Harga BBM Naik, Pengamat: Makin Sedikit Orang Naik Angkutan Umum 

Organda sesalkan kenaikan harga BBM

Bandung, IDN Times - Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan memberikan efek domino pada banyak hal di bidang transportasi. Salah satunya menurunnya jumlah pengguna angkutan umum.

Mayoritas masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan umum akan memilih membeli kendaraan pribadi khususnya motor untuk beraktivitas. Musababnya, tarif angkutan umum baik angkutan kota (angkot) atau ojeg akan naik dengan adanya pengurangan subsidi BBM.

"Sudah jelas ini akan ada peralihan karena motor dianggap lebih murah dalam hitungan kilometer. Motor mungkin butuh Rp20 ribu untuk 2 hari digunakan. Tapi uang sebesar itu tetap saja lebih murah ketimbang pakai kendaraan umum yang habis dalam sehari saja," kata Sony, Minggu (4/9/2022).

1. Berdampak pada kemacetan di perkotaan

Harga BBM Naik, Pengamat: Makin Sedikit Orang Naik Angkutan Umum Ribuan motor antre di check point Cicaheum, Kota Bandung pada pelaksanaan PSBB Bandung Raya hari kedua, Kamis(23/4). IDN Times/istimewa

Kondisi ini pun dapat berdampak pada kemacetaan. Harga BBM yang tinggi membuat orang ogah memakai kendaraan umum yang tartifnya juga naik. Mereka akan membeli sepeda motor yang bisa membuat kemacetan makin menjadi.

Di kota-kota besar, orang lebih memilih bepergiaan memakai sepeda motor dibandingkan mobil karena dianggap lebih hemat dan bisa menerobos kemacetan. Namun. Dengan makin banyaknya pengguna sepeda motor, maka kemacetan pun makin tidak bisa dihindari.

"Itu salah satu efek dominonya. Meski ukuran motor tidak besar, tapi karena banyak dan cara menggunakannya tidak baik maka akan timbul kemacetan di jalanan," ungkap Sony.

2. Subsidi untuk angkutan umum masih belum jelas

Harga BBM Naik, Pengamat: Makin Sedikit Orang Naik Angkutan Umum IDN Times/Debbie Sutrisno

Dengan kenaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan bantalan sosial yang ketiga yakni subsidi transportasi melalui pemerintah daerah sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi khusus (DAK) dan dan bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun. Bantalan diberikan dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Sony mengatakan, pengalihan anggaran dari subsidi BBM ke subsidi angkutan umum masih belum jelas. Sebab tidak semua pemda termasuk di Jawa Barat punya konsen dalam pemanfaatan angkutan umum bagi masyarakat.

Di Bandung misalnya, pemerintah daerahnya tidak fokus dalam pengurangan kendaraan pribadi agar pindah memaki angkutan umum dalam aktivitas keseharian. Yang ditakutkan, ketika dana itu masuk ke pemda, maka tidak terealisasikan untuk perbaikan penggunaan angkutan umum.

"Kalau subsidi ini dimasukkan ke Pemda pasti akan bias digunakan untuk program apa. Apalagi ini masuk di pertengahan tahun hampir ke akhir. Apakah pemda sudah punya program untuk perbaikan angkutan umum ini atau tidak. Itu akan jadi pertanyaan dalam subsidi tersebut," papar Sony.

3. Organda Jabar sesalkan kenaikan harga BBM subsidi

Harga BBM Naik, Pengamat: Makin Sedikit Orang Naik Angkutan Umum ilustrasi harga BBM (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Ketua DPD Organda Jabar, Dida Suprinda secara satire mengatakan, kondisi yang paling dirindukan dari kenaikan harga BBM adalah tangisan dari Puan Maharani. Menurutnya, ketua DPR RI ini dulu paling getol memperjuangkan agar BBM tidak naik.

Menurutnya, pemerintah ada baiknya terlebih dahulu mengkaji kembali kenaikan harga BBM. Bahkan, rencana ini bisa ditunda dan tidak langsung dilakukan kenaikan harga.

"Saya juga ini merindukan Puan nangis dengan Oneng (Rike Diah Pitaloka). Jadi kalau dulu zaman SBY naikkan BBM itu nangis sampai tersedu-sedu, tapi sekarang Puan kok gak nangis?" ujar Dida

Organda Jabar sendiri paling getol mengkritisi kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan berdampak signifikan pada masyarakat dan pengusaha angkutan umum.

"Jadi kami ini kebanyakan dari masyarakat bahwa seenggaknya pemerintah meninjau ulang kenaikan Pertalite itu sendiri, dan dengan kata lain kami organda menolak," ungkapnya.

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya