Jokowi Beri Bantalan Kenaikan BBM, Pedagang: Gak Bikin Tidur Nyenyak
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Sabtu(3/9/2022). Sebagai gantinya, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebagai bantalan agar masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bantalan itu pun disebut banyak pihak tidak berdampak banyak pada kondisi kemiskinan masyarakat.
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Jawa Barat, Nang Sudrajat mengatakan, bantalan sebesar Rp600 ribu untuk rakyat berbeda dengan bantal pada umumnya yang bisa membuat tidur nyenyak.
"Serupa tapi tak sama. Fungsinya sebagai ganjal, tapi berbeda pada tataran muara. Kalau bantal bisa buat kita tidur nyaman dan nyenyak," kata Nang, Minggu (4/9/2022).
1. Bantalan ini bukan solusi
ersonel Satbinmas Polres Blitar Kota menata paket bansos dari Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya di salurkan di Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (10/9/2021). Polres Blitar Kota menyalurkan sebanyak 600 paket bansos berisi sembako terhadap sejumlah pedagang di kawasan wisata Makam Presiden Soekarno yang terdampak secara ekonomi akibat penutupan kawasan wisata tersebut yang diberlakukan selama penerapan PPKM guna menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan AnshoriMenurut Nang, dengan adanya bantuan sosial (bansos) tersebut pemerintah seakan telah menemukan solusi meredam resistensi rakyat. Namun, pemerintah seakan lupa bahwa selama ini masyarakat sudah dihantam pandemik COVID-19.
Kondisi ini sudah memukul para pelaku usaha termasuk pedagang pasar yang omzetnya jauh dari kata untung. Pandemik COVID-19 telah mendegradasi kondisi ekonomi rakyat ke titik terendah yang bermuara pada turun bahkan hilangnya daya beli rakyat.
"Bantal sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, secara nilai memang sangat besar, tetapi itu belum cukup untuk menjadi bantalan kembali tumbuhnya daya beli masyarakat pada posisi memadai," kata dia.
2. Rakyat seharusnya didorong tingkatkan daya beli
Ilustrasi pasar tradisional. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)Ada hal seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu meningkatkan daya beli rakyat. Untuk menuju ke sana maka harus ada kegiatan yang dapat mendorong geliat ekonomi di tingkat bawah, salah satunya dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
"Artinya, kalau itu yang didorong, diyakini nilai bantalan sosial mungkin justru sebaliknya bisa ditekan. Karena, rakyat dengan sendirinya dapat memperoleh pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi kebutuhan keluarganya," kata dia.
Cara itu bisa dicapai kalau kebijakan ekonomi lebih dititik beratkan pada program pemerataan pendapatan berazas kekeluargaan. Model program itu, misalnya, bisa dilakukan melalui pendekatan belanja modal pemerintah lebih banyak dialokasikan pada kegiatan yang dapat mendorong penyediaan lapangan kerja bersifat masal dan masive
"Memang hal itu agak sulit dilaksanakan, karena pemerintahan saat ini lebih memprioritaskan ingin tuntasnya akselerasi pembangunan untuk mewujudkan IKN," kata dia.
3. Tahan dulu niatan untuk membangun IKN
Ilustrasi rupiah (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Nang menyebut, keinginan pemerintah membangun IKN memang bisa mempercepat distribusi pemerataan kegiatan pada tataran nasional. Namun, itu bisa dilaksanakan pada kondisi dan situasi ekonomi nasional normal, bukan pada kondisi dan situasi seperti saat ini, di mana dalam konteks PEN pascaCOVID-19 belum dirasakan memadai
Anggaran yang akan digelontorkan untuk IKN seharusnya bisa dialokaiskan untuk mendorong sektor ekonomi rill agar mampu berdampak pada pertumbuhan lapangan pekerjaan masal
"Kalau sekarang pemerintah memilih menaikkan BBM dan memberikan bantalan, itu tidak akan menumbuhkan daya beli rakyat. Karena pendekatannya bukan mendorong penguatan pondasi pemerataan ekonomi, tetapi pendekatan yang bersifat pemadam kebakaran," kata dia.
