Jelang Aksi di DPRD Jabar, Pagar Roboh Dipasang Lagi dan Diikat Rantai
IDN Times/Debbie Sutrisno
Bandung, IDN Times - Aksi mahasiswa yang digelar di halaman Kantor DPRD Jawa Barat (Jabar) kemarin, Kamis (22/8/2024), sempat merobohkan pagar pintu depan. Bukan hanya itu, tembok depan pun dicoret berbagai tulisan atas kekesalan praktik DPR yang hendak menjegal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Namun, dari pantuan IDN Times, pagar ini sudah kembali berdiri. Sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB pagar tersebut dipasangkan kembali oleh sejumlah pekerja. Pengelasa pun dilakukan di tempat agar bisa sesuai dengan tembok pembatas.
Selain itu, pagar pun sekarang dikaitkan dengan rantai panjang dan tebal agar tidak bisa ditarik massa ketika melakukan aksi. Kawat berduri pun ditambah kembali di depan pagar pintu masuk DPRD.
1. Tembok juga jadi bersih lagi
IDN Times/Debbie SutrisnoSementara, tembok di bagian depan yang kemarin dicoret berbagai tulisan oleh pendemo sekarang sudah dicat putih lagi. Tidak ada terlihat tulisan sama sekali padahal kemarin tulisan berwarna merah dan hitam banyak terpampang di sana.
Aksi demontrasi menolak rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan kembali dilakukan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Di Kota Bandung, aksi lanjutan rencananya digelar hari ini, Jumat (23/8/2024) di halaman gedung DPRD Jawa Barat.
Hal ini diketahui berdasarkan unggahan akun instagaram @bemsi.jabar. Akun ini mengajak seluruh pihak untuk ikut serta mengawal agenda-agenda dewan perwakilan rakyat (DPR) yang berada di Gedung Senayan karena ditakutkan membuat kebijakan tidak sesuai dengan konstitusi negara, khususnya mengindahkan keputusan MK terkait aturan dalam Pilkada.
"Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Dalam rangka menyikapi rezim otoriter yang terus berupaya membangun politik dinasti dengan memanipulasi konstitusi, juga secara terang-terangan memperlihatkan kebobrokannya sendiri.
Sebagai insan akademis dengan penuh kesadaran kritis, sudah menjadi kewajiban kita senagai pihak yang menjaga dan mengawal nilai-nilai moral di negara ini demi tercapainya cita-cita amanat reformasi.
Maka, marilah kita mengawal agenda-agenda kedepan agar sesuai dengan mekanisme yang sesuai dengan konstitusi, pengawalan agenda rezim serampangan," dalam unggahan akun tersebut dikutip IDN Times, Jumat (23/8/2024).
Dalam ajakan tersebut BEM-SI Jabar meminta para mahasiswa bisa mengenakan jas almamater atau pakaian hitam.
"Jika anda membaca sampai pada kalimat ini, maka siapkanlah hati dan pikiran jangn disertai keteguhan jiwa dan raga untuk menjaga keutuhan negara. Sekian, Panjang Umur Perjuangan," pungkas ajakan tersebut dalam unggahannya.
Sementara itu, Adji Waskito selaku kedeputian relasi strategis KM ITB menyebut bahwa mahasiswa Ganesa akan ikut serta dalam aksi hari ini. Namun, rencananya mereka bakal berangkat ke Jakarta dalam aksi sekarang.
"Kita nanti akan aksi di Jakarta untuk hari ini," kata dia.
2. Gubernur minta aksi tak anarkis saat berdemo
IDN Times/Debbie SutrisnoSementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan, pihaknya akan memperbaiki fasilitas yang rusak tersebut. Dia pun meminta kepada massa aksi untuk tidak anarkis saat menyampaikan aspirasinya. Diketahui aksi demo ini akan kembali berlanjut hari ini setelah salat Jumat di tempat yang sama.
"Itu kan jangan anarkis, itu sudah kami perbaiki," kata Bey di Gedung Sate.
Menariknya, pada aksi demo hari ini akan berbarengan dengan kegiatan 'West Java Festival (WJF)' yang digelar di dua tempat, yakni halaman Gedung Sate dan Lapangan Saparua.
Jarak antara venue WJF dengan aksi demo pun tak kurang dari 1 km bila ditarik garis lurus. Artinya, akan ada dua titik keramaian di sepanjang Jalan Diponegoro ini.
Merespons hal ini, Bey mengatakan, kegiatan WJF sebagai perayaan HUT ke-79 Provinsi Jawa Barat, sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari dari polemik revisi UU Pilkada.
Bey pun berkeyakinan, acara WJF yang diisi dengan berbagai tenant UMKM ini tetap berjalan sesuai rencana dan dihadiri banyak pengunjung.
Lebih lanjut, Bey berharap aksi massa yang akan menyampaikan aspirasinya dalam demo di Gedung DPRD siang ini bisa tertib dan tidak anarkis.
"WJF sudah direncanakan sejak lama ya, mudah-mudahan walaupun ada demo tetap taat aturan dan tidak ada anarkis ya. Ini WJF buat masyarakat juga," tutur dia.
3. Civitas akademika Unpad minta keputusan MK dipatuhi
Aksi mahasiswa di Surabaya untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. IDN Times/Myesha FatinaCivitas Akademika Departemen Ilmu Politik Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ipol) Universitas Padjadjaran memberikan catatan kepada penyelenggara pemilihan umum (KPU), DPR, hingga Presiden terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
Dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Jumat (23/8/2024), Civitas Akademika Ipol Unpad menilai bahwa perkembangan situasi politik Indonesia terutama sejak menjelang Pemilu 2024 telah menunjukkan pertarungan kuasa elitis yang melemahkan demokrasi. Rule of law yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru menjadi arena yang diperebutkan untuk melegitimasi hasrat berkuasa yang tidak sejalan dengan kepentingan publik.
Terbitnya regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 yang saling bertentangan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengusik rasa keadilan publik.
"Kami prihatin dengan pembangkangan konstitusi yang dipertontonkan oleh sebagian elit di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan melakukan proses perubahan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengabaikan putusan MK No. 60/PUU XXII/2024 dan No.70/PUU XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat, padahal sikap kenegarawan sangat kita butuhkan saat ini dari para wakil rakyat untuk teguh menjaga konstitusi dan demokrasi yang diperjuangkan oleh para pendiri negara ini," dikutip dari siaran pers tersebut.
Baca Juga: Profil Habiburokhman, Anggota DPR Eks Aktivis Dilempar Botol saat Demo
Baca Juga: 85 Pelajar Ikut Aksi Tolak RUU Pilkada Diamankan Polisi
