Jangan Ada Suara Hilang karena Penempatan TPS di Titik Rawan Bencana
Ilustrasi petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) (ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang rawan bencana jelang pencoblosan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Mitigasi kebencaaan pun telah dilakukan seluruh pemerintah daerah mengingat pada 14 Februari diprediksi masih masuk musim penghujan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengatakan, seluruh KPU di 27 kabupaten/kota Jawa Barat telah mempersiapkan kemungkinan terburuk ketika terjadi bencana di titik tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dibangun. Jumlah TPS yang rawan bencana di Jabar mencapai ribuan dan harus dimitigasi kemungkinan terburuk sehingga tidak ada hak suara yang hilang akibat bencana yang terjadi di kawasan TPS tersebut.
"Kita sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk mempersiapkan titik perpindahan TPS. Namun, TPS yang baru kemudian tidak jauh dari TPS yang ada agar masyarakat tidak kejauhan kalau memang harus pindah tempat pemungutan suara," kata Ummi, Rabu (7/2/2024).
Ummi menuturkan, pemindahan TPS yang rawan bencana tidak bisa dilakukan dengan mudah. Karena titik TPS tersebut berkait dengan jarak pemilih, saksi yang hadir, panitia, dan perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). TPS yang akan dibangun sudah dikoordinasikan dengan seluruh pihak sehingga ketika perubahan semua elemen harus mengetahui dan menyetujui.
Dan yang paling penting adalah pemilih yang bisa memberikan haknya. Sebab ketika bencana terjadi biasanya pemilih justru enggan bepergian jauh dari rumah atau tempat pengungsian sementara. Maka TPS yang dibangun harus memudahkan mereka untuk memilih.
1. Ada 5.000-an TPS berada di titik rawan bencana
IDN Times/Debbie SutrisnoPenjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin telah mengumpulkan seluruh pemangku kebijakan termasuk TNI, Polri, KPU, Bawaslu, hingga BPBD. Pertemuan tersebut untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam mempersiapkan pemilu di wilayah Jabar, terutama dalam pengawasan pada masa tenang.
Ia pun mengimbau agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turut terlibat menjaga kelancaran pemilu, mengingat BMKG memprediksi curah hujan ekstrem akan terjadi hingga Maret.
"BPBD antisipasi potensi bencana agar tidak mengurangi hak pilih dari masyarakat. Untuk KPU, penghitungan suara harus dilakukan secara transparan," ujarnya.
Saat ini Jabar menjadi provinsi terbesar dengan jumlah DPT sebanyak 35.714.901 pemilih yang tersebar di 140.457 TPS.
Berdasarkan data BPBD Jabar, ada sekitar 5.000 TPS rawan yang tersebar di 1.800 desa. Salah satu daerah yang paling tinggi terdampak rawan bencananya ada di Kabupaten Bogor.
Guna mengantisipasi berbagai hal buruk saat pemilu, telah disiapkan sekitar 1.800 personel dari BPBD dan relawan, di luar personel TNI dan Polri yang juga akan disiapsiagakan.
"Personel tersebut disiagakan di tingkat kecamatan, untuk tingkat TPS dikerahkan Linmas setempat," ucapnya.
2. Peralatan kebencanaan sudah disiapkan BPBD
Evakuasi warga korban banjir di Perumnas Antang Blok 8 dan 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat (17/2/2023). Dok. BPBD MakassarKepala Pelaksana Harian BBPD Jawa Barat Dani Ramdan mengatakan antisipasi yang dilakukan mengikuti potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi saat puncak musim hujan ekstrem yang diperkirakan BMKG terjadi pada Februari-Maret ini, seperti banjir.
“Bencana hidrometeorologi itu ada banjir, makanya kita lakukan evakuasi medan basah, kemudian longsor kita lakukan evakuasi medan terjal, juga angin puting beliung yang lebih sulit diprediksi," kata Dani.
Menurutnya, petugas BPBD dan peralatan disiagakan di setiap kecamatan di Jawa Barat. Sehingga ketika ada kejadian satu anggota minimal bisa langsung datang ke TPS tidak lebih dari satu jam.
Dani mengatakan, jika pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana, semua pihak diminta jangan panik.
“Kami sudah menyusun rencana operasi, tinggal dipedomani siapa melakukan apa dan di mana itu sudah diatur. Yang penting tidak usah panik, tapi tetap waspada,” kata dia.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 691 tempat pemungutan suara (TPS) dari 11.034 TPS yang didirikan rawan terjadi bencana. Oleh karena itu, petugas menyalurkan sejumlah peralatan kebencanaan untuk antisipasi terjadi bencana di TPS.
