HLKI Jabar: Tapera Memberatkan, Warga Bisa Ajukan Pembatalan Aturan
Contoh Rumah dari manfaat Tapera (tapera.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Aturan pugutan tabungan perumahan rakyat atau Tapera saat ini menjadi perbincangan hangat di publik. Gelombang penolakan pungutan tersebut bukan hanya dilakukan para pekerja, melainkan juga para pengusaha.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya, menolak kebijakan mewajibkan potongan upah pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Hal ini setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei lalu. Beleid tersebut merupakan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Ketua Umum HLKI Jabar-Banten Firman Turmantara mengatakan, perubahan kebijakan mengenai Tapera yang berdampak pada kewajiban membayar baik pengusaha sampai pekerja jelas memberatkan. Terlebih persetujuan ini dianggap bisa merugikan karena lebih banyak penolakannya ketimbang pihak yang mendukung.
"Iuran dalam bentuk apapun leh pemerintah harusnya ada persetujuan daru pihak yang dipungut. Karena ini kan sifatnya perjanjian penyimpanan uang, maka harus ada beberapa hal yang disetujui bersama," kata Firman saat dihubungi wartawan, Rabu (29/5/2024).
1. Gugat saja aturan ini
Potret komplek perumahan bersubsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (dok. Kementerian PUPR)Menurutnya, ketika aturan mengenai pengutan Tapera sudah dikeluarkan pemerintah bukan berarti aturan tersebut kebal. Jika ada masyarakat yang merasa tidak setuju dengan aturan tersebut mereka bisa melapor ke Mahkamah Agung untuk membatalkan aturan tersebut.
Upaya hukum ini penting agar masyarakat tidak tinggal diam ketika pemerintah membuat sebuah aturan tertentu. Ketika aturan itu dirasa memberatkan maka harus ada langkah dalam pembataran salah satunya lewat Mahkamah Agung.
"Karena aturan ini masih ada di bawha Undang-undang maka masih bisa dibatalkan lewat upaya hukum di MA," kata dia.
2. Menolak jika iuran diwajibkan
googleSerikat buruh di Jawa Barat menolak dengan keras keputusan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Beberapa pasal di dalam peraturan ini mengharuskan pegawai BUMN, swasta, dan ASN serta beberapa status pegawai lainnya untuk menjadi anggota Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan besaran simpanan 3 persen dari gaji atau upah.
Untuk peserta pekerja, dijelaskan dalam ayat 2 simpanan tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.
Menanggapi hal itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, bahwa serikat buruh menolak adanya peraturan tersebut. Menurutnya, peraturan ini membebani para buruh.
"Kami serikat pekerja dan teman-teman buruh tentu menolak, karena iuran Tapera yang diwajibkan dalam PP tersebut kan menjadi iuran wajib yang dipotong dari upah diterima sebesar 2,5 persen, dan 0,5 persen menjadi kewajiban perusahaan," ujar Roy, Selasa (28/5/2024).
3. Sudah banyak potongan gaji pada buruh
Ilustrasi mengatur uang gaji(pexels.com/Karolina Grabowska)Roy menuturkan, bagi buruh, potongan gaji atau upah yang saat ini sudah cukup banyak, mulai dari BPJS Kesehatan, Jamsostek, dan dana pensiun. Setelah itu kini harus dibebani dengan potongan Tapera.
"Kalau ditambah Tapera ini sangat memberatkan teman-trman buruh, karena upah yang diterima buruh itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemotongan kewajiban," ucapnya.
"Jadi saya kira jni sangat memberatkan sehingga dari kita itu menolak dengan tegas tentang iuran tapera," kata Roy melanjutkan.
Baca Juga: Sejarah Undang-Undang Tapera: Ditolak di Era SBY, Disahkan Jokowi
