Diminta Tanggung Jawab, Ridwan Kamil-Mahfud MD Saling Balas Komentar di Twitter
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat sempat menyindir Menkopolhukam Mahfud MD terkait kasus kerumunan yang menyangkut Rizieq Shihab. Pernyataan Emil yang disampaikan di Mapolda Jabar Kota Bandung pun langsung ditanggapi Mahfud MD lewat akun Twitter resminya.
Emil sebelumnya meminta Menkopolhukam Mahfud juga diperiksa kepolisian terkait kasus kerumunan tersebut. Mahfud lantas menyebut bahwa kerumunan yang terjadi seharusnya memang tidak boleh terjadi.
"Siap, Kang RK. Sy bertanggungjawab. Sy yg umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia krn dia punya hak hukum utk pulang. Sy jg yg mengumumkan HRS blh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Sy jg yg minta HRS diantar sampai ke Petamburan," cuit Mahfud, Rabu (16/12/2020).
1. Diskresi pemerintah atas penjemputan Rizieq sebenarnya sudab tertib
Mahfud menyebut, diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. "Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan pada sore hari," paparnya.
Namun, untuk acara malam hari di Petamburan dan kegiatan di Megamendung, Mahfud pastikan itu sudah di luar diskresi pemerintah.
2. Emil minta pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab bersama-sama
Atas cuitan ini Emil pun membalasnya. Dia berharap agar pemerintah pusat dan daerah sama-sama bertanggung jawab atas kerumunan di sejumlah tempat tersebut.
"Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif, merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," balas Emil.
3. Semua pemimpin masyarakat diharap sukseskan protokol kesehatan
Di sisi lain, Emil berpesan agar pemimpin masyarakat termasuk Rizieq Shihab bisa ikut menyukseskan keberhasilan atasi COVID-19. Semua kegiatan harus dua arah, tidak semata pemerintah.
"Ayo produktif tapi taat prokes. Kasihan nakes tni polri. Harus ada ketaatan," pungkasnya.