DPT di Jabar untuk Pilkada 2024 Jadi 35,925 Juta, Naik 211 Ribu
Petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) (dok. Humas KPU DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 sebanyak 35.925.960 orang, atau lebih banyak daripada DPT Pemilu 2024.
"DPT tercatat 35.925.960 orang se-Jawa Barat dengan jumlah tempat pemungutan suara 73.835 TPS," kata Ketua KPU Provinsi Jabar Ummi Wahyuni setelah rapat pleno rekapitulasi DPT dilansir ANTARA, Minggu (22/9/2024).
1. Turun dari angka DPS
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU Makassar melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih di Kelurahan Bulogading, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (30/6/2024). (ANTARA FOTO/Hasrul Said)Angka ini, menurut Ummi, mengalami peningkatan 211.059 orang dari data pemilih pada pemilu, 14 Februari 2024, yang tercatat 35.714.901 orang. Namun, jika dibandingkan daftar pemilih sementara (DPS), kata dia, jumlah DPT ini mengalami penurunan sebanyak 40.880 orang setelah pemutakhiran data.
"'Kan ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah, berkurangnya sebanyak itu di 27 kabupaten/kota," ujarnya.
2. Ada 122 ribu nama ganda
Pemilih disabilitas menggunakan hak pilih Pemilu 2024 di TPS 005 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Rabu (14/2/2024). (IDN Times/Aan Pranata)Sejauh ini ditemukan 122.000 nama ganda dalam daftar pemilih. Kendati demikian, kata dia, telah diselesaikan dalam verifikasi. Seiring dengan berjalannya waktu, lanjut Ummi, ada sisa 18 pemilih ganda yang juga ditemukan Bawaslu Provinsi Jabar. Hal ini juga menjadi pembahasan panjang saat rapat pleno penetapan DPT tersebut karena sampai sekarang belum bisa terselesaikan.
"Itu karena gandanya antarprovinsi. Data ganda itu kami masukkan karena memang secara personal itu 'kan berbeda. Hanya tadi butuh waktu karena kaitan kebijakan ini ada pada disdukcapil. Makanya, tadi harus diambilkan biometrik ataupun yang lainnya," ujarnya.
3. Data sudah divalidasikan ke Bawaslu
Logo Bawaslu (bawaslu.go.id)Selain itu, diungkapkan pula oleh Ummi bahwa alotnya pembahasan juga karena harus dilakukan cek ulang oleh Bawaslu Provinsi Jabar sebagai bentuk transparansi KPU Provinsi Jabar.
"Kami juga memberi kesempatan kepada Bawaslu Provinsi Jabar ataupun pemangku kepentingan yang lain di dalam rapat rekapitulasi ini untuk memberikan masukan. Kami tadi langsung on the spot untuk cross-check. Ini untuk transparansi," ucapnya.
