Guru Besar Unisba Ajak Masyarakat Satukan Tekad Selamatkan Demokrasi
sivitas akademika Unisba Bandung kritik pemerintahan Joko Widodo. IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Civitas Akademika Universitas Islam Bandung (Unisba) turut menyatakan sikap terhadap kondisi politik Indonesia saat ini. Pertanyaan sikap itu dilakukan dengan membacakan surat pernyataan dan dilanjutkan dengan pendatanganan sikap di halaman Dekanat Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Senin (5/2024).
Wakil Rektor Unisba Bidang Kemahasiswaan, Prof. A. Harits Nu'man mengatakan, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan, sehingga tampak kehilangan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Demokrasi bukan sekadar slogan, tapi adab dalam bernegara," ujar Harits, saat membacakan pernyataan sikap, Senin (5/2/2024).
1. Semua langkah pemerintah harus sesuai Undang-undang
websiteDalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kata dia, terdapat empat pilar yang menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya diambil dari karakter dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia; UUD 1945 adalah hukum dasar yang menjadi dasar pijakan bagi kehidupan bangsa Indonesia.
"Undang-undang ini mengatur tentang bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan lainnya," kata dia.
2. Berikan 11 poin terkait seruan demokrasi
GoogleOleh karena itu, kata dia, civitas akademika Unisba menyampaikan sikapnya menyatukan tekad untuk menyelamatkan demokrasi lebih beradab. Berikut poin-poinnya:
1. Sebagai Ulil Amri, Presiden hendaknya menjadi suri tauladan dengan menunjukkan proses pembentukan kepemimpinan yang baik, menaungi kesatuan masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda pilihan; dan mampu mewujudkan sebuah sistem masyarakat yang manusia dapat hidup di dalamnya dengan aman dan tenteram.
2. Presiden memiliki sense of crisis terhadap degradasi hukum dan demokrasi, memiliki sense of achievement, yaitu semangat agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan, serta memiliki sense of compassion yakni mencintai dan mengasihi umat manusia.
3. Presiden bukan hanya sebagai Kepala Pemerintahan, tapi juga Kepala Negara yang seharusnya mementingkan legacy, keteladanan, dan etika sebagai Presiden.
4. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, agar tidak terjadi abuse of power dan adab keteladanan bernegara, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengayomi masyarakat luas (bersikap netral).
5. Mendesak negara untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum, termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan.
6. Sebagai ciri negara hukum adalah adanya pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh-sungguh.
7. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat, serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
8. Pemilu adalah sarana demokrasi. Oleh karena itu, Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh dicemooh atau direduksi makna hanya sekadar prosedur memilih pemimpin saja. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.
9. Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti, demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
10. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Wakil Rakyat dan seluruh masyarakat secara bersama-sama perlu meluruskan jalan untuk Indonesia Maju, Berdaulat dan Beradab.
11. Sivitas Akademika UNISBA mengajak semua pihak untuk menjaga netralitas dan turut berupaya membuat suasana nyaman serta aman saat menghadapi pemilu 2024 untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah dalam mewujudkan kemajuan Indonesia.
3. UPI dan Unpad sudah lakukan seruan lebih dulu
IDN Times/Debbie SutrisnoSebelumnya, seruan atas demokrasi Indonesia yang kiran tergerus terus disampaikan civitas akademika dari berbagai kampus. Di Bandung, jajaran guru besar, dosen, hingga mahasiswa pun ikut menyuarakan kondisi bangsa sekarang.
Mereka pun menyuarakan keresahannya melalui Petisi Bumi Siliwangi Kampus Pejuang Pendidikan. Beridi di depan gedung Isola, ratusan civitas akademika menggelar aksi untuk menunjukkan kekecewaannya pada pemerintahan sekarang.
Salah satunya guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan yang menyatakan keprihatiannya atas kondisi kebangsaan thari ini. Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini.
"Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," kata Cecep.
Baca Juga: UPI Ingatkan Presiden Jokowi Permainkan Kekuasaan
Baca Juga: 106 Guru Besar, Dosen, dan Alumni Unpad Kompak Tegur Jokowi!
Baca Juga: Dapat Saran dari Jokowi, Projo Cabut Laporan terhadap Butet
