Gubes Unpad-ITB Pastikan Seruan Demokrasi Tak Dibekingi Siapapun
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Prof Susi Dwi Harijanti menampik tudingan dari Menteri Inevstasi, Bahlil Lahadalia, yang menyebut seruan dari guru besar berbagai kampus ada yang membekingi. Menurut Susi, seruan yang dilakukan guru besar Unpad tidak berdasarkan permintaan dari siapapun termasuk tokoh politik yang bergelut dalam pemilihan presiden (Pilpres).
Tuduhan Bahlil dianggap tidak benar sama sekali. Bahlil pun diminta untuk membuktikan tuduhan tersebut jika memang mendapat informasi adanya pihak guru besar yang disusupi oknum tertentu.
"Dalam seruan Unpad itu sama sekali tidak ada (perintah dari siapapun). Tidak ada yang menggerakkan, yang menggerakkan itu hanyalah hati nurani kami sebagai akademisi melihat bahwa terjadi begitu banyak pelanggaran yang ada di depan mata kita, ketidaknetralan, dan itu azas pemilihan umum kan ada bebas umum dan adil. Intinya kami tidak ada yang menggerakkan," kata Susi saat dihubungi wartawan, Selasa (6/2/2024).
1. Banyak gubes geram dengan kondisi saat ini
IDN Times/Debbie SutrisnoMenurutnya, para gubes yang baru bersuara sekarang menjelang pemungutan suara bukan berarti mereka berpihak pada salah satu calon presiden atau partai politik tertentu. Persoalannya adalah semakin hari pemerintah terlihat sangat tidak netral dalam mengawal pemilu.
Mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi hingga dukungan dari para petinggi negeri pada calon tertentu memperlihatkan bahwa ada ketikdanetralan yang makin meningkat sehingga membuat pada akademisi harus bergerak.
"Merespons apa yang mereka lakukan, ini kan respons atas apa yang mereka lakukan, yang penguasa lakukan," kata dia.
2. Akademisi khawatir adanya kecurangan pada pemilu
Ilustrasi pemilu. ANTARA FOTO/Novrian ArbiSementara itu, Yazid Bindar, guru besar dari Fakultas Teknik Industri ITB menyebut bahwa seruan gubes dari berbagai kampus termasuk di Bandung murni karena persoalan demokrasi yang mulai menurun. Penurunan ini sudah lama dipantau para akademisi hingga puncaknya menjelang pencoblosan presiden dan wakil presiden.
Dia menegaskan tidak ada arahan dari pihak manapun yang meminta gubes di ITB melakukan seruan atas kinerja pemerintahan di era Joko Widodo (Jokowi). Artinya seruan kemarin murni inisiatif dari para gubes yang menilai ada kerusakan terjadi pada demokrasi Indonesia.
"Gak ada pengaruh dari luar sama sekali, yang lain kami gak tau, yang penting gak ada pengaruh apapun," kata Yazid.
Dia menilai fenomena seruan dari para gubes berjalan karena para akademisi khawatir ada nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu. Kemungkinan tersebut sudah mulai terlihat gelagatnya dari berbagai hal yang terjadi dan terlihat di media massa.
3. Bahlil minta gubes sampaikan seruan dengan fakta
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sebelumnya, di Istana Presiden Bahlil Lahadalia meminta para gubes yang melakukan seruan terkait demokrasi bisa membuktikan tuduhannya dengan bukti yang tepat. Gubes juga diminta harus punya dasar hukum ketika menyampaikan pendapatnya.
"Selama ini kampus juga harus dijaga marwahnya. Coba lihat di beberapa foto katanya sivitas akademi independen, kok ada yg mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ. Yang bener aja boss. Jadi maksud saya ya buatnya itu yang enak lah, tapi pak Jokowi ga apa-apa, santai-santai saja," kata Bahlil.
Dia pun memastikan bahwa pemerintah mempersilakan siapapun untuk berpendapat karena itu merupakan hak mereka.
Baca Juga: Pernyataan Sikap untuk Jokowi, Guru Besar USU Khawatir Chaos Massal
Baca Juga: UPI Ingatkan Presiden Jokowi Permainkan Kekuasaan
