Ini Alasan Pansel Memasukan Syarat Anti Radikalisme di Tubuh KPK
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melihat lebih dalam mengenai kemungkinan terpaparnya paham radikalisme terhadap calon yang mengajukan diri masuk dalam jajaran petinggi lembaga antirasuah ini. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan paham radikalisme di Indonesia yang semakin meluas.
Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih mengatakan, persyaratan radikalisme murni masukan dari seluruh anggota pansel. Dan setelah melalui sejumlah pertemuan semua anggota setuju persyaratan ini penting agar siapapun komisioner yang ada di tubuh KPK seluruhnya mengacu pada ideologi Pancasila.
"Ini masalah lama yang memang ada di Indonesia, dan kita harus menjaga keutuhan NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Jangan sampai ada yang menganggau keutuhan itu," kata Yenti saat melakukan diskusi interaktir Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten, Berintegritas dari Daerah Melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019-2023, di Universitas Parahyangan, Rabu (19/6)
1. Berawal dari pernyataan IPW
Menurut Yenti alasan lain yang membuat Pansel KPK menjadikan persoalan radikalisme sangat penting terlebih Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Meski hal tersebut belum tentu benar tapi bisa menjadi rujukan bagi tim pansel untuk mencari kebenarannya.
Pansel KPK pun sudah bertemu dengan komisioner KPK dan mereka memastikan apa yang selama ini ramai di media massa tidak seluruhnya benar. Namun, pansel tetap akan menjadikan ini sebagai acuan dan memastikan tidak ada paham radikalisme KPK sehingga seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai marwahnya.
"Kami berjaga-jaga dan berusaha agar tidak ada orang yang terpapar paham itu (radikalisme) jadi komisioner KPK. Dari 260 juta orang di Indonesia masa tidak ada lima orang yang baik. Kan kita hanya butuh lima saja," ujarnya.
2. Mengantisipasi kepentingan kelompok tertentu
twitter.com/thehillDi sisi lain, Yenti menyebut radikalisme yang ada bisa saja berkaitan dengan kelompok tertentu. Paham itu kemudian merusak sistem di KPK karena beravilasi misalnya, dengan kelompok radikal di luar negeri.
Untuk itu syarat ini menjadi penting karena sebuah lembaga penegak hukum harus tegas kepada siapapun termasuk orang dalam kelompok tertentu.
"Jadi semua yang salah harus ditindak, tapi harus terukur dan untuk tujuan keadilan bukan sekedar hukuman saja. Dengan demikian kita melakukan hal-hal itu," papar Yenti.
3. Paham Pancasila harus diterapkan pada seluruh elemen negara
wikipedia.comSementara itu, Rektor Universitas Parahyangan Mangadar Situmorang menuturkan, KPK memang harus berdiri netral dan tidak disisipi identitas tertentu. Dia menyebut dulu identitas di Indonesia didominasi dengan persoalan suku, daerah, dan kebudayaan. Namun sekarang identitas tersebut berkembang menjadi radikalisme, ekstrimisme.
Hal yang membahayakan banyak masyarakat yang memiliki identitas tersebut menganggap harus memperjuangkan nilai dari identitas itu. "Perjuangan mereka kemudian akan berimplikasi pada relasi yang berdampak politis," ujarnya.
Mangadar pun berharap Pansel KPK bisa mencari sosok pimpinan KPK yang memang kuat dalam paham Pancasila dan menjunjung tinggi persatuan NKRI. Ideologi itu pun kemudian bisa berdampak pada koordinasi yang lebih maksimal dengan lembaga lain dalam mempersempit ruang korupsi.
