat ini masyarakat berpikir bahwa kepala daerah seharusnya tidak memberikan dukungan untuk paslon manapun. Mereka seharusnya bisa fokus menjalankan roda pemerintahan dan membangun daerahnya masing-masing, jangan sibuk berkampanye.

"Walaupun secara aturan itu (dukungan untuk paslon dan berkampanye) diperbolehkan, tapi masyarakat menilai kalau itu tidak etis," papar Firman ketika dihubungi, Rabu (15/5).

Alhasil, hampir seluruh kepala daerah yang mendukung Jokowi, termasuk Emil, hanya memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berkampanye. Hal ini berkebalikan dengan Gubernur Jabar sebelumnya, Ahmad Heryawan (Aher). Kala itu Aher berkampanye secara penuh untuk Prabowo Subianto. Sedangkan Emil yang duduk sebagai Wali Kota Bandung juga ikut serta menyuarakan Prabowo untuk melenggang sebagai presiden.

4. Masyarakat menilai capaian ekonomi pemerintahan tak memuaskan

Instagram

Menjelang hari pencoblosan, beberapa lembaga survei merilis masih ada masyarakat yang percaya perekonomian Indonesia di tangan Jokowi kurang berdampak pada masyarakat luas. "Padahal salah satu prioritas alasan memilih seorang pemimpin adalah sektor ini," ujar Firman.

Kondisi masyarakat Jabar yang memiliki pemikiran kritis kemudian membuat mereka ragu memilih petahana dan lebih yakin perekonomian Indonesia akan semakin baik dan merata dengan kehadiran sosok pemimpin baru.

5. Politik identitas menjadi hal krusial yang disuarakan

IDN Times/Abdurrahman

Faktor lain yang membuat suara Jokowi redup di Jabar adalah adanya isu politik identitas. Misalnya, selama masa kampanye, Jokowi tidak pernah lepas dari kriminalisasi ulama.

Pemerintahan saat ini terus dikaitkan dengan aksi penangkapan sejumlah ulama yang dirasa mengada-ada. Hal tersebut memberikan efek negatif di mana Jokowi dianggap tidak dekat dengan para alim ulama meski dia sudah menggandeng mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sinyal bahwa tak ada persoalan pribadi dengan ulama di Indonesia.

"Selain itu ada Ijtima Ulama yang kemudian mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga sebagai representatif pemimpin bagi umat muslim," ujar Firman.

Kemudian, ada juga isu jika Jokowi-Amin terpilih maka tidak akan ada azan di masjid-masjid. Kampanye politik ini juga berkembang di masyarakat Jabar, bahkan hingga ada oknum yang diamankan pihak kepolisian karena informasi tersebut dianggap black campaign.

"Politik identitas ini terpakai di Jabar karena karakteristik Muslim di daerah ini religius. Jadi mereka agak mudah disentuh oleh isu agama," ungkap Firman.

Baca Juga: Ini Pengakuan Anggota KPPS Sakit yang Jalani Perawatan di Rumah Sakit

6. Mesin partai Jokowi-Amin kurang greget

ANTARA FOTO/Ampelsa

Hal terakhir yang membuat suara Prabowo lebih tinggi daripada Jokowi di Jabar adalah mesin partai petahana tak bekerja secara optimal untuk mendorong masyarakat mempercayakan kembali Jokowi menjadi presiden.

Firman menilai, sejumlah partai politik yang mengusung paslon 01 melihat bahwa keterpilihan Jokowi hanya akan berdampak banyak pada PDIP sebagai partai pengusung utama. Alhasil parpol pengusung di daerah lebih memilih untuk mengamankan jatah di legislatif baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga di pusat.

"Apalagi beberapa partai harus bertarung untuk melewati ambang batas masuk parlemen di Senayan," ungkap Firman.

Di kubu lawan, Gerindra dan PKS justru bisa dibilang memberikan dampak optimal untuk kemenangan Prabowo-Sandiaga di Tanah Priangan. Terlebih selama ini Jabar memang basis dari PKS sehingga militansi mereka untuk mengajak warga memilih Prabowo-Sandiaga tidak diragukan lagi.

Baca Juga: Kuasai Jabar, Prabowo-Sandiaga Unggul di 21 Daerah