Hasil Survei: 32 Persen Responden di Jabar Minta Vaksin COVID Gratis
ilustrasi pengujian klinis tahap III vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan survei terkait pengadaan vaksin COVID-19. Survei dilakukan melalui aplikasi Pikobar dan Sapawarga. Survie ini dilakukan terhadap 1.0827 responden yang mengisi dari 27 kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil survei ini, terdapat 32 persen responden yang berharap agar pemberian vaksin kepada masyarakat tidak dibebankan. Artinya vaksinasi harus dilakukan secara gratis secara menyeluruh.
"Kalo bisa gratis kenapa harus bayar untuk divaksin karena yang terdampak COVID-19 bukan hanya pedagang atau wirausaha. Karyawan pun sama tidak adanya kenaikan gaji tetapi kebutuhan hidup semakin meningkat, bantuan dari pemerintah pun tidak dapat karena suami salah satu karyawan BUMN tetapi penghasilannya di bawah Rp5 juta," ujar salah satu respon yang tidak disebutkan namanya dalam laporan Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, dikutip IDN Times, Selasa (15/12/2020).
1. Masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan vaksinasi
Ilustrasi Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Ketua Harian Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad sebelumnya menuturkan, responden dengan usia 35-45 tahun, dan 25-35 tahun mendominasi, dan paling aktif dalam mengikuti kegiatan survei. Kemudian dari agama dan kepercayaan, agama islam menjadi yang tertinggi dengan 86,6 persen. Sementara, berdasarkan status pernikahan, 73,6 persen responden sudah menikah.
Pada tingkat pendidikan, sekitar 440 responden mengaku telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Diploma IV/S1. Lalu, untuk tingkat pekerjaan sebagian besar responden (294 responden) bekerja sebagai karyawan swasta. Sementara, untuk rata-rata pengeluaran bulanan responden, yaitu Rp2.128.001 hingga Rp4.800.000 (409 responden).
Sekitar 93,2 persen responden telah mengetahui tentang rencana vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. "Sekitar 817 responden menyatakan setuju dengan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Sementara, 229 respoden belum memutuskan, dan 40 responden menyatakan tidak setuju dengan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia," papar Daud.
2. Warga masih khawatirkan efek samping dari vaksin COVID-19
Ilustrasi Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Daud menuturkan, pada kelompok yang tidak bersedia divaksinasi, sekitar 119 responden mengungkapkan bahwa kekhawatirannya terhadap keamanan
vaksin menjadikannya sebagai alasan. Disusul oleh efek samping dari vaksin, hingga meragukan efektivitas vaksin.
Sedangkan pada kelompok yang belum bersedia divaksinasi, sekitar 67,8 persen responden menyatakan masih menunggu vaksin lolos uji klinis. Serta,
terdapat 16,4 pesen responden yang menyatakan belum mengetahui informasi soal vaksin.
"Dan terdapat 15,9 persen responden yang menyatakan
kurangnya sosialisasi dari pemerintah, membuat mereka belum memutuskan untuk divaksinasi," kata dia.
3. Ridwan Kamil dukung vaksinasi secara mandiri
Instagram/Ridwan KamilSementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan kebijakan vaksinasi COVID-19 merupakan wewenang pemerintah pusat. Pun terkait dengan adanya pembayaran vaksin untuk masyarakat mampu, itu tidak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Jadi daerah hanya mengamankan apa yang dibutuhkan pemerintah pusat," ujarnya.
Dia menyebut saat ini keputusan untuk pemberian vaksin masih sama yakni dibagi dua, satu secara gratis untuk yang tidak mampu, dan satu melalui jalur mandiri. Berdasarkan data yang dihimpun Pemprov Jabar, masyarakat berani untuk membeli vaksin karena nantinya mereka tidak harus mengantre ketika akan ikut vaksinasi.
"Vaksinasi nanti bisa di RS, klinik pribadi, dan lainnya sehingga ini akan lebih memudahkan," pungkasnya.
