Gubernur Bey: Transportasi Umum Bandung Pakai BRT Kurang Cocok
![Gubernur Bey: Transportasi Umum Bandung Pakai BRT Kurang Cocok](https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20240526/img-2093-2ad597c1f24e0c87f36bdd4bc8b68c23_600x400.jpeg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menilai bahwa penggunaan Bus Rapid Transit (BRT) tidak akan cocok digunakan di kawasan Kota Bandung dan sekitarnya. Jalan yang tidak terlalu besar dengan tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang banyak, bisa membuat transportasi umum ini kurang diminati masyarakat.
Menurutnya, penggunaan BRT atau busway yang selama ini digunakan di Jakarta maupun daerah penyangganya belum tentu bisa diterapkan di Bandung Raya. Maka, harus ada tata ulang angkutan umum apa yang memang bisa digunakan secara maksimal di Bandung,
"Karakter masyarakat Bandung Raya gak bisa disamakan (dengan Jakarta). Jalannya juga lebih kecil dibandingkan Jakarta," ujar Bey usai mengikuti Pocari Run 2024 di Kota Bandung, Minggu (19/7/2024).
1. Perbanyak jalan kaki dan bersepeda lebih baik
Di sisi lain, dengan kondisi udara yang sejuk sebenarnya jalan kaki atau bersepeda menuju kantor atau sekolah bisa jadi pilihan. Hal ini juga yang dilakukan Bey selama bekerja di Bandung.
Dari rumah dinas di Jalan Garut menuju Gedung Sate dia biasa jalan kaki di pagi hari sekitar satu jam. Cuaca yang masih dingin membuatnya nyaman untuk olahraga dengan joging ke kantornya di Jalan Dipenogoro.
"Ya sekitar satu jam kalau jalan kaki bisa. Jadi ini bisa dilakukan yang lainnya ketika mau ke kantor atau misal bersekolah," kata dia.
Dia harap dengan bepergian jalan kaki ke tempat kerja, selain sebagai aktivitas olahraga juga bisa membuat badan lebih sehat dan bugar.
2. BRT di Bandung Raya akan beroperasi tahun ini
Sebelumnya, sistem transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya ditargetkan untuk bisa mulai beroperasi pada pertengahan 2024. Untuk mencapai target tersebut, Direktur Lalu Lintas pada Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani di Bandung, Jawa Barat, Selasa, mengatakan pihaknya bersama Bank Dunia menggelar pelatihan dan sosialisasi peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan BRT Bandung Raya di Kota Bandung beberapa waktu lalu.
Para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, ucap Ahmad, mulai dari Pemprov Jabar serta kabupaten dan kota Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
"Kita harus memberi pemahaman yang menyeluruh kepada semua pemangku kepentingan baik pemerintah maupun nonpemerintah tentang semua proses, agar pada pelaksanaannya semua menjadi tahu hak dan kewajibannya," ujar Ahmad dikutip dari ANTARA.
Ahmad mengungkapkan bahwa Bank Dunia menjelaskan semua syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan sistem moda transportasi massal BRT.
"Mereka nanti yang akan menjelaskan syarat apa saja yang harus dipenuhi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi," katanya.
3. Pembangunan transportasi publik pasti akan ada dampak sosial
Sementara itu, Senior Social Development Specialist Bank Dunia Mohammad Yasin Nurri menjelaskan langkah awal yang harus dilaksanakan para pemangku kepentingan dalam pembangunan BRT, mulai dari tenaga kerja hingga mitigasi dampak sosial dan lingkungan.
"Ada sepuluh aspek yang harus diperhatikan, di antara yang terpenting adalah masalah tenaga kerja dan semua aspek turunannya serta masalah dampak sosial dan lingkungan. Ini sangat penting," kata Nurri.
Nurri menjelaskan, setiap pembangunan pasti menimbulkan dampak negatif atau merugikan terutama bagi masyarakat, hal itulah yang harus dimitigasi dan diminimalkan.
"Dampak negatif itu bisa polusi udara, kegaduhan, kemacetan dan lain-lain. Dampak sosialnya bahkan bisa terjadi pelecehan seksual, konflik pekerja dan masyarakat. Ini penting sekali diperhitungkan," tutur Nurri.