Di Bandung Raya, salah satu daerah rawan adalah Kabupaten Bandung dengan banjir dan longsor. Kepala BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska mengatakan telah memetakan TPS yang berpotensi rawan terkena bencana alam. Dari 11.034 TPS, terdapat 691 TPS yang memerlukan perhatian khusus atau antisipasi bencana.
Ia berharap TPS yang dibangun oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) aman dari bencana. Pihaknya juga terus memonitor wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana banjir, longsor dan angin kencang.
"BPBD mewaspadai ketiga bencana yang selama ini terjadi di Kabupaten Bandung," kata dia melalui keterangan resmi,
Ia juga akan memprioritaskan pencegahan dan antisipasi bencana di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Dayeuhkolot, Baleendah, Majalaya, Katapang, Ciparay, Cangkuang, Kutawaringin, Cimenyan. Termasuk Kecamatan Banjaran, Pameungpeuk, Pangalengan, Rancaekek, Cicalengka, Kertasari, Pacet, Soreang, Kutawaringin, Pasirjambu dan Ciwidey.
Wilayah-wilayah tersebut rawan terjadi bencana banjir, longsor dan angin kencang. Ia pun mulai mendistribusikan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam banjir, longsor maupun angin kencang saat pencoblosan tanggal 14 Februari 2024.
Ia mengatakan sejumlah peralatan kebencanaan yang didistribusikan, yaitu perahu, motor tempel, tenda, gergaji mesin, pelampung. Selain itu peralatan kebencanaan lainnya cangkul, dan gacok ke wilayah rawan bencana alam.
"Dengan harapan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 aman dari bencana. Kami berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan," kata dia.
3. BMKG minta Pemprov Jabar antisipasi kemungkinan hujan deras jelang pencoblosan
Banjir di Rangkasbitung, Lebak usai hujan deras (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia Dwikorita Karnawati mengingatkan Pemprov Jabar untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem guna menyukseskan perhelatan Pemilu 2024.
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan curah hujan tertinggi dan dengan penduduk terpadat di Indonesia, dimana puncak musim hujan diprediksi BMKG dimulai pada akhir Januari hingga Maret mendatang.
Untuk itu, kata dia, Pemprov Jabar perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem dengan melakukan sejumlah mitigasi, agar perhelatan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari mendatang dapat berjalan lancar di Jawa Barat.
"Kiita akan punya hajat besar, pemungutan suara Pemilu 2024. Maka bagaimana Gubernur, BPBD berupaya mitigasi agar curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan bencana dan mengganggu hajat nasional kita," ujar Dwikorita.
Dia menyebut tidak ada anomali cuaca dalam musim hujan tahun ini. Musim hujan, lanjut dia, berlangsung normal, sesuai dengan rata-rata klimatologisnya selama 30 tahun terakhir, dapat mencapai 400 milimeter dalam satu bulan. Hanya saja, menurutnya terkadang akan muncul hujan ekstrem pada skala harian, dimana curah hujan dapat mencapai 150 milimeter per hari.
Akibatnya, tambah dia, hujan tersebut dapat menyebabkan banjir, banjir bandang dan tanah longsor jika tidak diantisipasi sejak awal. Aksi mitigasi yang dapat dilakukan, diantaranya membersihkan saluran air atau drainase lingkungan, membersihkan sungai dari material penghambat/sumbatan berupa batu, tanah, kayu, ranting pohon, dan sampah, yang dapat memicu terjadinya banjir bandang.
Hal tersebut kerap terjadi terutama pada daerah dataran rendah yang berada di sekitar perbukitan, pada saat pasca kejadian gempabumi di musim hujan. Akibat gempa, kerap terjadi banyak titik longsor di lereng lembah-lembah hulu sungai di perbukitan.
Material longsor beserta pohon-pohon dan tanah ataupun batuan yang terseret longsor akan terendapkan di lembah-lembah sungai tersebut, mengakibatkan terbentuknya sumbatan yang membendung aliran air sungai di daerah hulu.
Dengan turunnya hujan selama berhari-hari, bendung tersebut akhirnya jebol karena tidak mampu menahan tekanan akumulasi air sungai yang terbendung, maka terjadilah banjir bandang atau aliran debris dengan kecepatan tinggi ke arah dataran rendah di hilir.
"Contohnya seperti banjir bandang yang terjadi di kawasan Braga beberapa waktu lalu yang diduga karena terjadi penyumbatan di sungai di daerah hulunya," tuturnya.
Karenanya, untuk mengantisipasi kejadian tersebut berulang maka perlu dilakukan inspeksi sungai apakah ada sumbatan agar tidak menyebabkan banjir bandang.
Baca Juga: Pemkot Cimahi Petakan TPS Rawan Banjir saat Pencoblosan Pemilu 2024
