Jalan Panjang Kelurahan Pajajaran Minimalisir Kotoran BAB Masuk Sungai
Sejumlah rumah di Kota Bandung masih membuang kotoran dari toilet langsung ke sungai. IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Sebagai ibukota administratif Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung nyatanya belum bisa keluar dari persoalan sanitasi, salah satunya warga masih banyak yang buang air besar sembarangan. Pemkot Bandung sendiri mengklaim bahwa 100 persen kelurahan dari total 151 sudah bebas dari buang air besar sembarangan (ODF). Namun, faktarnya permasalahan tersebut masih ada di lapangan.
Di Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung misalnya, sekitar 50 persen warganya belum bebas dari ODF. Itu disebabkan tidak semua rumah warga mempunyai septic tank, sehingga buangan dari toilet langsung diarahkan ke sungai.
Lurah Pajajaran, Paridi mengatakan, pada 2019 dari 19 ribu warga yang tinggal di kawasan ini 85 persennya masih memanfaatkan sungai untuk membuang limbah kotoran dari rumah. Itu disebabkan karena pembangunan septic tank tidak dimungkinkan di bangun di kawasan pemukiman padat penduduk.
"Jadi sebelum ada program ODF ini pembungan (kotorang) masih sembarangan ke sungai," kata Paridi kepada IDN Times, Rabu (28/6/2023).
Meski demikian, perlahan tapi pasti persoalan ini coba dipecahkan dengan banyaknya bantuan pembangunan toilet komunal baik dari dana pemerintah maupun bantuan perusahaan swasta. Hasilnya, jumlah warga yang buang air sembarangan langsung ke sungai berkurang.
Berdasarkan data Kelurahan Pajajaran, pada 2021 terdapat 6.796 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dan hanya ada 1.264 KK atau 24,9 persen saja yang memiliki jamban dengan septic tank sendiri. Sementara sisanya, sebanyak 5.532 KK atau 75,1 persen belum memiliki tempat pembuangan kotoran yang layak.
Salah satu rukun warga (RW) dengan tingkat open defecation tinggi adalah RW 06. Dari 1.055 KK yang ada, hanya 67 (6,4 persen) yang memiliki jamban sehat. Sementara 988 KK atau sebanyak 93,6 persen masih buang air besar sembarangan ke sungai.
Bantuan pembangunan WC komunal dan tempat mandi juga diberikan oleh BRI. Perusahaan plat merah ini membangun sarana tersebut untuk membantu masyarakat agar tidak buang air besar sembarangan.
"Selama ini sering digunakan warga. Jadi banyak warga mandi, mencuci, dan BAB di fasiltas ini. Kotoran yang masuk ke sungai juga jadi berkurang," ujar Paridi.
1. Targetkan setiap RW punya toilet komunal
IDN Times/Debbie SutrisnoParidi mengatakan, bantuan seperti ini bukan hanya dilakukan satu perusahaan, sejauh ini sudah ada beberapa rukun warga (RW) yang dibangunkan fasilitas serupa seperti di RW 07, 08, dan 09. Bahkan ada satu RW yang memiliki dua toilet komunal.
Rencananya tahun ini Kelurahan Pajajaran bakal membangun toilet komunal kembali di RW 03 dan 04. Dengan demikian, jumlah masyarakat yang buang air besar sembarangan dan langsung dibuang ke sungai makin berkurang.
"Jadi sudah kita petakan ada titik mana saja yang butuh. Targetnya seperti di awal bahwa tahun 2023 itu harus 50 persen warga BAB-nya tidak masuk sungai," ungkap Paridi.
Sementara itu, Ketua RT 03 RW 06, Kelurahan Pajajaran, Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan toilet komunal seperti yang dibangun BRI di tempatnya memberikan manfaat bagi warga baik yang ada di RT 03 maupun sekitarnya. Dia menyebut bahwa selama ini banyak warga tidak memiliki septic tank di rumahnya sehingga saluran toilet langsung dibuang ke sungai.
Namun, dengan adanya toilet komunal mereka ketika ingin buang air besar langsung datang ke fasilitas ini. Karena terdapat sumur yang airnya juga mengalir setiap waktu, warga berbondong-bondong untuk mandi atau sekedar mencuci pakaian.
"Bagus banget dengan adanya fasilitas ini warga jadi kalau mau ke toilet bisa langsung datang. Kamar manndinya juga ada beberapa jadi tidak berebut," ungkap Dedi.
Regional Head Small Medium Enterprise BRI Regional Bandung, Nurrohmi Handayani mengatakan, bantuan dari BRI seperti pembangunan toilet komunal sudah menjadi fokus perusahaan. Bantuan biasanya melihat kebutuhan masyarakat yang kemudian bakal diberikan peralatan yang sesuai.
Artinya, dalam setiap bantuan BRI perusahaan tidak memberikan uang melainkan barang yang bisa digunakan. Seperti yang dilakukan Kelurahan Pajajaran di mana ada toilet komunal dan tempat cuci kakus yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
"Kita ingin agar bantuan ini bisa berdampak jangka panjang dan dirasakan secara luas," paparnya.
2. Toilet komunal membantu pengurangan limbah padat masuk ke sungai
Warga menggunakan toilet komunal yang bisa mendaur ulang air sisa buang air besar. IDN Times/Debbie SutrisnoPemerintah di sejumlah daerah bukan tanpa usaha meningkatkan kawasan masuk kategori ODF. Di Kota Bandung misalnya, beberapa waktu lalu dibangun toilet komunal di RT 02/01, Kelurahan Pasirluyu. Kawasan Pasiluyu sendiri dipilih karena kondisi sanitasi di lingkungan ini belum memenuhi standar pola hidup bersih sehat (PHBS) sehingga perlu direvitalisasi agar meminimalisir pencemaran limbah ke sungai.
Toilet ini hadir menggantikan sebagai inovasi untuk mengurangi buangan limbah manusia masuk ke Sungai Citarum. Fasilitas tersebut ini menggantikan tempat mandi cuci kasus (MCK) yang telah digunakan warga bertahun-tahun. Menggunakan teknologi Reinvented, air yang berasal dari toilet tempat warga sekitar buang air besar (BAB) menjadi air bebas patogan untuk kemudian digunakan kembali menyiram toilet.
Terdapat dua unit Aquonic 600, yaitu unit modular yang mengubah air kotor dari toilet BAB menjadi air bersih. Total dari dua unit yang terpasang bisa menghasilkan 1.200 liter air bagi warga
Nunung, salah satu warga penerima manfaat menuturkan, perbaikan toilet di dekat tempat tinggalnya bakal memberi dampak besar. Selama ini warga harus antri ketika ingin menggunakan toilet karena tempatnya yang terbatas.
Misalnya, ketika ada orang yang sedang BAB, maka pengguna lainnya harus menunggu. Pun ketika orang banyak yang memakainya pagi hari sebelum bekerja, maka antrean toilet mengular.
"Sekarang kan banyak toiletnya jadi orang yang pakai ga harus nunggu lama," kata dia.
Selain itu, toilet ini pun memiliki tempat mencuci yang memadai bagi warga. Sehingga mereka bisa bersama-sama memanfaatkannya ketika harus mencuci berbarengan.
"Pokoknya pembangunan toilet ini sangat penting buat kami warga yang tidak punya kamar mandi di rumah," ungkap Nunung.
3. Jangan cemari sungai dengan kotoran dari toilet
Toilet komunal yang dibangun di Kota Bandung. IDN Times/Debbie SutrisnoSementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut bahwa kondisi Sungai Citarum yang tercemar bukan hanya karena limbah pabrik, tapi mayoritas limbah domestik. Banyak orang yang tinggal di dekat bantaran anak Sungai Citarum, seperti di Sungai Cikapundung, membuang banyak limbah domestik termasuk kotoran toilet ke sungai.
Maka, pembangunan toilet komunal yang mempunyai sistem canggih mampu mendaur ulang menjadi secercah harapan untuk memperbaiki kualitas air sungai. Sehingga air yang terbuang ke sungai diharap tidak terlalu mencemari.
"Bayangkan kalau konsep ini dilakukan di sepanjang Ciarum maka pengurangan (limbah) akan sangat luar biasa. Apalagi dengan teknologi yang ada maka air yang masuk (ke sungai) bisa lebih baik," ujar Emil.
Menurutnya, urusan perbaikan sungai bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Seluruh masyarakat harus ikut serta karena ini bisa berdampak pada banyak hal.
"Ke depannya kita ingin menemukan titik lain karena banyak pemukiman padat penduduk yang ada di dekat sungai. Maka toilet seperti ini harus jaga sebaik mungkin akan terus termanfaatkan," kata dia.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan pada tahun 2023 terdapat 18 kabupaten/kota yang lolos syarat desa/kelurahan Open Defecation Free (ODF) minimum 80 persen. Desa/kelurahan ODF adalah desa yang 100 persen masyarakatnya telah buang air besar (BAB) di jamban sehat.
"Dengan demikian dari 27 daerah, sebanyak 18 kabupaten/kota di Jabar yang bisa mengikuti kompetisi Penghargaan Swastisaba. Sedangkan 9 kabupaten/kota lainnya belum memenuhi syarat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja.
Ia menuturkan salah satu target pembangunan adalah pemerintahan mempunyai kabupaten/kota sehat dengan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan 40 persen dan 30 persen dari faktor perilaku yakni bagaimana masyarakat bisa melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Untuk faktor pelayanan kesehatan hanya 20 persen guna menentukan derajat kesehatan. Jadi seandainya kita bicara KKS (Kabupaten/Kota Sehat) bekerja sama dengan Dinas kesehatan, artinya itu membidik 20 persen saja,” katanya.
Baca Juga: 8 Ribu Rumah Tak Miliki Jamban, Eri Bikin Solusi Ipal Komunal
